Di Sidang Dewan HAM, Solomon Minta PBB Turun ke Papua

Sejumlah warga dan anak-anak suku pedalaman Papua menyaksikan acara-acara pada hari ke-3 Festival Lembah Baliem ke-24 di Distrik Wosilimo, Jayawijaya, Papua, (13/8). ANTARA/Widodo S. Jusuf

 

 

CB, Jayapura - Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) ke-31 di Jenewa, Swiss berlangsung pada 29 Februari hingga 24 Maret mendatang. Berbagai isu HAM di berbagai negara anggota PBB disampaikan dalam sidang ini. Salah satunya isu HAM di Papua yang disampaikan oleh delegasi Kepulauan Solomon.

Dalam sesi pleno 15 Maret, Barrett Salato, yang menjadi Ketua delegasi Kepulauan Solomon di sidang Dewan HAM PBB, menyampaikan beberapa isu HAM di Papua yang menjadi perhatian bukan saja Kepulauan Solomon, melainkan juga Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

“Kami sangat menghargai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Melalui Otonomi Khusus ini, banyak sumber daya pembangunan yang disediakan untuk Papua, termasuk untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kami juga mengapresiasi meningkatnya perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Papua sejak ia terpilih sebagai Presiden,” kata Barrett Salato.

Meski demikian, lanjut Barrett Salato, negaranya memiliki kepedulian besar pada berbagai laporan tentang penahanan, pembunuhan, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang terjadi di Papua.

“Hal-hal ini menunjukkan indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada Orang Asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri,” lanjut Barrett Salato.

Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato, juga prihatin dengan populasi OAP yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami mendorong pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB memprioritaskan akses untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi datang ke Papua,” kata Barrett Salato.

Kepulauan Solomon, ujar Barrett Salato, juga mendesak pemerintah Indonesia merespons secara positif permintaan Ketua PIF Peter O’Neill yang juga Perdana Menteri Papua Nugini, untuk mengizinkan misi pencari fakta HAM datang ke Papua guna memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Mengenai misi pencari fakta yang merupakan resolusi pertemuan PIF di Port Moresby tahun lalu, Ketua PIF Peter O’Neill telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Januari lalu untuk berkonsultasi tentang misi tersebut.

Namun Ketua MSG Manasye Sogavare, seusai bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama di Suva pekan lalu, mengatakan belum ada jawaban pasti dari pemerintah Indonesia.

“Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, ia mengatakan ia masih berdiskusi dengan Presiden Indonesia, tentang bagaimana PIF bisa mengirim misi pencari fakta ke Indonesia,” kata Sogavare.


Credit  TEMPO.CO