PT Len Industri Merancang Komunikasi Radio Militer

HANDRI HANDRIANSYAH/PRLM

SEORANG Staf PT Len menunjukan cara kerja radio Manpack LenVDR10-MP di hadapan Direktur PT Len Abraham Mose (kanan) dan Wakil Direktur Perhubungan TNI AD Kolonel Chb Sonny Pondaag, Senin (30/11/2015). PT Len memproduksi 734 unit radio komunikasi militer itu untuk TNI AD dengan nilai kontrak Rp 66 miliar.* 

 

 

BANDUNG, (CB).- Dengan desain teknis 100 persen lokal, PT Len Industri berhasil merancang sistem komunikasi radio yang memenuhi kebutuhan militer. Hal itu dibuktikan dengan pengiriman perdana radio Manpack tipe LenVDR10-MP untuk TNI Angkatan Darat, Senin (30/11/2015).
Direktur PT Len Abraham Mose mengatakan, ini merupakan pertama kalinya PT Len diberi kesempatan untuk memproduksi peralatan komunikasi militer oleh TNI AD. "Kami mulai menjalankan kontrak ini sejak Mei dan selesai pada November sebanyak 734 unit," katanya sebelum memberangkatkan produk tersebut di kantor PT Len, Jln. Soekarno Hatta Kota Bandung.
Menurut Abraham, keunggulan Len VDR10-MP antara lain sistem digitalnya dibuat dengan algoritma Len sendiri dan dilengkapi sistem keamanan transec (transceiver security) serta comsec (communication security).
"Dari segi transec, kami melengkapinya dengan teknologi hopping 100 hop/sec. Artinya dalam 1 detik bisa terjadi perubahan frekuensi 100 kali. Jadi komunikasi bisa berjalan aman tanpa terdeteksi. Sementara dari segi comsec, alat ini menggunakan enkripsi data berbasis AES 128," tutur Abraham.
Meskipun hanya berdaya 10 watt, kata Abraham, LenVDR10-MP bisa digunakan untuk berkomunikasi sejauh 16-18 kilometer. Len juga membentuk tim khusus untuk pelayanan purnajual produk tersebut.
Abraham menegaskan, nilai kontrak Rp 66 miliar untuk 734 unit LenVDR10-MP memang masih kecil. Namun ini awal yang baik untuk Len terus mengembangkan teknologi kebutuhan militer.
Sementara itu Wakil Direktur Perhubungan TNI Angkatan Darat Kolonel Chb Sonny Pondaag mengatakan, pihaknya sempat memiliki keraguan di awal kontrak. "Namun melihat hasilnya, kami cukup puas dan bangga dengan produk dalam negeri ini," katanya.
Sonny menambahkan, selama ini peralatan komunikasi angkatan darat memang selalu didatangkan dari luar negeri. Namun ia optimistis PT Len bisa terus memenuhi kebutuhan itu di masa datang
Menurut Sonny, produk luar memang sudah memiliki kecanggihan seperti sistem transec dengan hopping 1000 hop/sec. Namun 100 hop/sec untuk produk asli Indonesia sudah cukup menjanjikan bagi pemenuhan kebutuhan TNI AD.
"Saya yakin PT Pen bisa terus meningkatkan kapasitas produknya. Kami pun berkomitmen untuk terus menggunakan produk dalam negeri," tutur Sonny.
Credit  pikiran-rakyat.com

Alasan TNI AU tak Pilih Helikopter PT Dirgantara Indonesia

agustawestland.com

Helikopter AgustaWestland AW101 yang akan dibeli TNI Angkatan Udara untuk pesawat kepresidenan. 

CB, JAKARTA - Pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 untuk militer Indonesia sama halnya dengan pengadaan-pengadaan alutsista TNI sebelumnya.
Menjadi sorotan publik di antaranya karena dikabarkan akan jadi alat transportasi presiden.
Selain usia tiga helikopter NAS-332 Super Puma yang ada masih 15 tahun, sebenarnya TNI AU sebagaimana Rencana dan Strategi (Renstra) 2010-2014 sudah memesan helikopter sejenis AW101, yakni sebanyak enam unit helikopter EC725 Caracal atau Super Cougar dari rakitan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan lisensi Airbus Helicopter.
Helikopter EC725 juga bisa dimodifikasi oleh putra putri Indonesia menjadi angkutan VVIP.
Sejumlah pihak menilai pengadaan AW101 pihak TNI AU kali ini terbilang pemborosan karena harganya lebih mahal dari EC725 hingga ada sejumlah keunggulan dan kekurangan kedua jenis helikopter tersebut.
Ditemui Tribun di Menteng Jakarta Pusat, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Agus Supriatna menegaskan, kedua jenis helikopter tersebut tidak bisa dibanding-bandingkan. Sebab, AW101 merupakan helikopter jenis angkut berat. Sementara, NAS-332 Super Puma dan EC725 adalah helikopter untuk angkut sedang.
Selain itu, spesifikasi kedua jenis helikopter itu pun sangat berbeda sehingga harganya pun tidak sama.

"Heli AW101 itu heli angkut berat. Sedangkan Super Puma itu heli angkut sedang. Itu saja sudah beda, kok dikait-kaitkan dengan heli angkut sedang," kata Agus.
Selain itu, lanjut Agus, sejauh ini belum ada helikopter yang jadi dan bisa dioperasionalkan dari enam unit helikopter EC725 yang dipesan TNI AU ke PT DI sejak 2010 itu.
"Rencananya Mei kemarin datang lagi, tapi mundur lagi sedikit. Sudah ada dua unit di PT DI dan mudah-mudahan nanti datang lagi dari Prancis. Yah insya Allah, mudah-mudahan pesawat angkut sedang yang Renstra 2010-2014 yang kami pesan itu sudah datang semuanya 2016 nanti," ujarnya.
Tiga unit helikopter AW101 VVIP yang akan dipesan Indonesia merupakan sub varian tertinggi dari tiga sub varian tipe helikopter buatan Itali-Inggris tersebut. Heli tersebut mampu mengangkut 10-13 orang atau sesuai pesanan.
Sementara, enam unit AW101 untuk barang-pasukan mampu menampung hingga 38 personel.
AW101 VVIP menggendong 3 mesin General Electric CT7-8E turboshaft dengan teknologi Full Authority Digital Engine Control (FADEC), Teknologi FADEC ini membuat helikopter dapat terbang dengan optimal meskipun hanya dengan satu mesin saja.
AW101 dapat terbang selama 6,5 jam. Helikopter ini juga mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara (air refuelling).
Dengan kapasitas bahan bakar 4rb liter, AW-101 VVIP sanggup terbang sejauh 1.360 km dengan kecepatan jelajah mencapai 278 Km/jam serta maksimal bisa digeber sampai Kecepatan 309 km/jam.

Kelebihan lain helikopter AW101 VVIP yang dibanderol sekitat 45 juta dolar per unit ini adalah anti peluru, anti crash dengan perlindungan air bag system, tersedia juga pelampung serta perahu karet sebagai perlengkapan standar VVIP.
Untuk kenyamanan penumpang VVIP, AW101 VVIP mempunyai ukuran kabin yang luas di kelas helikopter sekelasnya, yakni kompartemen dengan tinggi 1,83 meter dan lebar 2,49 meter.
AW101 VVIP menyediakan interior dengan kursi mewah berikut perabotannya, pintu tangga samping VVIP, dan pintu belakang lewat atau ramp door untuk keluar masuk barang dan pasukan pengaman khusus.
Fitur lain di ruang kabin helikopter AW101 VVIP mencakup, sistem secure communication, toilet, peralatan medis, kursi staf/paspampres, perangkat informasi/hiburan, dan perlindungan balistik. Kabin AW101 VVIP juga mempunyai fitur low noise dan efek getaran yang rendah.
Dan interior kabin heli AW101 VVIP bisa disesuaikan sesuai permintaan pemesan.
Untuk sistem avionic penerbangan mengacu pada AW101 versi Combat SAR, kedua pilot dilengkapi fasilitas Night Vision Goggle (NVG) yang cocok dengan glass cockpit, fully integrated communications, dan mission management systems yang memberi gambaran situasi nyata kepada pilot.
Heli versi VVIP ini juga menawarkan defensive aids suite untuk AW101 VVIP, komponen yang disertakan terdiri dari Radar Warning Receiver (RWR), Missile Approach Warning System (MAWS), Laser Warning System (LWS), Directed Infra-Red Countermeasures (DIRCM), Countermeasures Dispensing System (CMDS).

