Rabu, 22 November 2017

Amerika Jatuhkan Sanksi untuk 13 Perusahaan Cina dan Korea Utara



Amerika Jatuhkan Sanksi untuk 13 Perusahaan Cina dan Korea Utara
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, melihat proses pembuatan sepatu yang dihasilkan dari Pabrik Sepatu Ryuwon di Pyongyang, 19 Oktober 2017. KCNA/via REUTERS

CB, Jakarta - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap 13 perusahaan Cina dan Korea Utara atas tuduhan membantu Korea Utara lewat perdagangan. Sanksi ini dikeluarkan sehari setelah Presiden Donald Trump memasukkan Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Heather Nauert mengatakan, sanksi ini sebagai upaya mengucilkan Pyongyang. Ia memastikan hubungan kedua negara, Cina dan Amerika, tidak akan terganggu dengan jatuhnya sanksi baru ini.

"Kami berhubungan baik dengan Cina. Hal itu tidak akan berubah," kata Nauert seperti dikutip dari Reuters, 22 November 2017.
Sanksi baru ini difokuskan pada perdagangan yang terjadi antara Cina dan Korea Utara. Hubungan perdagangan kedua negara dianggap sebagai kunci untuk menekan Pyongyang berpaling dari ambisinya membuat rudal nuklir dengan target wilayah Amerika Serikat.
Perusahaan Cina yang dkenai sanksi antara lain, adalah Dandong Kehua Economy & Trade Co, Dandong Xianghe Trading Co, dan Dandong Hongda Trade Co.

Menteri Keuangan Amerika mengatakan nilai perdagangan ketiga perusahaan Cina dan digabungkan dengan perdagangan Korea Utara mencapai lebih dari US$750 juta.
Adapun pengusaha Cina yang masuk kotak hitam Amerika adalah Sun Sidong dan perusahaannya, Dandong Dongyuan Industrial Co. Lembaga pemikir Washington, C4ADS, mengatakan perusahaan milik Sun Sidong merupakan jaringan yang terhubung dengan Korea Utara. Perusahaan ini memiliki proporsi besar dalam berbisnis dengan Korea Utara.

Adapun perusahaan Korea Utara yang terkena sanksi Amerika adalah perusahaan-perusahaan yang mengirim pekerja ke luar negeri seperti ke Rusia, Polandia, Kamboja, dan Cina.
Amerika bermaksud memangkas uang milik Korea Utara yang diperoleh dari mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri.
Menurut ahli di Pusat Keamanan untuk Amerika Baru, Peter Harrell mengatakan, Amerika untuk pertama kali mengeluarkan sanksi ke perdagangan produksi konsumsi sehari-hari di Korea Utara.

Credit  tempo.co



Tillerson: Sanksi Akan Buat Korut Menyadari Pentingnya Diplomasi


Tillerson: Sanksi Akan Buat Korut Menyadari Pentingnya Diplomasi
Tillerson mengatakan sanksi itu akan meningkatkan tekanan pada pemerintah Korut, yang pada akhirnya akan membuat mereka menyadari perlunya diplomasi. Foto/Reuters


WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyatakan, sanksi ekonomi akan benar-benar menyakiti Korea Utara (Korut). Hal ini diyakininya akan membuat Korut sadar akan pentingnya diplomasi.

Berbicara saat menggelar konferensi pers di Gedung Putih, Tillerson menuturkan, sanksi AS terhadap Korut mulai berlaku saat masyarakat internasional mulai menghentikan hubungan dagang dengan Pyongyang.

Dia juga menyebut bahwa saat sanksi diberlakukan, hal itu akan meningkatkan tekanan pada pemerintah Korut, yang pada akhirnya akan membuat mereka menyadari bahwa pihaknya perlu melakukan perundingan diplomatik.

"Vietnam, mereka berkomitmen bahwa mereka akan membatasi kegiatan lebih jauh dengan Korut. Malaysia telah mengindikasikan pembatasan, Singapura telah memotong semua perdagangan dengan Korut, Filipina telah memotong semua perdagangan," ucap Tillerson.

