CB, Moskow – Pemerintah Rusia membalas sanksi terbaru pemerintah Amerika Serikat dengan menjual sebagian surat utang AS.
Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, mengatakan ini dalam sebuah wawancara di stasiun televisi lokal seperti dilansir media RIA dan dikutip Reuters.
“Kami sudah mengurangi ke level minimum dan akan terus mengurangi investasi kami di ekonomi AS seperti di surat utang AS,” kata Siluanov pada sebuah acara televisi rutin pekanan, Ahad, 13 Agustus 2018.
Pernyataan Siluanov ini sekaligus sedikit menjelaskan mengapa kepemilikan surat utang AS oleh pemerintah Rusia merosot drastis akhir-akhir ini.
“Rusia telah melepas sebagian kepemilikan surat utang AS dalam beberapa bulan terakhir seiring memburuknya hubungan Moskow dan Washington,” begitu dilansir Reuters.
Siluanov menegaskan Rusia akan lebih banyak menggunakan mata uang rubel dan euro untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dalam negeri dan luar negeri.
Uang kertas pecahan 100 rubel dengan desain bertema Piala Dunia 2018 ditampilkan saat konferensi pers, di Moskow, Rusia, 22 Mei 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin
“Ini akhirnya akan berdampak negatif terhadap investor AS. Tapi kami tidak berencana untuk menutup gerai McDonalds,” kata Siluanov. Dia menanggapi permintaan sejumlah anggota DPR Rusia agar pemerintah menutup perusahaan waralaba atau perusahaan asal AS pasca memburuknya hubungan kedua negara sejak 2014.
Saat itu, hubungan Rusia dan negara Barat memburuk karena aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia.
“Warga negara kita bekerja di perusahaan-perusahaan ini, dan perusahaan-perusahaan ini membayar pajak ke dalam bujet pemerintah,” kata Siluanov.
Meski sanksi terbaru AS bakal menimbulkan inflasi di Rusia karena melemahnya nilai tukar rubel tapi Siluanov mengatakan pemerintah Rusia tidak berencana melarang penuh penggunaan dolar di sana.
“Pemerintah tidak punya rencana seperti itu,” kata Siluanov.
Seperti dilansir sebelumnya, AS kembali mengenakan sanksi baru terhadap Rusia terkait serangan racun novichok terhadap bekas agen Sergei Skripal dan putrinya di Inggris pada awal tahun lalu.
Soal sanksi baru ini, Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan pemerintah Rusia akan memandangnya sebagai deklarasi perang ekonomi.
“Jika kita berakhir dengan pelarangan aktivitas bank atau penggunaan mata uang tertentu, maka kita bisa menyebut ini sebagai deklarasi perang ekonomi,” kata Medvedev seperti dilansir media Interfax dan CBS News.
“Maka kami akan merespon perang ini secara penuh. Menggunakan jalur ekonomi, politik ataupun cara lain,” kata dia.
AS bakal menerapkan sanksi baru itu pada akhir bulan ini berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi sensitif. Ini akan menghilangkan pendapatan berjumlah triliunan rupiah ekspor ke Rusia.
Kementerian Luar Negeri Amerika menyatakan sanksi ini sebagai respon untuk menghukum Moskow karena menggunakan senjata kimia dan biologis dan melanggar hukum internasional.
“Kami sudah mengurangi ke level minimum dan akan terus mengurangi investasi kami di ekonomi AS seperti di surat utang AS,” kata Siluanov pada sebuah acara televisi rutin pekanan, Ahad, 13 Agustus 2018.
Pernyataan Siluanov ini sekaligus sedikit menjelaskan mengapa kepemilikan surat utang AS oleh pemerintah Rusia merosot drastis akhir-akhir ini.
“Rusia telah melepas sebagian kepemilikan surat utang AS dalam beberapa bulan terakhir seiring memburuknya hubungan Moskow dan Washington,” begitu dilansir Reuters.
Siluanov menegaskan Rusia akan lebih banyak menggunakan mata uang rubel dan euro untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dalam negeri dan luar negeri.
Uang kertas pecahan 100 rubel dengan desain bertema Piala Dunia 2018 ditampilkan saat konferensi pers, di Moskow, Rusia, 22 Mei 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin
“Ini akhirnya akan berdampak negatif terhadap investor AS. Tapi kami tidak berencana untuk menutup gerai McDonalds,” kata Siluanov. Dia menanggapi permintaan sejumlah anggota DPR Rusia agar pemerintah menutup perusahaan waralaba atau perusahaan asal AS pasca memburuknya hubungan kedua negara sejak 2014.
Saat itu, hubungan Rusia dan negara Barat memburuk karena aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia.
“Warga negara kita bekerja di perusahaan-perusahaan ini, dan perusahaan-perusahaan ini membayar pajak ke dalam bujet pemerintah,” kata Siluanov.
Meski sanksi terbaru AS bakal menimbulkan inflasi di Rusia karena melemahnya nilai tukar rubel tapi Siluanov mengatakan pemerintah Rusia tidak berencana melarang penuh penggunaan dolar di sana.
“Pemerintah tidak punya rencana seperti itu,” kata Siluanov.
Seperti dilansir sebelumnya, AS kembali mengenakan sanksi baru terhadap Rusia terkait serangan racun novichok terhadap bekas agen Sergei Skripal dan putrinya di Inggris pada awal tahun lalu.
Soal sanksi baru ini, Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan pemerintah Rusia akan memandangnya sebagai deklarasi perang ekonomi.
“Jika kita berakhir dengan pelarangan aktivitas bank atau penggunaan mata uang tertentu, maka kita bisa menyebut ini sebagai deklarasi perang ekonomi,” kata Medvedev seperti dilansir media Interfax dan CBS News.
“Maka kami akan merespon perang ini secara penuh. Menggunakan jalur ekonomi, politik ataupun cara lain,” kata dia.
AS bakal menerapkan sanksi baru itu pada akhir bulan ini berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi sensitif. Ini akan menghilangkan pendapatan berjumlah triliunan rupiah ekspor ke Rusia.
Kementerian Luar Negeri Amerika menyatakan sanksi ini sebagai respon untuk menghukum Moskow karena menggunakan senjata kimia dan biologis dan melanggar hukum internasional.
Credit tempo.co