Hingga saat ini, AW101 VVIP baru digunakan oleh 4 negara yaitu pemerintah Arab Saudi, Nigeria, Turkmenistan, dan Algeria. Helikopter tersebut juga pernah digunakan dalam film James Bond; Skyfall.
Rencana pembelian hekikopter AW101 oleh pihak TNI AU ini sendiri mendapatkan kritik, bahkan sindiran dari pihak PT DI; perusahaan tempat KSAU Marsekal TNI AU sempat menjadi komisaris.
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI Andi Alisjahbana mengatakan, pihaknya telah memproduksi helikopter EC-275. Ia mengklaim helikopter dengan dua mesin tersebut memiliki keunggulan dibandingkan helikopter AW101 yang menggendong tiga mesin.
"EC725 versus AW101, kalau teknologi hampir sama. Yang berbeda, EC275 sudah teruji," kata Andi beberapa hari lalu.
Menurutnya, helikopter AW101 buatan Itali-Inggris itu justru mudah terdeteksi radar dan ditembak musuh karena membawa tiga mesin dengan panas lebih tinggi.
Selain itu, tiga mesin di heli AW101 justru lebih boros 53 persen menghabiskan bahan bakar dibandingkan EC725.
Namun, untuk waktu tempuh kedua heli tersebut tidak jauh berbeda, yakni enam jam.

Direktur Niaga PT DI Budiman Saleh mengungkapkan, harga yang ditawarkan untuk satu unit helikopter EC725 kelas VVIP jauh lebih murah dibandingkan AW101 VVIP.
Harga satu unit helikopter EC725 kelas VVIP adalah sebesar 35 juta euro atau setara Rp 512 miliar (kurs Rp 14.611 per 1 euro). Sementara, harga satu unit helikopter AW101 dibanderol dengan harga Rp 700 miliar.


Credit  TRIBUNNEWS.COM

Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan di Poso

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan tidak akan menambah jumlah personel dalam operasi Camar Maleo IV di Poso. Meski kemarin pagi terdapat salah satu prajurit yang tewas, usai kontak senjata dengan kelompok teroris pimpinan Abu Wardah alias Santoso di Poso.
"Tidak ada penambahan," ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/11/2015).
Mantan KSAD itu menambahkan, pihaknya bakal mengevaluasi tiap jalannya operasi tersebut. Namun, Gatot mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Polri serta BNPT dalam operasi tersebut.
"Jadi TNI selalu bekerja sama dengan polri dan BNPT. Kita slalu mengevalusi setiap apa yang terjadi dan seperti apa yang sedang disana," imbuhnya.
Seperti diketahui, Minggu 29 November 2015 kemarin, sekir pukukl 09.00 Wita di Dusun Gayatri, Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, KM 6-7, telah terjadi kontak senjata antara kelompok teroris dengan anggota TNI satgas Camar Maleo. Saat itu, prajurit militer tengah melakukan patroli, namun, Serka Zainudin dikabarkan tewas usai ditembus peluru di bagian kepala

Credit  Okezone

Ribuan Massa Berdemo Jelang KTT Perubahan Iklim

Demo KTT Perubahan Iklim di Amsterdam (Foto: Madhyamam.com)

AMSTERDAM - Demonstrasi terkait KTT Perubahan Iklim, tak hanya terjadi di kota penyelenggara, Paris (Prancis, tapi juga di Belanda. Sebanyak 6.000 sampai 7.000 orang, berdemo di Amsterdam, menuntut tindakan guna melindungi iklim, sehari sebelum pembukaan KTT Perubahan Iklim.
Para peserta ikut dalam pawai damai dari Amsterdam Museumplein melalui pusat kota dan kembali lagi. Unjuk rasa tersebut diselenggarakan oleh organisasi lingkungan hidup, Greenpeace, Miliedefensie dan organisasi pembangunan, Oxfam Novib.
Para demonstran ingin semua orang dan pengusaha menggunakan lebih banyak energi matahari dan angin dan mengurangi batu bara, minyak serta gas.
Selain itu, mereka menuntut tindakan lebih banyak guna memerangi penggurunan hutan dan memperoleh lebih banyak uang untuk membantu orang yang secara langsung terpengaruh oleh dampak perubahan iklim.
Demonstrasi mengenai perubahan iklim di Amsterdam tersebut adalah satu dari banyak unjuk rasa di dunia. Rakyat juga turun ke jalan di London, Berlin, Tokyo, Seoul dan Melbourne.
Konferensi perubahan iklim PBB dijadwalkan dibuka pada Senin, (30/11/2015) di Paris dan berlangsung sampai 11 Desember.

