Kemenlu RI masih menunggu penjelasan
lebih lanjut soal aliansi militer 34 negara Islam untuk memerangi
terorisme dan ekstremisme yang digagas Arab Saudi. (ANTARA
FOTO/ho/Suwandy)
Juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Christiawan Nasir memaparkan bahwa beberapa hari lalu Menlu Arab Saudi meminta Indonesia untuk bergabung dalam pusat penanggulangan terorisme global atau Center to Coordinate Against Extremism and Terrorism.
Namun, menurut Tata, dan kerangka kerja (term of reference/TOR) diperlukan untuk mempelajari upaya penanggulangan terorisme tersebut sehingga Indonesia dapat mempertimbangkan dukungan atau keikutsertaan Indonesia dalam upaya tersebut.
"Kita meminta TOR dan Modalitas dari rencana Arab Saudi untuk membentuk center tersebut," kata Tata, sapaan akrab Arrmanatha, ketika dihubungi CNN Indonesia pada Rabu (16/12).
|
|
Hingga saat ini, Indonesia belum mendapat kerangka kerja dari rencana pembentukan pusat penanggulangan terorisme tersebut. Tak lama berselang, tepatnya pada Selasa (15/12) Saudi mengumumkan aliansi militer 34 negara Islam memerangi terorisme.
Menlu Arab Saudi kemudian kembali meminta dukungan Indonesia karena akan segera mengumumkan rencana tersebut. Namun, Kemlu RI kembali meminta TOR dan baru bisa menanggapi permintaan setelah mendapat dan mempelajari TOR tersebut.
"Yang diumumkan Arab Saudi adalah Aliansi Militer, bukan 'Center to Coordinate Against Extremism and Terrorism' maka semakin penting untuk Indonesia terlebih dahulu mendapatkan TOR dan Modalitas sebelum memutuskan dapat memberikan dukungan, agar dapat sejalan dengan prinsip prinsip politik luar negeri Indonesia," ujar Tata.
Ketika ditanya apakah Indonesia akan ikut memberikan dukungan militer jika Saudi memberikan kerangka kerja aliansi tersebut, Tata menjawab, "Aliansi militer itu kan hanya namanya, bukan berarti dukungan yang diminta nanti akan berupa bantuan militer juga."
Tata menegaskan Indonesia tidak dapat memutuskan sikap apa pun terhadap aliansi militer yang diumumkan Saudi, sebelum mendapat penjelasan soal bentuk dukungan dan mekanisme kerja aliansi tersebut.
Saudi mengumumkan aliansi militer 34 negara untuk memerangi terorisme pada Selasa (15/12) melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di kantor berita Saudi Press Agency, SPA.
Pernyataan itu merinci daftar panjang negara-negara Arab seperti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, bersama-sama dengan negara-negara Islam lainnya, seperti Turki, Malaysia, Pakistan dan negara-negara Teluk Arab dan Afrika.
Dalam konferensi pers di Riyadh yang jarang digelar pada Selasa (15/12), putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, 30, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyatakan bahwa kampanye akan "mengkoordinasikan" upaya untuk memerangi terorisme di Irak, Suriah, Libya, Mesir dan Afghanistan, tapi menawarkan beberapa indikasi konkret soal kemungkinan upaya militer dilanjutkan."
"Akan ada koordinasi internasional dengan negara-negara besar dan organisasi internasional, dalam hal operasi di Suriah dan Irak. Kita tidak dapat melakukan operasi ini tanpa berkoordinasi dengan masyarakat internasional," kata Salman tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ketika ditanya apakah koalisi militer akan fokus hanya pada kelompok militan ISIS, Salman menyatakan koalisi ini siap menghadapi bukan hanya ISIS tetapi juga "organisasi teroris yang muncul di depan kami."
Republik Islam Iran tidak disebutkan dalam daftar negara-negara Islam tersebut. Sebagian besar penduduk Iran merupakan Muslim Syiah dan dikenal sebagai salah satu saingan terbesar Saudi.
Credit CNN Indonesia