"Pemerintah Sudan secara tradisional telah membeli senjata dari Korut, mereka sekarang setuju untuk menghentikan semua pembelian tersebut juga, jadi ini mulai berlaku di seluruh dunia," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/11).

Selain itu, Tillerson mengatakan bahwa paket baru sanksi AS terhadap Korut akan lebih luas, dan akan mempengaruhi lebih banyak pihak di Korut, dibandingkan dengan yang telah diterapkan di masa lalu.

Dia menambahkan, langkah tersebut akan membantu mengganggu hubungan antara Pyongyang, dan negara-negara pihak ketiga. Dia menunjukkan bahwa Korut sudah mengalami kekurangan bahan bakar, dan pendapatan mereka menurun dengan drastis. 



Credit  sindonews.com


Kurangi Dampak Sanksi Ekonomi, Korea Utara Larang Pesta


Kurangi Dampak Sanksi Ekonomi, Korea Utara Larang Pesta
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un menghadiri Pleno Kedua Komite Sentral ke-7 Partai Buruh Korea (WPK) di Pyongyang, Korea Utara, 7 Oktober 2017. AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / STR / South Korea OUT

CB, Jakarta - Korea Utara telah melarang warganya untuk melakukan perayaan meriah  dengan melibatkan minum beralkohol dan hiburan. Kebijakan baru ini dirancang agar negara dapat bertahan dari dampak sanksi internasional.
Larangan untuk bersenang-senang ini dilaporkan oleh Biro Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) saat rapat tertutup dengan anggota parlemen pada  Senin, 20 November 2017.

 
"Pyongyang telah merancang sebuah sistem dimana organ partai melaporkan kesulitan ekonomi masyarakat setiap hari, dan telah melarang pertemuan yang berkaitan dengan minum, bernyanyi dan hiburan lainnya," demikian laporan Biro Intelijen Nasional Korea Selatan seperti dilansir Telegraph pada Selasa, 21 November 2017.

Larangan keras ini berdampak pada pembatalan mendadak "Festival Bir Pyongyang", yang populer pada Juli. Festival itu juga ditiadakan selama periode kekeringan yang berkelanjutan.
Warga Korea Utara, yang telah mengalami pembatasan berat dalam perjalanan dan kebebasan, juga dilarang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada ibu mereka pada "Hari Ibu". Larangan itu diberlakukan karena rezim Korea Utara ditengarai merasa khawatir perayaan itu akan mengurangi rasa hormat rakyat kepada pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.
Sumber-sumber di Korea Utara mengatakan kepada situs media yang berbasis di Korea Selatan bahwa meningkatnya popularitas liburan November, yang resmi digunakan untuk memuji peran ibu, telah menggoyahkan pengkultusan terhadap diri Kim Jong Un.
Pemerintah sekarang telah memperjelas bahwa pesan pada karangan bunga, yang menunjukkan cinta atau kesetiaan kepada orang lain selain Kim, tidak akan ditolerir.
"Sangat menyedihkan bahwa orang harus mengucapkan terima kasih kepada 'sang ayah' Kim Jong-un setelah setiap hal kecil yang dia lakukan, tapi kami tidak dapat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu kami yang sebenarnya pada Hari Ibu," kata seorang penduduk Provinsi Pyongan Selatan.
Sementara itu Kim juga disebut juga akan memperketat cengkeramannya pada elit negara untuk memastikan kesetiaan mereka. Kim dikabarkan telah  mendisiplinkan dua pejabat yang menjadi kepala organisasi militer Korea Utara yang paling kuat.
Ada laporan Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong kemungkinan telah dihukum setelah dilakukannya pemeriksaan pertama atas Biro Umum Politik dalam 20 tahun. Informasi intelejen ini juga termuat dalam briefing NIS pada Senin lalu. Laporan itu sejalan dengan pemberitaan media New York Times bahwa Hwang, yang memiliki gelar Wakil Marshall, belum terlihat di depan umum sejak 13 Oktober.
Pejabat intelijen Korea Selatan juga memperkirakan Korea Utara akan menggelar uji coba rudal balistik lainnya sebelum akhir tahun ini.



Credit  tempo.co