Credit  Okezone

Paris Rusuh Jelang KTT Perubahan Iklim, 208 Orang Ditahan

Kerusuhan pecah di Paris jelang KTT Perubahan Iklim (Foto: Associated Press)

PARIS – Ibu Kota Paris, Prancis rusuh jelang KTT Perubahan Iklim (COP21). Sesuai keterangan Menteri Dalam Negeri Prancis, sebanyak 208 orang ditahan terkait kerusuhan tersebut.
Seperti dilaporkan New York Times, Senin (30/11/2015), 174 orang dari 208 yang ditahan kini akan dikenai dakwaan. Belum dapat dipastikan dakwaan apa yang diberikan kepada 174 orang tersebut.
Presiden Prancis Francois Hollande menyatakan kerusuhan dan bentrokan pada Minggu 29 November sore waktu setempat tersebut merupakan sebuah skandal yang memalukan. Menurut Hollande, aksi para demonstran itu tidak jelas tujuannya karena dianggap akan mengganggu jalannya KTT.
Presiden 61 tahun itu menyebut kerusuhan tersebut memalukan karena kerusuhan terjadi di Place de la Republique, di mana penghormatan terhadap korban teror Paris dilakukan.
“Orang-orang ini tidak akan mendapatkan tempat dalam KTT dan juga Paris. Apapun akan kami lakukan untuk menyingkirkan mereka,” ujar Hollande.
Sebelumnya diberitakan polisi dan demonstran bentrok di jalan-jalan menuju Place de la Republique. Polisi melemparkan gas air mata ke arah demonstran untuk membubarkan mereka.
Sebelum bentrokan terjadi, polisi membubarkan paksa sebuah aksi damai yang dilakukan aktivis lingkungan. Sebanyak 24 orang aktivis ditahan. Polisi beralasan Paris masih berada dalam situasi darurat pasca teror pada Jumat 13 November silam.

Credit  okezone

Jokowi Akan Langsungkan Pertemuan Bilateral di Sela KTT Iklim

 

Presiden Jokowi bertolak ke Paris dari Jakarta pada Minggu (29/11). (Biro Pers/Rusman)

 

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memenuhi permintaan pertemuan bilateral beberapa pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau yang disebut juga Conference of Parties (COP 21) di Paris, Perancis.

Berdasarkan siaran pers yang diterima oleh CNN Indonesia dari Tim Komunikasi Presiden, Senin (30/1), di sela-sela kegiatan konferensi pada hari pertama ini, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Serbia Tomislav Nikolic, Perdana Menteri Kerajaan Norwegia Erna Solberg, Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte, dan Presiden Peru Ollanta M. Humala Tasso.

Jokowi juga dijadwalkan untuk menghadiri Forest Event yang digagas oleh Norwegia, Inggris, dan Peru. Tak hanya itu, ia pun dijadwalkan untuk menghadiri Mission Innovation Event.

Sebelum meninggalkan Prancis untuk kembali ke tanah air, rencananya Jokowi juga akan meninjau Paviliun Indonesia di area pelaksanaan UNFCCC COP21.

Sementara itu, kegiatan pertama Jokowi di Paris adalah menghadiri acara pembukaan, "Welcoming of Leaders of COP 21 CMP 11" yang dilaksanakan di Parc des Expositions du Bourget.

Dalam acara itu, Jokowi akan disambut Presiden Perancis Francois Hollande dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di lobi tempat acara berlangsung.

Jokowi akan menyampaikan penyataan pada Sesi Pernyataan Kepala Negara/Pemerintahan. ‎Dalam sesi tersebut, ia akan menyatakan dukungan penuh Indonesia bagi keberhasilan COP21 sekaligus dukungan moral pada Perancis di tengah aksi terorisme yang melanda negara tersebut belum lama ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan menyampaikan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama dalam mendorong terealisasinya secara penuh prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda. Menurutnya, hal ini penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim.‎

"Kita memberikan dukungan politik, sama seperti konferensi sebelumnya, komitmen, karena kita berada pada posisi yang tepat 17 ribu pulau, kalau terjadi kenaikan permukaan air laut," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma‎ sesaat sebelum bertolak ke Prancis.

COP21 berlangsung di Paris pada 30 November hingga 11 Desember.

