Presiden AS Donald Trump.
CB, BEIJING -- Cina dengan tegas menolak sanksi internasional yang dijatuhkan kepada 13 perusahaan yang dianggap membantu ambisi program nuklir Korea Utara (Korut). Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Cina Lu Kang yang menentang keputusan tersebut.
"Secara konsisten kami menetang negara yang menerapkan sanksi sepihak berdasarkan hukum dan peraturan domestiknya sendiri dan metode yang salah untuk menjalankan yurisdiksi," kata Lu Kang seperti dikutip Chanel News Asia, Rabu (22/11).
Lu Kang menganggap pemberlakuan saknsi tersebut merupakan hal yang keliru. Dia menuntut Amerika Serikat untuk menunjukan bukti yang jelas dari keterlibatan belasan perusahaan yang disebut-sebut terlibat dalam program nuklir Korut.
Adapun perusahaan-perusahaan tersebut di antaranya Dandong Kehua Economy & Trade Co, Dandong Xianghe Trading Co, dan Dandong Hongda Trade Co, Sun Sidong dan perusahaannya Dandong Dongyuan Industrial Co.
Menurut Departemen Keuangan, perusahaan-perusahaan itu telah melakukan transaksi lebih dari 750 juta dolar AS dalam perdagangan gabungan dengan Korut selama hampir lima tahun sampai 31 Agustus. Mereka terlibat perdagangan bijih besi, timbal, seng dan perak, logam timah dan produk yang mengandung besi seperti komputer dan notebook.
Saknsi yang diberlakukan kepada puluhan perusaan itu dijatuhkan Presiden AS Donald Trump untuk menghancurkan perdagangan antara Cina dan Korut. Hal itu dinilai sebagai kunci menghalangi ambisi nuklir negara yang dipimpin Kim Jong-un.
"Penunjukan ini akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih lanjut kepada Korea Utara dan orang-orang terkait, dan mendukung kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut," kata Menteri Keuangan Steven T Mnuchin.
Departemen Keuangan AS mengumumkan kebijakan tersebut satu hari setelah Trump kembali memasukkan Korut sebagai salah satu negara yang mendukung terorisme. Keputusan itu disampaikan Trump dalam rapat kabinet. Dia mengatakan, negara yang dipimpin Kim Jong-un itu juga terlibat dalam pembunuhan dan serangan siber ke AS serta beberapa negara lainnya.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
13 Perusahaan Cina dan Korut Terdampak Sanksi AS
Rudal yang diluncurkan korea utara
CB, WASHINGTON -- Pada
Selasa (22/11) waktu setempat Amerika Serikat (AS) meluncurkan sanksi
terbaru terkait dengan program nuklir dan rudal Korea Utara (Korut).
Sanksi baru diberlakukan terhadap 13 perusahaan Cina dan Korut yang
dianggap mendukung perekonomian Korut dan membantu ambisi program
nuklirnya.
Departemen
Keuangan AS mengumumkan tindakan tersebut satu hari setelah Presiden AS
Donald Trump memasukkan Korut sebagai salah satu negara yang mendukung
terorisme. Sanksi baru ini menunjukkan fokus pemerintahan Trump
menghancurkan perdagangan antara Cina dan Korut yang dipandangnya
sebagai kunci menghalangi ambisi nuklir Korut.
"Penunjukan ini
akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih lanjut kepada Korea Utara dan
orang-orang terkait, dan mendukung kampanye tekanan maksimum kami untuk
mengisolasi rezim pembunuh tersebut," kata Menteri Keuangan Steven T
Mnuchin.
Adapun
perusahaan-perusahaan tersebut di antaranya Dandong Kehua Economy &
Trade Co, Dandong Xianghe Trading Co, dan Dandong Hongda Trade Co.
Menurut Departemen Keuangan, mereka telah melakukan transaksi lebih dari
750 juta dolar AS dalam perdagangan gabungan dengan Korut selama hampir
lima tahun sampai 31 Agustus. Mereka terlibat perdagangan bijih besi,
timbal, seng dan perak, logam timah dan produk yang mengandung besi
seperti komputer dan notebook.
Tidak hanya itu,
Sun Sidong dan perusahaannya Dandong Dongyuan Industrial Co juga bagian
dari daftar hitam AS. Menurut organisasi riset Washington C4ADS,
perusahaan tersebut merupakan bagian dari jaringan perusahaan Cina yang
saling terkait yang merupakan bagian terbesar dari perdagangan dengan
Korut.
Otoritas AS telah
berulang kali menargetkan perusahaan dan individu dari kota Dandong di
Cina, yang berbatasan dengan Korea Utara untuk memotong pendapatan
ekspor utama Pyongyang dari penjualan sumber daya alam, seperti
batubara.
Sanksi baru juga
menimpa beberapa perusahaan Korea Utara yang mengirim pekerja ke
negara-negara seperti Rusia, Polandia, Kamboja dan Cina. Otoritas AS
mengatakan mereka berusaha memotong uang Korea Utara dari ekspor tenaga
kerja.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
