Ilustrasi
CB,
JAKARTA – Pemerintah menutup kemungkinan pembangunan Pelabuhan Jawa
Barat bagian Utara atau pengganti Pelabuhan Cilamaya dikelola oleh
negara selain Jepang.
Menteri
Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo telah
memberikan restu agar proyek yang masuk dalam 30 pembangunan
infrastruktur prioritas hingga 2019 tersebut dikerjakan oleh Jepang.
Dengan
begitu, Jonan mengatakan kesempatan negara lain untuk membangun
pelabuhan di wilayah Subang, Jawa Barat tersebut telah tertutup.
“Secara
prinsip Presiden sudah setuju dikerjakan Jepang. Presiden mendukung
selama pengembalian jelas,” katanya, usai Rapat Kerja Presiden dengan
Kementerian/Lembaga, Selasa (22/3/2016).
Kendati
demikian, dia mengatakan belum ada keputusan mengenai skema investasi
antara pemerintah dengan Negeri Sakura tersebut. Sebelumnya, Kemenhub
mengusulkan skema pinjaman lunak dengan bunga 0,1% dari pemerintah
Jepang.
“Sudah fix dengan Jepang, tapi skemanya masih dirunding,” ujarnya.
Sebelumnya,
perusahaan asal Belgia Flander Investment and Trade (FIT) menyatakan
ketertarikannya untuk berinvestasi di Pelabuhan Patimban, yang akan
menjadi pengganti pelabuhan Cilamaya.
CEO
FIT Claire Tillekaerts yang datang bersama dengan rombongan Putri
Astrid dari Belgia, menyatakan pihaknya tertarik mengembangkan Pelabuhan
Patimban yang bakal membutuhkan sokongan dana besar.
“Sangat tertarik pada rencana pengembangan Patimban, dan menyatakan keinginan untuk ikut terlibat,” ujarnya, dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, Jumat (18/3).
Apalagi,
Jonan menambahkan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut nantinya akan
digunakan untuk menyokong industri Jepang di Cikarang, Jawa Barat.
“Jadi kalau untuk ini Belgia tidak,” ujarnya.
Saat
ini, Jonan mengatakan masih mengkaji feasibility study (FS) yang telah
dilakukan untuk proyek tersebut. Adapun, dia mengatakan Pelabuhan
Patimban sudah hampir pasti untuk segera ditetapkan sebagai pengganti
pelabuhan Cilamaya dalam proyek prioritas pemerintah itu.
Credit Bisnis.com
