Yaman. (AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS)
Serangan itu dilaporkan menewaskan dan melukai puluhan orang, termasuk 29 anak yang berada di dalam bus dan tengah melewati daerah itu saat serangan terjadi.
Melalui juru bicaranya, Farhan Haq, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak segera dilakukan investigasi independen terhadap serangan tersebut.
"Dan Sekretaris Jenderal juga menekankan bahwa seluruh pihak harus lebih berhati-hati untuk melindugi warga sipil dalam setiap operasi militer," kata Haq melalui pernyataan seperti dikutip Reuters, Jumat (10/8).
Senada dengan PBB, secara terpisah Amerika Serikat juga turut meminta "koalisi Saudi menyelidiki laporan terkait serangan udara di Yaman yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak" tersebut.
Padahal, AS merupakan salah satu dari sedikitnya 27 negara yang tergabung dalam koalisi Saudi tersebut.
"Kami tentunya sangat prihatin tentang laporan mengenai serangan udara yang mengakibatkan kematian puluhan warga sipil. Kami menyerukan koalisi militer yang dipimpin Saudi untuk membuka investigasi menyeluruh dan transparan terhadap insiden itu," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert dalam jumpa pers di Washington.
Pemberontak Houthi melaporkan sedikitnya 39 tewas dan 51 luka-luka. Sebagian besar korban anak adalah anak-anak.
Houthi menuding koalisi Saudi sebagai pelaku serangan tersebut. Meski begitu, hingga kini belum ada tanggapan dan komentar dari Kerajaan Saudi mengenai laporan serangan udara tersebut.
Koalisi Saudi terjun ke Yaman sejak perang sipil pecah pada 2015 lalu di negara Timur Tengah tersebut. Misi utama Saudi di Yaman adalah membantu pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi memberangus Houthi.
Saudi tak jarang meluncurkan serangan udara dan roketnya ke sejumlah target militer Houthi. Meski begitu, ratusan serangan koalisi Saudi tersebut tak jarang menewaskan warga sipil. Berdasarkan data PBB, sedikitnya 10 ribu orang tewas dan 55 ribu lainnya terluka selama perang sipil Yaman berkecamuk. Sebagian korban tewas dilaporkan merupakan warga sipil.
Credit cnnindonesia.com
