Jumat, 06 November 2015

Kepolisian Malaysia Periksa Mahathir Mohammad


Kepolisian Malaysia Periksa Mahathir Mohammad 
 Mahathir diperiksa terkait seruannya agar PM Najib Razak mundur dalam aksi Bersih Agustus lalu. (Reuters/Olivia Harris)
 
 
Jakarta, CB -- Kepolisian Malaysia pada Jumat (6/11) memeriksa mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, yang tengah diselidiki usai menyerukan Perdana Menteri Najib Razak agar lengser terkait skandal korupsi.

Perdana menteri terlama yang pernah memimpin dan masih jadi tokoh terhormat nan berpengaruh di negeri jiran itu memang merupakan kritikus sengit Najib Razak yang kini ditekan skandal korupsi di lembaga investasi negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Juli lalu, Wall Street Journal melaporkan, tim penyelidik kasus ini menemukan dana sebesar hampir US$700 juta (setara Rp9,4 triliun) mengalir ke rekening atas nama Najib.


Najib membantah tuduhan mengutip uang negara demi kepentingan pribadi, sementara Badan Antikorupsi Negara menyebut dana itu merupakan donasi seorang dermawan asal Mesir untuk kampanye partai UMNO pada 2013 lalu.

Namun segala sangkalan itu tak lantas menghentikan nada sumbang terhadap Najib.

Mahathir, 90, tampil kembali secara mengejutkan pada Agustus lalu dalam sebuah protes antipemerintah di Kuala Lumpur. "Kekuatan rakyat" diserunya demi menggulingkan Najib.

Kepala kepolisian nasional Malaysia, Khalid Abu Bakar mengumumkan kemudian bahwa polisi bakal menanyai Mahathir atas komentarnya. Mereka juga mengunjungi kantor Mahathir pada Jumat ini, menurut ajudan Mahathir, Sufi Yusof, dilansir dari Reuters.

Yusof menolak memberi keterangan detail mengenai pertemuan itu atau pembicaraan apa yang terjadi.

Bulan ini, organisator utama pada reli Bersih pada Agustus, Maria Chin, didakwa di bawah Undang-undang Berserikat secara Damai akibat tak melaporkan kegiatan itu kepada pihak berwenang. Dakwaan itu telah ditampiknya.

Najib, yang juga merupakan ketua dewan penasihat 1MDB, telah memberi pukulan balik bagi sejumlah pihak yang membangkang di partai dan pemerintahannya. Ia memecat wakil dan beberapa menteri yang telah terang-terangan meragukannya di depan publik, serta mengganti kepala tim pengacara yang bertugas menginvestigasi 1MDB.

Pemerintahan Najib juga turut menangguhkan dua media harian dan memblokir akses sebuah situs yang melaporkan 1MDB, selain menindak sejumlah politikus oposisi dan aktivis secara hukum.

Credit  CNN Indonesia