CB, Jakarta -
Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman penjara kepada dua politisi
perempuan Kurdi atas tuduhan jaringan teroris Partai Pekerja Kurdi atau
PKK. Keduanya juga dihukum karena mempropagandakan teroris.
Gultan Kisanak, mantan anggota parlemen dan ditangkap tahun 2016 saat menjabat wali kota kota Diyarbakir di tenggara Turki, dihukum 14 tahun penjara.
Sebahat Tuncel, anggota parlemen dan pimpinan partai Kurdish Peoples' Democratic atau HDP dihukum 15 tahun penjara. Dia menolak putusan pengadilan dengan melakukan aksi mogok makan selama 3 minggu dan tidak menghadiri sidang.
Kisanak menolak hukuman itu di dalam persidangan.
Politisi Kurdi Gultan Kisanak dihukum 14 tahun penjara oleh pengadilan Turki atas dakwaan terlibat teroris. [CUMHURIYET]
" Saya melakukan karena itu benar, legal, sah, kemanusiaan. Semuanya saya lakukan dalam kerangan politik yang demokratis," kata Kisanak seperti dikutip media Demiroren News Agency dan dilansir oleh Reuters, Sabtu, 2 Februari 2019.Kasus ini berawal ketika Kisanak berpidato mendukung Partai Pekerja Kurdi atau PKK pada Oktober 2016. Pemerintah Turki menuding HDP merupakan salah satu sayap politik PKK.
Turki, Uni Eropa dan Amerika Serikat menyatakan PKK sebagai organisasi teroris. PKK melakukan pemberontakan terhadap Turki sejak tahun 1980-an. Lebih dari 40 ribu orang termasuk etnis Kurdi telah tewas dalam kekerasan tersebut.
Gultan Kisanak, mantan anggota parlemen dan ditangkap tahun 2016 saat menjabat wali kota kota Diyarbakir di tenggara Turki, dihukum 14 tahun penjara.
Sebahat Tuncel, anggota parlemen dan pimpinan partai Kurdish Peoples' Democratic atau HDP dihukum 15 tahun penjara. Dia menolak putusan pengadilan dengan melakukan aksi mogok makan selama 3 minggu dan tidak menghadiri sidang.
Kisanak menolak hukuman itu di dalam persidangan.
Politisi Kurdi Gultan Kisanak dihukum 14 tahun penjara oleh pengadilan Turki atas dakwaan terlibat teroris. [CUMHURIYET]
" Saya melakukan karena itu benar, legal, sah, kemanusiaan. Semuanya saya lakukan dalam kerangan politik yang demokratis," kata Kisanak seperti dikutip media Demiroren News Agency dan dilansir oleh Reuters, Sabtu, 2 Februari 2019.Kasus ini berawal ketika Kisanak berpidato mendukung Partai Pekerja Kurdi atau PKK pada Oktober 2016. Pemerintah Turki menuding HDP merupakan salah satu sayap politik PKK.
Turki, Uni Eropa dan Amerika Serikat menyatakan PKK sebagai organisasi teroris. PKK melakukan pemberontakan terhadap Turki sejak tahun 1980-an. Lebih dari 40 ribu orang termasuk etnis Kurdi telah tewas dalam kekerasan tersebut.
Credit tempo.co