Citra satelit terbaru menunjukkan pembangunan hanggar militer di Karang Subi, Laut Cina Selatan oleh Cina.
CB, JAKARTA -- Diplomat Senior Indonesia Hasjim
Djalal mengatakan ASEAN harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan
sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Jika dilihat dari masalahnya,
negara-negara anggota ASEAN terbagi menjadi dua, yaitu negara yang
terlibat dan negara yang tidak terlibat.
Menurutnya, negara-negara yang tidak terlibat, khususnya
Indonesia dan Singapura, dapat menjadi mendiator dalam sengketa
tersebut. Upaya perundingan diperlukan agar stabilitas di kawasan dapat
terus terjaga.
"Indonesia dan Singapura dalam hal ini harus mendorong
negara-negara ASEAN yang tidak terlibat lainnya (Thailand, Myanmar,
Kamboja, dan Laos), untuk mengambil tindakan dengan membawa semua pihak
yang bersengketa ke meja perundingan," kata Hasjim di Jakarta, Sabtu
pekan lalu.
Perundingan hanya dapat dilakukan jika Indonesia dan
Singapura mengambil inisiatif diplomatik. Negara-negara yang tidak
terlibat dalam sengketa, harus bisa mendorong Cina agar menyetujui
kerangka Code of Conduct (CoC) atau kode etik LCS.
"Setiap saya pergi ke Singapura dan membicarakan hal
ini, Singapura selalu mengatakan 'akan kami pikirkan'. Sampai kapan Anda
terus berfikir?" tambah dia.
Hasjim mengatakan ia telah membaca banyak studi tentang
mekanisme penyelesaian sengketa, seperti perselisihan di Aceh, dan Timur
Leste. Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa di LCS tetap harus
sesuai dengan kerangka CoC antara ASEAN dengan Cina.
"Mekanisme penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk
melawan ASEAN, melawan Cina, tapi untuk mencari solusi dalam menghadapi
masalah ini, setelah bertahun-tahun lamanya," jelas Hasjim.
Meski demikian ia menambahkan, Cina selama ini tidak
pernah berpikir sengketa LCS adalah sengketa antara Cina dan ASEAN
karena tidak seluruh negara Asia Tenggara terlibat. Tapi tentu isu ini
telah menjadi isu keamanan bagi seluruh kawasan ASEAN.
"Tapi setiap kali saya berkeliling ASEAN menjelaskan hal
ini, termasuk Myanmar, Kamboja, Brunei, Malaysia, Cina, Taipei,
semuanya tetap diam," ungkap Hasjim.
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sistem Menajemen Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Laksda TNI Untung Suropati
mengungkapkan pernyataan yang sama. Menurut dia, sudah saatnya Indonesia
mengambil posisi strategis dalam sengketa LCS dengan serius.
"Indonesia tetap bisa menikmati investasi ekonomi Cina
dan pada saat yang sama Indonesia juga bisa menantang dominasi Cina,"
ujar Untung.
Untung percaya ASEAN dan Cina akan menemukan satu titik
temu dalam sengketa LCS. Kendati demikian, solusi tersebut tidak akan
menguntungkan ASEAN.
Dengan demikian, ia menambahkan, Indonesia harus
memainkan peran tradisionalnya sebagai penyeimbang. Hal ini sesuai
dengan esensi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,
yang telah lama digaungkan oleh Bung Hatta.
Credit republika.co.id