Credit  CNN Indonesia

Sejarah Dunia Memerangi Perubahan Iklim

 

Desakan mengenai perubahan iklim ini sebenarnya sudah cukup lama dirasakan oleh PBB. UNFCCC sendiri lahir dari desakan publik internasional. (Reuters/Christian Hartmann)

 

Jakarta, CB -- Di tahun terpanas menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC COP21) akan kembali digelar pada 30 November hingga 11 Desember di Paris, Perancis.

El Nino yang berembus menambah parah tingkat gas rumah kaca hingga rekor pun ditembus. Hal ini mendesak para pemimpin dari 196 negara untuk duduk bersama demi memecahkan masalah perubahan iklim yang diperkirakan akan menggerus sendi-sendi kehidupan.

Desakan mengenai perubahan iklim ini sebenarnya sudah cukup lama dirasakan oleh PBB. UNFCCC sendiri lahir dari desakan publik internasional.

Semua bermula sekitar dua dekade silam, jauh sebelum mata publik internasional tertuju pada isu pemanasan global.

Kala itu, tepatnya 1985, Amerika Serikat gempar ketika beredar pemberitaan bahwa ditemukan lubang pada lapisan ozon di Antartika pada 1985. Beberapa riset ilmuwan mengenai pemanasan global yang sebelumnya hanya menjadi tumpukan kertas, mulai diulas.

Namun, isu pemanasan global baru mulai menggema di Amerika Serikat pada 1988.
Menurut seorang anggota Satgas Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, Bernard Steni, isu perubahan iklim memanas setelah terjadi kebakaran hutan skala luas di Taman Nasional Yellowstone, AS. Sungai Missisipi mengering dan bulan Juni dinobatkan sebagai waktu terpanas di Washington.

Kongres AS pun menjadi saksi ketika seorang ilmuwan NASA, James Hansen, mengatakan bahwa ia yakin 99 persen, perubahan iklim sedang terjadi di depan mata dan kemungkinan besar dipicu oleh kegiatan manusia.

Saat itu, politisi konservatif masih skeptis terhadap pandangan ini. Namun, kandidat presiden kala itu, George H. W Bush atau Bush Sr., dalam pidatonya mengatakan, "Siapa yang beranggapan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu atas efek gas rumah kaca, maka dia harus melupakan ’Efek Gedung Putih.’”

Meskipun efek pemanasan global masih hanya dirasakan di AS, isu ini menjadi perbincangan hangat pula di beberapa negara lain.

Pada September 1988, Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, mengingatkan rakyatnya bahwa, “Kita tanpa sadar telah memulai eksperimen yang masif terhadap sistem planet."

Dalam bukunya yang bertajuk The Carbon War, seorang pengajar di Royal School of Mines, Jeremy Leggett, bahkan mengatakan bahwa 1988 merupakan tahun istimewa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah.

Awal medio 1990, isu pemanasan global pun menggema di berbagai belahan dunia. Di tengah tekanan publik pada Desember 1990, Majelis Umum PBB sepakat untuk membentuk perjanjian untuk menangani perubahan iklim.

Maka dibentuklah The Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change (INC/FCCC) sebagai wadah tunggal proses negosiasi antarpemerintah di bawah naungan Majelis Umum PBB.

Komite ini mengadakan pertemuan sebanyak empat kali sepanjang Februari 1991 hingga Mei 1992, menyusun kerangka kerja perubahan iklim yang akan diluncurkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada 1992.

Mei 1992, INC/FCCC mengajukan draf akhir untuk diadopsi di New York. Sepekan kemudian, draf dirilis dan dibuka untuk penandatanganan para pihak dalam KTT Bumi.

Dalam KTT tersebut, 154 negara menandatangi kerangka kerja perubahan iklim yang disebut The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Maret 1994. Konvensi Perubahan Iklim pun mulai berlaku.

Semua pihak penandatangan UNFCCC pun menggelar pertemuan tahunan guna membahas strategi menghadapi perubahan iklim. Pertemuan ini disebut Conference of the Parties (COP) atau konferensi pihak-pihak terkait dalam UNFCCC.

UNFCCC pun membentuk dua badan subsider, yaitu Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI) yang akan memberikan rekomendasi atau mandat spesifik bagi COP.

