AS melarang bekerja sama dengan negara yang menggunakan teknologi Huawei.
CB,
LONDON -- Markas Komunikasi Pemerintah Inggris (GCHQ) memperingatkan
tentang potensi ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh
aktivitas perusahaan teknologi Cina. Kepala GCHQ Jeremy Fleming
mengatakan dorongan oleh perusahaan Cina untuk terlibat dalam komunikasi
Barat merupakan tantangan teknologi yang sangat kompleks.
"Kita
harus memahami peluang dan ancaman dari tawaran teknologi Cina.
Memahami sifat global rantai pasokan dan penyediaan layanan terlepas
dari bendera pemasok," ujarnya, dikutip laman
the Independent, Senin (25/2).
GCHQ merupakan organisasi intelijen yang bertanggung jawab
untuk memberikan sinyal intelijen serta jaminan informasi kepada
pemerintah dan angkatan bersenjata Inggris.
Menurut
Fleming, perlu pertimbangan yang cermat untuk melibatkan perusahaan
teknologi Cina dalam jaringan telekomunikasi Inggris. Termasuk risiko
yang diambil jika harus bekerja sama dengan Cina.
Fleming
berpendapat ini merupakan tantangan strategis yang sangat kompleks dan
akan berlangsung selama beberapa dekade mendatang.
"Bagaimana
kita menghadapinya akan sangat penting bagi kemakmuran dan keamanan di
luar kontrak 5G (generasi kelima standar telekomunikasi seluler setelah
4G)," kata Fleming.
Dia mengungkapkan terdapat 1.100
insiden serangan siber yang ditangani Pusat Keamanan Siber Nasional
Inggris (NCSC) selama dua tahun terakhir. Sekitar setengah dari jumlah
kasus tersebut melibatkan aktor negara.
Menurutnya, ada
kebutuhan membangun sistem etika dan standar yang disepakati secara
internasional untuk beroperasi di dunia maya. "Beberapa perilaku yang
kita lihat dari negara atau penjahat tertentu jelas salah dalam keadaan
apa pun. Suatu serangan terhadap teknologi informasi rumah sakit atau
pada sistem pemilihan suatu negara akan selalu membutuhkan sanksi,"
ujarnya.
Fleming mengatakan pada akhirnya keamanan
berkelanjutan Inggris di dunia maya akan bergantung pada kemampuannya
bertindak bersama dengan sekutu internasionalnya.
Pernyataan
Fleming muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike
Pompeo mengatakan bahwa negaranya tidak akan berbagi informasi intelijen
kepada negara-negara yang menggunakan peralatan atau perangkat dari
perusahaan telekomunikasi Cina, Huawei.
"Jika suatu negara
mengadopsi ini dan memasukannya ke dalam beberapa sistem informasi
penting mereka, kami tidak akan bisa berbagi informasi dengan mereka,"
ujar Pompeo saat diwawancara
Fox News.
Presiden
AS Donald Trump diketahui sedang mempertimbangkan perintah eksekutif
untuk melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan produk-produk
Huawei. Dia juga hendak melarang penggunaan produk dari perusahaan
telekomunikasi Cina lainnya, yakni ZTE Corp.
Hal serupa
sedang dilakukan Pemerintah Polandia. Pelarangan produk-produk Huawei
dipertimbangkan Polandia setelah negara tersebut menangkap seorang
pegawai Huawei dan mantan pejabat keamanan atas tuduhan mata-mata.
Jerman
pun dilaporkan sedang mempertimbangkan penerapan syarat yang lebih
ketat dalam proyek pembangunan jaringan perangkat seluler generasi
kelima (5G). Hal itu dilakukan sebagai upaya Berlin untuk mendepak
Huawei dari proyek tersebut.
Kendati demikian, Huawei
mengklaim pihaknya selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang
berlaku di negara tempat mereka beroperasi. "Kami mewajibkan setiap
karyawan untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat mereka
tinggal," kata Huawei dalam sebuah pernyataan.
