BEIJING
- China tengah mempersiapkan untuk menerbangkan pesawat drone siluman
untuk mengawasi dan memetakan perairan serta pulau-pulau yang menjadi
sengketa dengan negara lain. Kebijakan ini dilakukan ditengah
meningkatnya ketegangan atas sejumlah wilayah yang disengketakan di Laut
China Selatan dan Timur.
Drone China akan mensurvei Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur, yang juga diklaim oleh Jepang, dan wilayah luas di Laut China Selatan yang juga diklaim oleh sejumlah negara. Beijing mengklaim Laut China Selatan yang memiliki 12.186 pulau yang tersebar di wilayah seluas lebih dari 3.000 kilometer persegi. Beberapa dari pulau itu berada jauh dari daratan China.
"Karang dan pulau-pulau adalah bagian penting dari wilayah nasional kita. Informasi geologi mereka yang tepat adalah bukti penting untuk demarkasi perairan teritorial dan untuk melindungi kepentingan maritim nasional dan keamanan," kata general manager dari Cina TopRS Technology Co Ltd, Li Yingcheng seperti dikutip dari Sputniknews, Minggu (25/9/2016).
Yingcheng mencatat bahwa banyak pulau dan karang di Laut China Selatan yang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari pada apa yang terlihat di atas air. China akan menggunakan dua drone siluman ZC-5B dan ZC-10. Kedunya dilengkapi sistem navigasi Beidou, analog Cina dari sistem Google, dan dapat menjangkau wilayah penuh hingga 80 mil laut dan sebagian daerah yang tersebar di 1.500 mil laut.
"ZC-5B secara khusus dirancang untuk memetakan dan mensurvei terumbu laut yang terbuka. Drone ini memiliki jangkauan operasi lebih dari 1.400 km dan dapat bekerja hingga 30 jam," kata Yingcheng.
Berita ini muncul ditengah ketegangan atas sejumlah wilayah yang diperebutkan. Laut Cina Selatan menjadi rebutan di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Pada bulan Juli, Pengadilan Tetap Arbitrase memutuskan Cina tidak memiliki hak bersejarah untuk mengklaim wilayah itu. Beijing pun mengecam keputusan itu dan menyatakan tidak akan mematuhi putusan tersebut.
Sejak itu sengketa panjang panjang lainnya di Laut Cina Timur antara Cina dan Jepang, ikutan memburuk. Kedua belah pihak saling menuduh penumpukan militer di daerah dan sejumlah pelanggaran.
Drone China akan mensurvei Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur, yang juga diklaim oleh Jepang, dan wilayah luas di Laut China Selatan yang juga diklaim oleh sejumlah negara. Beijing mengklaim Laut China Selatan yang memiliki 12.186 pulau yang tersebar di wilayah seluas lebih dari 3.000 kilometer persegi. Beberapa dari pulau itu berada jauh dari daratan China.
"Karang dan pulau-pulau adalah bagian penting dari wilayah nasional kita. Informasi geologi mereka yang tepat adalah bukti penting untuk demarkasi perairan teritorial dan untuk melindungi kepentingan maritim nasional dan keamanan," kata general manager dari Cina TopRS Technology Co Ltd, Li Yingcheng seperti dikutip dari Sputniknews, Minggu (25/9/2016).
Yingcheng mencatat bahwa banyak pulau dan karang di Laut China Selatan yang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari pada apa yang terlihat di atas air. China akan menggunakan dua drone siluman ZC-5B dan ZC-10. Kedunya dilengkapi sistem navigasi Beidou, analog Cina dari sistem Google, dan dapat menjangkau wilayah penuh hingga 80 mil laut dan sebagian daerah yang tersebar di 1.500 mil laut.
"ZC-5B secara khusus dirancang untuk memetakan dan mensurvei terumbu laut yang terbuka. Drone ini memiliki jangkauan operasi lebih dari 1.400 km dan dapat bekerja hingga 30 jam," kata Yingcheng.
Berita ini muncul ditengah ketegangan atas sejumlah wilayah yang diperebutkan. Laut Cina Selatan menjadi rebutan di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Pada bulan Juli, Pengadilan Tetap Arbitrase memutuskan Cina tidak memiliki hak bersejarah untuk mengklaim wilayah itu. Beijing pun mengecam keputusan itu dan menyatakan tidak akan mematuhi putusan tersebut.
Sejak itu sengketa panjang panjang lainnya di Laut Cina Timur antara Cina dan Jepang, ikutan memburuk. Kedua belah pihak saling menuduh penumpukan militer di daerah dan sejumlah pelanggaran.
Credit Sindonews
