CB, Seoul -- Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, menertibkan pimpinan organisasi militer untuk memperkuat pengawasan terhadap elit partai dan militer.
Lembaga intelejen Korea Selatan atau National Intelligence Service melaporkan temuan ini kepada parlemen Korea Selatan dalam rapat kerja tertutup, Senin, 20 Nopembeer 2017.
"Biro Politik Umum Kore Utara sedang diaudit oleh pimpinan negara itu untuk pertama kalinya dalam 20 tahun," begitu dilansir New York Times, Senin, 20 Nopember 2017. "Direktur Biro itu, Marsekal Muda Hwang Pyong-so dan para deputinya dihukum."
Biro Politik Umum bertugas mengawasi pandangan politik dari sekitar
1,1 juta Tentara Rakya Korea Utara. Biro ini bertugas mengecek loyalitas
para pejabat militer. Marsekal Muda Hwang disebut-sebut sebagai orang
nomor 2 dalam rezim totaliter Kim Jong Un.
NIS Korea Selatan tidak menyebutkan mengenai caranya mendapatkan informasi sensitif ini. Dalam penjelasannya kepada parlemen, NIS tidak menggunakan istilah eksekusi atau perombakan. Ini menunjukkan bahwa Hwang masih menduduki jabatannya meskipun terkena sanksi. Menurut media Korea Selatan, Hwang tidak muncul di publik sejak 13 Oktober.
Para pejabat intelejen Korea Selatan mengatakan Biro Politik Umum Korea Utara diaudit karena dinilai berperilaku tidak murni menurut standar negara komunis tertutup itu. Dan audit ini dimotori oleh Choe Ryong-he, yang merupakan pejabat tinggi Partai Pekerja Korea Utara. Choe memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada Hwang dan ini terlihat saat dia mengikuti rapat partai pada awal Oktober.
Choe sendiri merupakan kepala Departemen Organisasi dan Panduan. Ini adalah lembaga partai paling kuat, yang digunakan Kim Jong Un untuk mengontrol elit politik dan militer.
Awalnya, Marsekal Muda Hwang terlihat lebih dekat ke Kim Jong Un dibandingkan Choe. Pada 2014, Hwang menggantikan Choe sebagai kepala Biro Politik Umum.
Namun kondisi ini berubah pada Oktober lalu saat terjadi perombakan susunan kepemimpinan Korea Utara. Posisi Choe naik dibandingkan Hwang. Pejabat senior lainnya yang juga menonjol adalah Premier Pak Pong-ju, yang bertugas mengelola ekonomi.
Naiknya posisi Choe dan Pak, menurut New York Times, menunjukkan upaya Korea Utara untuk fokus membangun ekonomi ditengah sanksi Perserikatan Bangsa - Bangsa.
Korea Utara belum menggelar uji coba nuklir dan rudal balistik lagi sejak 15 September 2017. Ini bisa menjadi tren menurunnya ketegangan di Semenanjung Korea dan membuka dialog dengan Amerika Serikat.
Lembaga intelejen Korea Selatan atau National Intelligence Service melaporkan temuan ini kepada parlemen Korea Selatan dalam rapat kerja tertutup, Senin, 20 Nopembeer 2017.
"Biro Politik Umum Kore Utara sedang diaudit oleh pimpinan negara itu untuk pertama kalinya dalam 20 tahun," begitu dilansir New York Times, Senin, 20 Nopember 2017. "Direktur Biro itu, Marsekal Muda Hwang Pyong-so dan para deputinya dihukum."
NIS Korea Selatan tidak menyebutkan mengenai caranya mendapatkan informasi sensitif ini. Dalam penjelasannya kepada parlemen, NIS tidak menggunakan istilah eksekusi atau perombakan. Ini menunjukkan bahwa Hwang masih menduduki jabatannya meskipun terkena sanksi. Menurut media Korea Selatan, Hwang tidak muncul di publik sejak 13 Oktober.
Para pejabat intelejen Korea Selatan mengatakan Biro Politik Umum Korea Utara diaudit karena dinilai berperilaku tidak murni menurut standar negara komunis tertutup itu. Dan audit ini dimotori oleh Choe Ryong-he, yang merupakan pejabat tinggi Partai Pekerja Korea Utara. Choe memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada Hwang dan ini terlihat saat dia mengikuti rapat partai pada awal Oktober.
Choe sendiri merupakan kepala Departemen Organisasi dan Panduan. Ini adalah lembaga partai paling kuat, yang digunakan Kim Jong Un untuk mengontrol elit politik dan militer.
Awalnya, Marsekal Muda Hwang terlihat lebih dekat ke Kim Jong Un dibandingkan Choe. Pada 2014, Hwang menggantikan Choe sebagai kepala Biro Politik Umum.
Namun kondisi ini berubah pada Oktober lalu saat terjadi perombakan susunan kepemimpinan Korea Utara. Posisi Choe naik dibandingkan Hwang. Pejabat senior lainnya yang juga menonjol adalah Premier Pak Pong-ju, yang bertugas mengelola ekonomi.
Naiknya posisi Choe dan Pak, menurut New York Times, menunjukkan upaya Korea Utara untuk fokus membangun ekonomi ditengah sanksi Perserikatan Bangsa - Bangsa.
Korea Utara belum menggelar uji coba nuklir dan rudal balistik lagi sejak 15 September 2017. Ini bisa menjadi tren menurunnya ketegangan di Semenanjung Korea dan membuka dialog dengan Amerika Serikat.
Credit TEMPO.CO
