NEW YORK
- Negara-negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut
campur urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara itu di forum PBB
menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Ada enam negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu—yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
”Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.
”Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (26/9/2016).
Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.
Sikap ikut campur negara-negara Kepulauan Pasifik itu membuat Indonesia terkejut. Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat Indonesia untuk misi tetap di PBB, menyayangkan pernyataan para pemimpin Kepulauan Pasifik itu.
Masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas itu sejatinya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim.
”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.
Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.
Ada enam negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu—yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
”Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.
”Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (26/9/2016).
Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.
Sikap ikut campur negara-negara Kepulauan Pasifik itu membuat Indonesia terkejut. Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat Indonesia untuk misi tetap di PBB, menyayangkan pernyataan para pemimpin Kepulauan Pasifik itu.
Masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas itu sejatinya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim.
”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.
Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.
Credit Sindonews
