Senin, 30 Oktober 2017

Klaim Tak Langgar Aturan, Iran Lanjutkan Produksi Rudal


Klaim Tak Langgar Aturan, Iran Lanjutkan Produksi Rudal
Presiden Hassan Rouhani menyebut Iran tetap memproduksi rudal dan mengklaim tidak melanggar peraturan karena untuk mempertahankan diri. (REUTERS/Faisal Mahmood)


Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Iran akan tetap memproduksi rudal dengan alasan pertahanan dan tidak menganggap keputusan tersebut sebagai pelanggaran kesepakatan internasional.

Hal itu diungkapkan Rouhani melalui pidato yang disiarkan televisi negara tersebut. Rouhani menyampaikan keputusan itu usai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memberikan suara untuk sanksi baru soal program rudal balistik Iran.

"Kami telah, sedang, dan akan tetap membangun rudal, dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani dalam pernyataannya di depan parlemen.



"Kami akan menghasilkan senjata apa pun yang kami butuhkan dan menyimpannya, dan menggunakannya kapan pun untuk mempertahankan diri kami,” lanjutnya.


Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi sepihak kepada Iran. AS mengatakan pengujian rudal Iran telah melanggar resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

AS juga meminta Teheran untuk tidak melakukan kegiatan terkait dengan rudal yang mampu membawa senjata nuklir tersebut.

Iran membantah mengembangkan senjata nuklir dan mengatakan tidak memiliki rencana membangun rudal berkemampuan nuklir.



Rouhani juga mengkritik AS atas penolakan Presiden Donald Trump pada awal Oktober ini untuk mengakui Teheran telah mematuhi kesepakatan program nuklir pada 2015. Di sisi lain, para inspektur internasional telah mengakui Teheran mematuhi kesepakatan tersebut.

"Anda mengabaikan negosiasi dan kesepakatan terakhir yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan mengharapkan yang lain akan bernegosiasi dengan Anda?" kata Rouhani.

"Karena sikap yang telah dilakukan ini, Amerika harus melupakan perundingan dan kesepakatan di masa depan dengan negara lainnya," kata Rouhani yang mengacu pada sebuah negara di Asia Timur.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan dalam lawatannya ke Korea Selatan, AS menyatakan tindakan nuklir Korea Utara tidak akan pernah dapat diterima.





Credit  cnnindonesia.com



Rouhani: Iran akan Terus Bangun Rudal


Presiden Iran Hassan Rouhani
Presiden Iran Hassan Rouhani

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani berkomitmen terus memproduksi rudal untuk pertahanan negaranya. Menurutnya, hal ini bukan sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir Iran yang disepakati pada 2015.

"Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal. Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).

Pada Ahad, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Yukiya Amano dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Rouhani dan pejabat tinggi Iran lainnya. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut adalah memastikan Iran mematuhi kesepakatan nuklirnya. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah mewajibkan Iran mengurangi program nuklirnya yang kontroversial.

Kunjungan Amano ini dilakukan dua pekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan memproduksi senjata nuklir berbahaya.

Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran. Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya.

Dengan keputusanTrump tersebut, Kongres AS memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran.

Kesepakatan nuklir Iran adalah sebuah kesepakatan antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, ditambah Jerman dan Uni Eropa dengan Iran. Kesepakatan ini ditandatangani pada Oktober 2015 dan dilaksanakan pada awal 2016.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID