JEDDAH
- Raja Salman mengatakan kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas,
bahwa Arab Saudi berkomitmen pada negara Palestina yang merdeka dengan
Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya. Hal itu dikatakan Raja Salman
sebelum konferensi tentang perdamaian dan keamanan Timur Tengah yang
digagas oleh Amerika Serikat (AS).
"Arab Saudi secara permanen berpihak pada Palestina dan hak rakyatnya untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukotanya," kutip Al Jazeera dari Saudi Press Agency, Rabu (13/2/2019).
Pernyataan itu muncul saat AS diperkirakan akan menawarkan petunjuk proposal untuk perdamaian antara Israel dan Palestina pada sebuah konferensi di Ibu Kota Polandia, Warsawa.
"Arab Saudi secara permanen berpihak pada Palestina dan hak rakyatnya untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukotanya," kutip Al Jazeera dari Saudi Press Agency, Rabu (13/2/2019).
Pernyataan itu muncul saat AS diperkirakan akan menawarkan petunjuk proposal untuk perdamaian antara Israel dan Palestina pada sebuah konferensi di Ibu Kota Polandia, Warsawa.
Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, Abbas memberi tahu Raja Saudi tentang perkembangan terakhir di wilayah Palestina
"Abbas dan Raja Saudi membahas proses politik sehubungan dengan berlanjutnya pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina, tanah, dan situs-situs suci, serta upaya untuk melewati disebut 'kesepakatan abad ini'," tulis Wafa.
Sementara itu, Harian Israel Haaretz melaporkan, kepala intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj bertemu para pejabat Saudi untuk membahas rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan AS dan konsekuensinya.
Surat kabar itu menambahkan bahwa Otoritas Palestina bekerja untuk memastikan bahwa negara-negara Arab dan Islam tidak akan mendukung kesepakatan itu.
"Abbas dan Raja Saudi membahas proses politik sehubungan dengan berlanjutnya pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina, tanah, dan situs-situs suci, serta upaya untuk melewati disebut 'kesepakatan abad ini'," tulis Wafa.
Sementara itu, Harian Israel Haaretz melaporkan, kepala intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj bertemu para pejabat Saudi untuk membahas rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan AS dan konsekuensinya.
Surat kabar itu menambahkan bahwa Otoritas Palestina bekerja untuk memastikan bahwa negara-negara Arab dan Islam tidak akan mendukung kesepakatan itu.
Pemerintahan
Trump menghadapi tugas yang sulit dalam menjual kesepakatan apa pun
kepada Otoritas Palestina, yang tetap marah atas keputusannya mengakui
Yerusalem - yang diklaim oleh kedua bangsa - sebagai Ibu Kota Israel
pada 2017.
Pemerintah Palestina - yang menyebut konferensi Warsawa sebagai "konspirasi Amerika" - telah menolak pembicaraan dengan AS hingga memulai apa yang disebutnya kebijakan yang lebih seimbang.
Pemerintah Palestina - yang menyebut konferensi Warsawa sebagai "konspirasi Amerika" - telah menolak pembicaraan dengan AS hingga memulai apa yang disebutnya kebijakan yang lebih seimbang.
Credit sindonews.com