COP pertama atau COP1 digelar di Berlin Jerman atau dikenal dengan nama The Berlin Mandate. Dalam pertemuan ini, semua pihak menyuarakan kesulitan yang mereka hadapi untuk mencapai komitmen SBSTA dan SBI.

Setelah COP2 dihelat di Swiss, sebuah sejarah yang dianggap sebagai tonggak pergerakan melawan perubahan iklim ditorehkan saat COP3 digelar di Kyoto, Jepang, pada 1997.

Dengan proses negosiasi alot, para peserta akhirnya sepakat untuk mengadopsi Protokol Kyoto. Di bawah protokol ini, semua negara maju berkewajiban untuk mereduksi emisi gas melalui mekanisme Kyoto, meliputi perdagangan emisi, mekanisme pembangunan bersih, dan implementasi bersama.

Sementara itu, negara industri dan sebagian kawasan di Eropa tengah yang sedang dalam masa transisi perekonomian sepakat untuk mereduksi gas emisi rumah hijau dalam rentang waktu 2008-2012 hingga 6-8 persen di bawah tingkat 1990.

Setelah hampir satu dekade COP selalu diwarnai perang kepentingan politik dan negosiasi alot mengenai jumlah emisi yang harus dikurangi, kesepakatan besar kembali dicapai pada 2005. COP11 ini dihadiri oleh lebih dari 10 ribu delegasi, terbanyak sepanjang sejarah.

Pertemuan ini akhirnya menghasilkan Rencana Aksi Montreal, berisi kesepakatan untuk memperpanjang berlakunya Protokol Kyoto yang seharusnya kedaluwarsa pada 2012. Dengan demikian, semakin panjang pula waktu bagi para pihak yang tak setuju, termasuk AS, untuk meratifikasi Protokol Kyoto.

Setelah itu, konferensi bersejarah lainnya adalah COP13 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Para peserta sepakat untuk mengadopsi Rencana Aksi Bali, berisi kerangka kerja dan struktur negosiasi setelah 2012, batas berlakunya Protokol Kyoto pertama.

Selain itu, para delegasi juga sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Ad Hoc Kerja Sama Aksi dalam Konvensi, badan subsider untuk melakukan negosiasi mendesak untuk melakukan implementasi perjanjian.

Namun, implementasi dari kerangka jangka panjang tersebut kandas pada COP15 di Denmark. New York Times memberitakan bahwa, "Presiden Obama dan pemimpin dunia lainnya memutuskan untuk menghentikan tugas sulit untuk mencapai kesepakatan perubahan iklim. Mereka justru sepakat untuk membuat misi dari konferensi di Copenhagen mencapai kesepakatan yang lebih tidak mengikat secara politik yang justru akan menghasilkan isu lebih sulit di masa depan."

AS, China, dan 23 pihak lainnya bersinergi membentuk kesepakatan politis sehingga banyak negara lain tak ingin berkomitmen kuat menjalankan Protokol Kyoto.

KTT Perubahan Iklim di Paris terjadi hanya berselang sekitar dua pekan dari serangan teror mematikan yang menewaskan 130 orang. (Reuters/Christian Hartmann)

COP15 pun ditutup tanpa menghasilkan kesepakatan mengikat untuk aksi jangka panjang.

Namun, kesepakatan politik yang disetujui oleh 25 pihak dalam COP15 tidak diakui secara resmi oleh FCCC lantaran tak melibatkan semua peserta.

Akhirnya, diputuskan bahwa pemberlakuan Protokol Kyoto masih akan dirundingkan pada COP16. Dalam COP16 di Meksiko, para peserta dibayangi oleh laporan IPCC bahwa batas maksimum pemanasan global setiap negara adalah 2 persen. Semua peserta akhirnya sepakat untuk mencapai target tersebut.

Hingga sampailah pada 2012, COP18 di Qatar. Peserta akhirnya sepakat untuk melakukan amandemen Protokol Kyoto yang memuat komitmen selama 2012 hingga 2020. Target semua peserta, membatasi emisi karbondioksida global hanya 15 persen.

Dalam pertemuan ini, beberapa pedoman juga diubah mengingat ada negara yang pada saat Protokol Kyoto ditandatangani masih dianggap wilayah berkembang, kini sudah maju, seperti China. Target mereka pun tak bisa disamakan dengan negara berkembang.

Indonesia sendiri memasang target pengurangan emisi gas buang hingga 29 persen pada 2020. Namun hingga kini, Indonesia belum mencapai target.

