Turki pun mengimbau Bejing untuk melindungi kekebasan beragama dan identitas budaya.
CB,
JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyuarakan
kekhawatiran atas dugaan penganiayaan tergadap orang-orang Uighur dan
pemeluk Islam lain di kawasan Xinjiang. Ia pun mengimbau Bejing untuk
melindungi kekebasan beragama dan identitas budaya.
Dewan
Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membuka sidang utama
tahunan selama empat pekan dan para diplomat serta pegiat mengatakan
Cina telah melobi berbagai pihak terkait untuk menghindari pengawasan
atas kebijakan-kebijakannya di Xinjiang dan isu-isu HAM lain.
Negara-negara Barat melihat kepada Turki dan para anggota lain
dari Organisasi Kerjasama Islam (OIC) untuk mengangkat isu-isu yang
Cina sebut fasilitas pendidikan kembali dan pelatihan di Xinjiang. Para
pakar PBB dan pegiat mengatakan kamp-kamp itu menampung satu juta warga
Uighur, yang berbicara bahasa Turki, dan para pemeluk Islam lain.
Cina
telah membatah tuduhan-tuduhan melakukan penyiksaan dan menganggap
kritik di dalam dewan PBB itu merupakan campur tangan dalam
kedaulatannya.Menlu Cavuslogu tidak secara khusus menyebut kamp-kamp
penahanan massal di kawasan terpencil di bagian barat Cina itu.
Tetapi
dia mengatakan kepada forum Jenewa bahwa laporan-laporan pelanggaran
HAM terhadap orang-orang Uighur dan pemeluk Islam lain di Xinjiang
merupakan masalah serius dan mengkhawatirkan.Suatu perbedaan hendaknya
dibuat antara "teroris dan orang-orang tak bersalah" tambah Cavusoglu.
Ia
kemudian menyelipkan sebaris kalimat dalam keterangannya yang sudah
dipersiapkan, dengan menambahkan, "Dan saya harus menggaris-bawahi bahwa
kami mendukung kebijakan Satu Cina".
Ia merujuk
kepada sikap Cina bahwa negara itu meliputi Taiwan dan kawasan-kawasan
otonomi termasuk Xinjiang dan Tibet."Kami mendorong penguasa Cina dan
mengharapkan HAM universal, termasuk kebebasan beragama, dihormati dan
perlindungan penuh identitas budaya orang-orang Uighur dan pemeluk Islam
lain dijamin," demikian Menlu Cavusoglu.
Cina,
salah satu anggota Dewan HAM, tidak segera menanggapi keterangan menlu
Turki itu, tetapi para delegasi akan bebas menjawab tuduhan-tuduhan
kemudian dalam sesi tersebut
