Rabu, 11 November 2015

Cameron Serukan Uni Eropa Lakukan Sejumlah Reformasi


 
AP Perdana Menteri Inggris David Cameron menyerukan reformasi Uni Eropa dalam pidato di London, hari Selasa (10/11/2015).

LONDON, CB - Perdana Menteri Inggris David Cameron hari Selasa (10/11/2015) menyerukan Uni Eropa agar melakukan sejumlah perombakan menjelang referendum mengenai apakah Inggris akan meninggalkan blok beranggotakan 28 negara itu.

Di antara tuntutannya adalah perlindungan bagi sepertiga negara anggota Uni Eropa yang tidak menggunakan mata uang euro. Cameron mengatakan jika Uni Eropa menjadi klub mata uang tunggal, maka blok itu tidak akan sesuai bagi Inggris.

Ia membahas pembentukan suatu mekanisme yang memungkinkan sekelompok negara bersama-sama menghalangi legislasi Uni Eropa yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka, dan bagi Uni Eropa agar membuat perjanjian yang jelas dan tidak dapat diubah lagi yang mengakhiri kewajiban Inggris untuk “mengupayakan persatuan yang lebih erat lagi.”

Perdana menteri Cameron menyatakan ia mendukung perpindahan tenaga kerja secara bebas di antara negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi ia menginginkan sistem yang lebih adil dan agar pemerintah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengontrol masalah imigrasi.

“Seperti yang kita lihat begitu spektakuler di berbagai penjuru Eropa, dengan masalah yang muncul akibat krisis migrasi, maka negara-negara perlu kontrol yang lebih besar untuk mengatasi tekanan akibat kedatangan orang-orang,” ujarnya.

Jurubicara Komisi Eropa Margarita Schinas mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan Cameron “sangat meragukan karena menyentuh kebebasan fundamental pasar internal Eropa.” Ia menyebut beberapa isu terkait euro yang dianggapnya “sulit”, serta menyebut prospek menemukan cara untuk melibatkan parlemen nasional dengan lebih baik lagi “mungkin dicapai".

Cameron, yang mendukung Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa, telah berjanji akan mengadakan referendum sebelum akhir 2017. Hari Selasa ia mengatakan jika rakyat memilih untuk keluar dari Uni Eropa, keputusan itu akan bersifat final dan Inggris tidak akan membuka kemungkinan perundingan ulang atau referendum kedua.

Credit  KOMPAS.com