Ilustrasi pos pemeriksaan aparat China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)
Jakarta, CB -- Puluhan anggota Kongres Amerika Serikat
yang terdiri dari senator dan anggota Dewan Perwakilan menuntut
Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi bagi sejumlah pejabat tinggi China di wilayah Xinjiang. Desakan itu terkait dugaan persekusi dan penahanan massal etnis minoritas Muslim Uighur.
Tuntutan itu tertuang dalam petisi yang ditandatangani oleh 24 senator dan 19 anggota Dewan Perwakilan lintas partai.
"Kami kecewa dengan kegagalan pemerintah sejauh ini yang tidak menjatuhkan sanksi apa pun terkait pelanggaran HAM yang sistematis dan mengerikan yang sedang terjadi di Xinjiang," bunyi surat tersebut yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lain, Rabu (3/4).
Salah satu pejabat China yang menjadi target sanksi adalah sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo. Chen sebelumnya menduduki jabatan serupa di Tibet. Ia dikenal dengan kebijakan tangan besi dalam menghadapi etnis minoritas di China.
Tuntutan itu tertuang dalam petisi yang ditandatangani oleh 24 senator dan 19 anggota Dewan Perwakilan lintas partai.
"Kami kecewa dengan kegagalan pemerintah sejauh ini yang tidak menjatuhkan sanksi apa pun terkait pelanggaran HAM yang sistematis dan mengerikan yang sedang terjadi di Xinjiang," bunyi surat tersebut yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lain, Rabu (3/4).
Salah satu pejabat China yang menjadi target sanksi adalah sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo. Chen sebelumnya menduduki jabatan serupa di Tibet. Ia dikenal dengan kebijakan tangan besi dalam menghadapi etnis minoritas di China.
Para anggota Kongres itu meminta Trump menjatuhkan sanksi kepada Chen dan sejumlah pejabat China lainnya di bawah Undang-Undang Magnitsky.
UU Global Magnitsky disahkan Kongres pada 2012 lalu yang menargetkan individu atau entitas lainnya yang terlibat pelanggaran HAM. Individu dan entitas yang terkena sanksi itu seluruh asetnya, terutama yang berada di bawah yurisdiksi AS, akan dibekukan.
Sanksi itu juga mengisolasi akses individu dan entitas entitas tersebut dari sistem keuangan global dan melarang mereka masuk wilayah AS.
Selain pejabat pemerintah, petisi itu juga mendesak pemerintahan Trump berbuat lebih menindak perusahaan China yang dianggap terlibat dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut.
Meski anggota Kongres menyatakan retorika Wakil Presiden AS, Mike Pence, dan pejabat lainnya dalam isu ini, tetapi mereka menganggap hal itu tidak cukup.
Etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China. (REUTERS/Thomas Peter)
|
Selain itu, anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, juga ikut menandatangani petisi tersebut.
Beberapa nama lainnya yang ikut mendukung petisi itu antara lain Senator Elizabeth Warren, kandidat presiden dari Partai Demokrat, Senator Mitt Romney yang pernah mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Republik, serta James McGovern dan Chris Smith yang memimpin komisi Kongres untuk urusan HAM.
Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang.
Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.
China mengakui telah menahan hampir 13 ribu orang di Xinjiang sejak 2014 dengan dalih upaya deradikalisasi.
Credit cnnindonesia.com
