NEW YORK - Indonesia bergabung dalam UN70 Intiative,
sebuah kelompok yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja PBB dan
memberikan rekomendasi kepada Sekertaris Jenderal PBB yang baru.
Pertemuan pertama Indonesia sebagai anggota UN70 Intiative dilakukan
Rabu lalu, di sela-sela Sidang Umum PBB.
"Indonesia bersama dengan Colombia, Ethiopia, Ghana, Jordan, Mexico dan Uruguay bergabung dengan Norway untuk menyusun rekomendasi yang dinamakan UN70 Intiative, untuk disampaikan ke sekjen PBB yang baru," kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Minggu (25/9).
Retno menyampaikan, PBB telah melakukan banyak hal dalam menjaga keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan dunia. "Namun demikian masih lebih banyak yang harus dilakukan oleh PBB ke depan. Untuk itu di abad ke-21 kita membutuhkan PBB yang lebih transparan, efektif, inklusif, akuntabel dan efisien," ucapnya.
Menurut Retno, setidaknya ada lima rekomendasi yang disampaikan UN70 Intiative kepada Sekjen PBB yang baru. Rekomandesak itu antara lain, pertama melaksanakan kepemimpinan yang kuat dan berimbang/imparsial, serta menunjukkan kemandirian, akuntabilitas, dan integritas sebagai seorang manajer.
Kedua, Menempatkan pencegahan konflik sebagai agenda utama PBB di bidang perdamaian dan keamanan. Rekomendasi ketiga, Sekjen PBB kelak harus mendorong implementasi Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda, dan Paris Climate Agreement, melalui advokasi, dukungan PBB yang terkoordinasi baik, dan kemitraan yang lebih dalam
Lalu, mengadopsi pendekatan baru untuk merespon secara efektif kebutuhan kemanusiaan, sembari memperkuat pencegahan, perlindungan, dan ketahanan. Rekomendasi terakhir adalah Sekjen PBB harus mengadvokasi rasa hormat terhadap Hak asasi manusia bagi semua orang dan mengurangi celah implementasi.
Dalam upaya untuk mendapat dukungan dan masukan serta pemikiran negara anggota PBB lainnya terhadap rekomendasi UN70, Retno menyampaikan pentingnya untuk UN70 melakukan outreach.
"Kita perlu meningkatkan visibilitas atas langkah UN70 melalui outreach, yang dapat dilakukan melalui berbagai format pertemuan outreach kepada negara anggota PBB dan media," ucapnya.
UN70 sendiri merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Menlu Norwegia, Borge Brende, pada Februari 2015. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mengevaluasi berbagai capaian PBB selama 70 tahun terakhir, sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PBB saat ini, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong kerja PBB yang lebih efektif.
Keikutsertaan Indonesia pada UN70 konsisten komitmen diplomasi multilateral yang kuat terkait pemajuan agenda reformasi PBB, yang dipandang selalu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, inklusivitas dan akuntabilitas.
"Indonesia bersama dengan Colombia, Ethiopia, Ghana, Jordan, Mexico dan Uruguay bergabung dengan Norway untuk menyusun rekomendasi yang dinamakan UN70 Intiative, untuk disampaikan ke sekjen PBB yang baru," kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Minggu (25/9).
Retno menyampaikan, PBB telah melakukan banyak hal dalam menjaga keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan dunia. "Namun demikian masih lebih banyak yang harus dilakukan oleh PBB ke depan. Untuk itu di abad ke-21 kita membutuhkan PBB yang lebih transparan, efektif, inklusif, akuntabel dan efisien," ucapnya.
Menurut Retno, setidaknya ada lima rekomendasi yang disampaikan UN70 Intiative kepada Sekjen PBB yang baru. Rekomandesak itu antara lain, pertama melaksanakan kepemimpinan yang kuat dan berimbang/imparsial, serta menunjukkan kemandirian, akuntabilitas, dan integritas sebagai seorang manajer.
Kedua, Menempatkan pencegahan konflik sebagai agenda utama PBB di bidang perdamaian dan keamanan. Rekomendasi ketiga, Sekjen PBB kelak harus mendorong implementasi Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda, dan Paris Climate Agreement, melalui advokasi, dukungan PBB yang terkoordinasi baik, dan kemitraan yang lebih dalam
Lalu, mengadopsi pendekatan baru untuk merespon secara efektif kebutuhan kemanusiaan, sembari memperkuat pencegahan, perlindungan, dan ketahanan. Rekomendasi terakhir adalah Sekjen PBB harus mengadvokasi rasa hormat terhadap Hak asasi manusia bagi semua orang dan mengurangi celah implementasi.
Dalam upaya untuk mendapat dukungan dan masukan serta pemikiran negara anggota PBB lainnya terhadap rekomendasi UN70, Retno menyampaikan pentingnya untuk UN70 melakukan outreach.
"Kita perlu meningkatkan visibilitas atas langkah UN70 melalui outreach, yang dapat dilakukan melalui berbagai format pertemuan outreach kepada negara anggota PBB dan media," ucapnya.
UN70 sendiri merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Menlu Norwegia, Borge Brende, pada Februari 2015. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mengevaluasi berbagai capaian PBB selama 70 tahun terakhir, sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PBB saat ini, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong kerja PBB yang lebih efektif.
Keikutsertaan Indonesia pada UN70 konsisten komitmen diplomasi multilateral yang kuat terkait pemajuan agenda reformasi PBB, yang dipandang selalu mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, efektivitas, inklusivitas dan akuntabilitas.
Credit Sindonews
