Kebijakan Penampungan Imigran Australia Merugikan Indonesia

 

Ilustrasi imigran (Antara Foto/Rahmad)

 

 

Jakarta, CB -- Indonesia sebagai salah satu negara persinggahan imigran mengkritik kebijakan "zero entry" di Australia yang menjadi tempat tujuan para pencari suaka.

Menurut Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, di bawah kebijakan tersebut, Australia tidak bisa lagi menerima imigran. Para pencari suaka tersebut lantas ditampung di pusat-pusat penahanan tepi laut dan kerap mendapat perlakuan buruk.

Sebelumnya awal pekan ini dilaporkan kerusuhan pecah di pusat detensi pengungsi Australia di Pulau Christmas. Diduga, peristiwa ini terjadi akibat kemarahan para imigran setelah seorang kawan mereka ditemukan tewas setelah kabur dari fasilitas tersebut.

Hasan mengatakan, Indonesia menghargai kebijakan Australia sebagai hak negara yang merdeka dan berdaulat. Namun kebijakan itu membawa dampak yang merugikan pada keadaan di kawasan regional Asia Pasifik.

Menurut Hasan, sebagian imigran yang tidak tahan di pusat penampungan Australia akhirnya bergerak kembali ke negara-negara persinggahan, termasuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia sendiri masih menampung 13 ribu imigran yang belum jelas nasibnya.

"Itu juga akhirnya jadi beban di Indonesia. Mengingat kebijakannya berdampak pada kawasan, mohon kiranya jika kebijakannya juga dibicarakan, duduk bersama, dan berbagi tanggung jawab dalam masalah perbatasan," ucap Hasan.

Guna membicarakan masalah ini, Hasan mengajak Australia bersama 10 negara dan tiga lembaga kemanusiaan lainnya untuk bertemu di Jakarta pada 27-28 November mendatang.

Menurut Hasan, para peserta pertemuan tersebut merupakan perwakilan dari negara asal, persinggahan, dan tujuan. "Semua pihak ini, marilah kita bicarakan bagaimana cara mengatasi masalah ini," kata Hasan.

Selama ini, Indonesia sudah membicarakan empat cara penanganan imigran, yaitu pencegahan, deteksi dini, penuntunan, dan perlindungan korban.

Namun, Indonesia lebih akan menekankan kampanye di negara asal. "Kita kampanye bahwa penyeberangan (melalui laut) berbahaya dan belum tentu berhasil," ucap Hasan.

Selain itu, semua peserta pertemuan nanti juga akan membicarakan akar masalah di negara asal yang membuat para imigran ingin hijrah.

"Namun, negara tujuan juga tidak bisa lepas tangan. Kita juga harus membicarakan masalah pembangunan kapasitas para pencari suaka, penempatan imigran, repatriasi, dan reintegrasi," kata Hasan.

Credit  CNN Indonesia