Raja Salman keluarkan dekrit kerajaan untuk
mengganti posisi menteri keamanan dan ekonomi. Ia juga mengumumkan
pembentukan Komisi Anti Korupsi (dok. REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)
Sumber berita tersebut anonim dan sejauh ini belum ada pernyataan resmi mengenai hal tersebut.
Selain itu, dekrit itu juga menyebutkan penunjukan dua menteri baru di bidang keamanan dan ekonomi.
Resuffle kabinet ini telah menyingkirkan Pangeran Miteb bin Abdullah dari posisi Kepala Garda Nasional. Posisinya digantikan oleh Khaled bin Ayyaf. Sementara Menteri Ekonomi Adel Fakieh digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri.
Pangeran Miteb yang terjungkal dari kursi Menteri Pertahanan sebelumnya diperkirakan akan menjadi pengganti tahta Raja Salman. Tapi, meroketnya nama Pangeran Mohammed dua tahun lalu membuyarkannya.
Miteb memimpin Tentara Nasional. Ini adalah tentara elit dalam negeri yang dibangun dari unit suku lokal yang telah dijalankan ayahnya selama lima dekade.
Sementara itu, Menteri Ekonomi baru, Tuwaijri, sebelumnya adalah pilot dari angkata udara Saudi. Ia juga sebelumnya menduduki Kepala Eksekutif HSBC Timur Tengah. Ia berhasil memimpin program Kementerian Ekonomi untuk melakukan privatisasi aset pemerintah senilai US$200.
Tuwaijri menggantikan Fakieh, yang dijadikan tumpuan untuk reformasi ekonomi kerajaan. Fakieh diangkat sebagai Menteri Ekonomi dan Perencanaan pada 2015.
Dekrit kerajaan tidak menyebutkan apakah Fakieh akan menduduki jabatan lain di pemerintahan. Sebelumnya, mantan menteri biasanya menduduki jabatan penasihat setelah masa tugas mereka berakhir.
Pangeran Mohammed sendiri telah akan memimpin Komite Anti Korupsi Kerajaan Saudi. Badan ini berwenang untuk menyelidiki kasus, melakukan penangkapan, melarang perjalanan, dan membekukan aset.
"Tanah air tidak akan bertahan kecuali korupsi dibongkar dan koruptornya bertanggung jawab," jelas dekrit itu, seperti dikutip Reuters.
Credit cnnindonesia.com
Komite Antkorupsi Saudi Usut Kembali Beberapa Kasus Korupsi
Mohammed bin Salman
CB, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin
Abdulaziz al-Saud telah membentuk komite anti-korupsi yang diketuai oleh
Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Hingga saat ini,
komite tersebut dilaporkan telah menahan 11 pangeran, empat menteri,
dan puluhan mantan menteri yang terlibatkasus korupsi.
Penangkapan besar-besaran tersebut dilakukan tak lama setelah Raja Salman menerbitkan surat keputusan untuk membentuk komite antikorupsi tersebut. Selain menahan, dua menteri lainnya dilaporkan telah dipecat dari jabatannya saat ini.
Komite antikorupsi itu dikabarkan akan mengusut kembali sejumlah kasus korupsi di Arab Saudi. Komite yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed binSalman mengumumkan, akan membuka kembali kasus banjir Jeddah tahun 2009 di mana lebih dari 100 korban meninggal dan menyelidiki wabah virus corona, yang juga dikenal sebagai Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) pada 2012, kata media Saudi yang berbasis di Dubai, Al Arabiya, dalam laporannya, Sabtu (4/11).
Saudi Press Agency (SPA), mengatakan, bahwa komite antikorupsitersebut telah diberi wewenang untuk menyelidiki, menahan, mencekal perjalanan, melacak aliran dana, serta membekukan aset orang-orang yang terlibat korupsi. "Komite ini dimungkinkan pula mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untukmenangani kasus korupsi publik dan menyita apa yang dianggap sebagai hak orang,entitas, dana, aset tetap dan bergerak, baik di dalam maupun luar negeri, mengembalikandana ke kas negara dan mendaftarkan properti dan aset atas nama milik negara," kata keputusan yang diterbitkan Raja Salman.
Milarder Saudi Pangeran Alwaleed bin Talal dilaporkan menjadi salah satu pangeran yang telah ditangkap olh komite antikorupsi Arab Saudi. Selain itu, Menteri Perekonomian dan Perencanaan Saudi Adel bin Mohammed Faqihdan Menteri Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz dipecat dari jabatannya.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Pengusaha dan mantan menteri Saudi ditahan dalam penyelidikan korupsi
Pangeran
Arab Saudi Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud (kiri) saat
mengunjungi Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/5/2016).