Laporan mengenai pencapaian pengurangan emisi ini akan dibawa ke meja diskusi COP21 di Paris, Perancis. Langkah Indonesia pun dibayangi oleh kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di beberapa negara Asia Tenggara.

Kebakaran ini tak pelak menyebabkan emisi gas buang di Indonesia dan sekitarnya bertambah. Namun, pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan segala data mengenai penanganan dan menyusun rekomendasi penanganan pemanasan global ke depannya.

Dalam COP21, Indonesia akan mengajukan target pengurangan emisi hingga 40 persen pada 2030.

Credit  CNN Indonesia

Pencapaian dan Target dalam COP21

 

Dengan ancaman pemanasan global yang kian parah, COP21 kembali akan menekankan kontribusi setiap negara untuk mengurangi dampak perubahan iklim. (Reuters/Eric Gaillard)

 

Jakarta, CB -- Di tahun paling panas sepanjang sejarah menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) ini, Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim akan kembali digelar pada 30 November hingga 11 Desember mendatang.

Dengan ancaman pemanasan global yang kian parah, pertemuan bertajuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference ot The Parties ke-21 (COP21) ini kembali akan menekankan kontribusi setiap negara untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut.

Indikator utama berkurangnya pemanasan global yang selalu dijadikan patokan dalam COP adalah upaya penurunan emisi gas buang dari setiap negara.

Sejak Protokol Kyoto diadopsi pada 1997 dalam COP3, setiap negara memasang target kontribusi mereka untuk menurunkan emisi gas buang agar suhu global tak naik lebih 2 derajat Celsius.

Dalam COP21, akan dilansir pula laporan sintesis UNFCCC mengenai pencapaian kontribusi pengurangan gas emisi dari 146 negara hingga 2015 yang dianggap cukup memuaskan.

"Terima kasih untuk kontribusi ini. Target 2 derajat Celsius kemungkinan akan tercapai jika prosesnya dipercepat," demikian pernyataan resmi dari penyelenggara COP21.

Kendati demikian, jika upaya pengurangan emisi gas buang tiap negara masih stagnan, suhu udara global pada 2030 diperkirakan bakal meningkat hingga 3 derajat Celsius. "Berarti meningkat antara 2,7 dan 3,5 derajat Celsius di akhir abad," tulis penyelenggara COP21.

Guna mencegah peningkatan suhu global tersebut, setiap peserta COP21 akan menyodorkan rencana strategi jangka pendek, menengah, dan panjangnya untuk mengurangi emisi gas buang negaranya masing-masing. Presiden Indonesia, Joko Widodo, pun akan memberikan pernyataan resminya dalam COP21 pada 30 November.
Pada periode hingga 2020, Indonesia memasang target dapat mengurangi emisi gas buang hingga 29 persen. Namun hingga kini, Indonesia baru berhasil mencapai sekitar 26 persen. Dan ini diperparah dengan kebakaran hutan yang melanda Indonesia.

"Dengan upaya yang sudah ada sekarang, kami yakin dapat mencapai target pada 2020," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers pada Kamis (26/11) lalu.

Sedang pada 2030, Indonesia sendiri akan memasang target menurunkan emisi gas buang hingga 41 persen. "Kami akan memaparkan upaya ke depan juga saat KTT COP21," kata Arrmanatha.

Dana untuk negara berkembang

Agar upaya setiap peserta terus terpantau, COP21 akan membahas mengenai mekanisme penilaian lima tahunan.

Selain mengelaborasi ranah teknis, dalam COP21 juga akan dipublikasikan laporan finansial iklim oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan lembaga think thank Inisiatif Regulasi Iklim (CPI).

Laporan tersebut menunjukkan bahwa negara maju berhasil menghimpun dana hingga US$62 miliar pada 2014 untuk membantu negara berkembang mengatasi perubahan iklim.

"Berita ini menunjukkan bahwa komitmen negara maju di Copenhagen pada 2009 untuk mengumpulkan US$100 miliar hingga 2020 akan tercapai," tulis tim penyelenggara COP21.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mengatakan bahwa tim delegasinya akan melakukan dorongan politik agar semua peserta dapat bekerja sama dengan baik dalam menangani masalah perubahan iklim.

