Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls).
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May mengatakan pemerintah saat ini punya pilihan terkait kebijakan keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal sebagai Brexit.
Opsi itu terdiri dari dua pilihan, yakni keluar dari Uni Eropa dengan
kesepakatan, atau sebaliknya tetap menjadi bagian dari komunitas
negara-negara Eropa tersebut.
Hal itu dikatakan May dalam upayanya menemukan kata kompromi dengan oposisi Partai Buruh, demikian dilaporkan surat kabar The Observer seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).
"Karena parlemen telah memperjelas hal itu akan menghentikan Inggris pergi tanpa kesepakatan, kami sekarang memiliki pilihan yang jelas, meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan atau tidak keluar sama sekali," kata May seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.
May menjelaskan, bahwa semakin lama keputusan tidak diambil terkait hal ini, maka semakin besar pula resikonya, yakni bahwa Inggris sama sekali tidak akan bisa keluar dari Uni Eropa.
Hal itu dikatakan May dalam upayanya menemukan kata kompromi dengan oposisi Partai Buruh, demikian dilaporkan surat kabar The Observer seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).
"Karena parlemen telah memperjelas hal itu akan menghentikan Inggris pergi tanpa kesepakatan, kami sekarang memiliki pilihan yang jelas, meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan atau tidak keluar sama sekali," kata May seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.
May menjelaskan, bahwa semakin lama keputusan tidak diambil terkait hal ini, maka semakin besar pula resikonya, yakni bahwa Inggris sama sekali tidak akan bisa keluar dari Uni Eropa.
"Semakin lama ini terjadi, semakin besar risiko Inggris tidak pernah pergi sama sekali."
Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.
May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.
Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.
May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.
Permintaan pengunduran jadwal Inggris keluar dari Uni Eropa itu
mendapat beragam respons dari negara-negara Eropa. Salah satunya
Prancis.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.
"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.
Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.
"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.
Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.
Credit cnnindonesia.com
