Soal Hizbullah, Lebanon: Perlawanan Bukan Terorisme

Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil angkat bicara mengenai keputusan Inggris melarang sayap politik Hizbullah dan memasukannya dalam daftar teroris. Foto/Reuters

BEIRUT - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil angkat bicara mengenai keputusan Inggris melarang sayap politik Hizbullah dan memasukannya dalam daftar hitam terorisme. Bassil menyebut, gerakan perlawanan tidak sama dengan terorisme.

"Jika seluruh dunia berdiri dan mengatakan perlawanan itu terorisme, ini tidak menjadikannya terorisme, sejauh menyangkut orang Lebanon," kata Bassil dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (26/2).

Dia kemudian mengatakan, dia tidak berpandangan bahwa keputusan Inggris itu akan mempengaruhi hubungan antara Beirut dan London, meskipun Hizbullah memiliki peran dalam pemerintahan Lebanon.

"Langkah Inggris tidak akan memiliki konsekuensi negatif langsung pada Lebanon, karena kita sudah terbiasa dengan situasi ini dengan negara lain," ungkapnya.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid mengatakan, keputusan ini diambil karena sulit membedakan mana sayap politik dan militer Hizbullah, yang menurutnya berkontribusi pada tidak stabilnya situasi di Timur Tengah.

Namun, keputusan Javid belum sepenuhnya resmi, karena masih membutuhkan persetujuan dari Parlemen Inggris untuk dapat disahkan.

Saat ini, Inggris dan Uni Eropa (UE) hanya mengklasifikasikan sayap militer Hizbullah sebagai entitas teroris. Hal ini memungkinkan anggota politik Hizbullah untuk beroperasi di negara itu, muncul pada rapat umum tahunan al-Quds di London yang penuh dengan bendera organisasi, yang mempromosikan penghancuran negara Yahudi. 

Credit  sindonews.com