PBB Tuntut Perlucutan Senjata Hizbullah

PBB menuntut perlucutan senjata kelompok Hizbullah. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan pemeliharaan kapasitas militer Hizbullah yang cukup besar dan canggih. Ia juga meminta pemerintah dan tentara Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kelompok yang didukung Iran itu memiliki senjata dan upaya untuk membuatnya menjadi partai politik sipil.

Tuntutan Guterres muncul dalam laporan tengah tahunan tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1559, yang pertama kali diadopsi pada 2 September 2004 seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Sabtu (27/4/2019).

Laporan itu juga muncul di tengah laporan yang mengatakan Pengadilan Khusus untuk Lebanon, yang sedang mempertimbangkan kasus pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 2005, harus segera mengeluarkan putusan dalam kasus tersebut yang mencakup dakwaan terhadap pejabat dan aktivis Hizbullah.

Para diplomat di Dewan Keamanan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak puas dengan laporan Sekjen PBB terakhir tentang implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1701 dan kepatuhan Hizbullah terhadap embargo senjata, disiapkan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jan Kubis.

Seorang diplomat yang akhir-akhir ini menghadiri pertemuan Dewan Keamanan tempat Kubis berbicara tentang laporannya, mengatakan bahwa penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Jonathan Cohen, berulang kali mengkritik cara laporan PBB menangani penerapan embargo senjata dan informasi tentang aliran senjata yang terus-menerus ke tangan Hizbullah.

Diplomat percaya bahwa Washington tidak berusaha untuk mengubah atau mengamandemen mandat Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL), mirip dengan klaim yang diluncurkan oleh beberapa pihak Lebanon.

Alih-alih, kata diplomat itu, AS menuntut implementasi Resolusi 1701 yang efektif, yang menetapkan penetapan antara Garis Biru dan Sungai Litani di wilayah yang bebas dari personil, aset, dan senjata apa pun kecuali Pemerintah Lebanon dan UNIFIL.

Dalam laporan semi-tahunan baru tentang Resolusi 1559 yang diterima oleh Asharq Al-Awsat, Gueterres menekankan pada komitmen Lebanon terhadap kebijakan disasosiasi.

Ia mencatat bahwa keterlibatan Hizbullah dalam konflik di Suriah melanggar kebijakan ini.

Dalam laporannya, Guterres menyambut baik pembentukan kabinet baru dan ia meminta Presiden Michel Aoun untuk mengembangkan strategi pertahanan nasional yang mampu mengatasi kebutuhan untuk mencapai monopoli Negara atas kepemilikan dan penggunaan senjata. 

Credit  sindonews.com