Dirut Pertamina Dwi Soetjipto
melambaikan tangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK
di Jakarta, Kamis (24/3). (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)
Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan cara itu merupakan salah satu upaya perseroan untuk memiliki saham dalam proyek fasilitas pengolahan gas alam cair (LNG) tersebut.
"Pertamina akan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa menjadi pihak yang berinvestasi di sana," ujar Dwi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (24/3).
Menurutnya, Pertamina sampai saat ini belum bisa investasi di Blok Masela karena belum memiliki saham di blok yang kaya akan cadangan minyak dan gas (migas) itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pengembangan fasilitas LNG Blok Masela akan dilakukan di darat (onshore) karena dinilai memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menindaklanjuti keputusan tersebut.
Berdasarkan catatan SKK Migas, sejak memperoleh kontrak kerja sama pada 16 November 1998, kontraktor Blok Masela yakni Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services Ltd telah investasi US$1,2 miliar.
Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas mengatakan biaya investasi tersebut untuk membiayai sejumlah kegiatan eksplorasi sampai pada rencana perubahan kapasitas fasilitas pengolahan LNG dari 2,5 juta ton per tahun (MTPA) menjadi 7,5 MTPA.
"Jadi US$1,2 miliar yang sudah dibelanjakan itu 35 persennya punya Shell," ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini," Rabu (23/3).
Credit CNN Indonesia