((ANTARA FOTO/Setpres/Krishadiyanto/wsj/pd/16))
Riyadh (CB) - Pengusaha terkemuka Arab Saudi dan mantan
menteri keuangan termasuk di antara puluhan orang ditahan dalam
penyelidikan badan pemberantasan korupsi baru di kerajaan itu menurut
pejabat tinggi Arab Saudi, Minggu.
Pejabat yang menolak identifikasinya disebut berdasarkan aturan penyampaikan informasi itu mengatakan bahwa hartawan Pangeran Alwaleed bin Talal, yang memiliki perusahaan permodalan Kingdom Holding, dan mantan menteri keuangan Ibrahim al-Assaf sudah ditahan.
Tidak ada pejabat Kingdom Holding yang bisa dihubungi untuk mengkonfirmasi keterangan itu.
Selain menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Citigroup, Kingdom memiliki saham di Rupert Murdoch News dan Twitter.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada Sabtu malam mengumumkan pembentukan komisi pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh putranya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Televisi Saudi Al Arabiya mewartakan bahwa badan tersebut telah menahan sebelas pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri.
Putra mahkota tersebut mempelopori sebuah program reformasi ekonomi ambisius yang bertujuan menarik lebih banyak investasi sektor asing dan swasta ke dalam kerajaan, eksportir minyak utama dunia dan negara paling kuat di kawasan Teluk Arab.
Raja Salman pada Sabtu juga menunjuk dua menteri baru untuk pos keamanan dalam negeri dan ekonomi, memecat salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling menonjol sebagai kepala Garda Nasional.
Pangeran Miteb bin Abdullah digantikan oleh Khaled bin Ayyaf sebagai Menteri Garda Nasional, sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh telah digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri menurut sebuah keputusan kerajaan yang diumumkan oleh media pemerintah.
Pangeran Miteb, anak kesayangan almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan pangkat Pangeran Mohammed yang tak terduga dua tahun lalu.
Perombakan Kabinet tersebut membantu mengkonsolidasikan kendali Pangeran Mohammed terhadap institusi keamanan kerajaan, yang telah lama dipimpin oleh cabang-cabang kuat dari keluarga penguasa.
Pangeran Mohammed, yang telah berjanji untuk memburu penyuapan di tingkat tertinggi, akan memimpin badan anti-korupsi baru, yang diberi wewenang luas untuk menyelidiki kasus, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, serta membekukan aset.
"Tanah Air tidak akan ada kecuali korupsi diberantas hingga akarnya dan pelaku korupsi dimintai pertanggungjawaban," demikian keputusan kerajaan yang dikutip kantor berita Reuters.
Pejabat yang menolak identifikasinya disebut berdasarkan aturan penyampaikan informasi itu mengatakan bahwa hartawan Pangeran Alwaleed bin Talal, yang memiliki perusahaan permodalan Kingdom Holding, dan mantan menteri keuangan Ibrahim al-Assaf sudah ditahan.
Tidak ada pejabat Kingdom Holding yang bisa dihubungi untuk mengkonfirmasi keterangan itu.
Selain menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Citigroup, Kingdom memiliki saham di Rupert Murdoch News dan Twitter.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada Sabtu malam mengumumkan pembentukan komisi pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh putranya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Televisi Saudi Al Arabiya mewartakan bahwa badan tersebut telah menahan sebelas pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri.
Putra mahkota tersebut mempelopori sebuah program reformasi ekonomi ambisius yang bertujuan menarik lebih banyak investasi sektor asing dan swasta ke dalam kerajaan, eksportir minyak utama dunia dan negara paling kuat di kawasan Teluk Arab.
Raja Salman pada Sabtu juga menunjuk dua menteri baru untuk pos keamanan dalam negeri dan ekonomi, memecat salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling menonjol sebagai kepala Garda Nasional.
Pangeran Miteb bin Abdullah digantikan oleh Khaled bin Ayyaf sebagai Menteri Garda Nasional, sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh telah digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri menurut sebuah keputusan kerajaan yang diumumkan oleh media pemerintah.
Pangeran Miteb, anak kesayangan almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan pangkat Pangeran Mohammed yang tak terduga dua tahun lalu.
Perombakan Kabinet tersebut membantu mengkonsolidasikan kendali Pangeran Mohammed terhadap institusi keamanan kerajaan, yang telah lama dipimpin oleh cabang-cabang kuat dari keluarga penguasa.
Pangeran Mohammed, yang telah berjanji untuk memburu penyuapan di tingkat tertinggi, akan memimpin badan anti-korupsi baru, yang diberi wewenang luas untuk menyelidiki kasus, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, serta membekukan aset.
"Tanah Air tidak akan ada kecuali korupsi diberantas hingga akarnya dan pelaku korupsi dimintai pertanggungjawaban," demikian keputusan kerajaan yang dikutip kantor berita Reuters.
Credit antaranews.com