"Negara maju harus melakukan lebih, negara berkembang juga berkontribusi. Negara maju yang memimpin," ucap Direktur Kerja Sama Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Toferry P. Soetikno.

credit  CNN Indonesia

Turki Segera Serahkan Jenazah Pilot Rusia

 

Presiden Turki Tayyip Erdogan. (REUTERS/Murad Sezer)

 

Jakarta, CB -- Jenazah pilot pesawat tempur Rusia yang ditembak jatuh oleh militer Turki sudah ditemukan dan akan segera dipulangkan ke negara asalnya.

Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, sebagaimana dikutip Reuters pada Minggu (29/11), mengatakan jenazah tersebut sudah dibawa oleh otoritas Turki sejak semalam dan diperlakukan sesuai dengan tradisi Ortodoks.

Dia juga mengatakan kejadian serupa bisa saja terjadi lagi, jika tidak ada komunikasi antara koalisi-koalisi yang beroperasi di Suriah. Terlebih, berbagai koalisi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, sebagaimana dikutip CNN, mengatakan pihaknya "sangat sedih" atas kejadian yang meregangkan hubungan antara kedua negara ini.

"Kami tidak pernah berharap hal ini terjadi. Namun, sayangnya, ini telah terjadi," ujarnya.

Dia berharap ketegangan dengan Rusia tidak akan berkembang dan mengakibatkan terulangnya insiden serupa. Walau demikian, dia tidak menyatakan minta maaf atas kejadian itu.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tindakan Turki telah memutus hubungan baik antara kedua negara. Dia bahkan menyebut peristiwa ini sebagai sebuah pengkhianatan.

Kedua negara bersitegang sejak Turki menembak jatuh pesawat tempur Rusia dekat perbatasan dengan Suriah, Selasa lalu. Pemerintah Turki menyebut pesawat tersebut melanggar kawasan udaranya.

Sementara itu, Rusia menampik tuduhan Turki. Selain itu, Rusia juga menyatakan Turki tidak memberikan peringatan sebelum menembak jatuh pesawat itu.
Credit  CNN Indonesia

Putin: Rusia Akan Tetap Kerja Sama dengan AS di Suriah

 

Dalam pertemuan dengan Presiden Perancis, Francois Hollande, Putin sebenarnya masih geram dengan tindakan Turki yang dianggap sebagai pengkhianatan dari negara sahabat. (Reuters/Alexander Zemlianichenko/Pool)

 

Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin memastikan bahwa Rusia akan tetap berkoordinasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk memerangi ISIS di Suriah. Namun, kerja sama tersebut akan terancam jika insiden semacam penembakan jet Rusia oleh Turki terus terulang.

Dalam pertemuan dengan Presiden Perancis Francois Hollande, Putin sebenarnya masih geram dengan tindakan Turki yang dianggap sebagai pengkhianatan dari negara sahabat.

Jet Su-24 Rusia ditembak jatuh oleh militer Turki karena dianggap melanggar batas wilayah saat sedang melakukan misi penggempuran ISIS di dekat perbatasan Suriah. Namun, Rusia tetap mengatakan bahwa pesawat tersebut tak pernah memasuki wilayah Turki.

Kendati perseteruan terus bergulir, Putin memastikan akan terus mengintensifkan serangannya terhadap ISIS dan bekerja sama dengan Perancis. Ia pun melihat ini sebagai bagian untuk menciptakan koalisi lebih luas yang melibatkan Rusia dan negara-negara Barat.

"Kami siap untuk bekerja sama dengan koalisi pimpinan AS. Namun tentu saja, insiden seperti penghancuran pesawat dan kematian pasukan kami, sama sekali tidak dapat diterima," katanya setelah bertemu dengan Hollande di Moskow, Jumat (27/11).

Putin pun menegaskan bahwa jika insiden serupa terjadi, Rusia tidak akan lagi membutuhkan kerja sama dengan koalisi manapun.

"Kami tegaskan bahwa tidak akan ada pengulangan (insiden tersebut). Jika tidak, kami tidak membutuhkan kerja sama dengan siapapun, koalisi manapun, negara manapun," ucap Putin.

Dalam pertemuan tersebut, Putin menggarisbawahi kesiapan Rusia untuk bekerja sama dengan Perancis, baik itu secara bilateral maupun dalam kerangka koalisi pimpinan AS.

"Kami membicarakan mengenai wilayah mana yang dapat diserang dan mana yang sebaiknya dihindari agar tak diserang, berbicara tentang pertukaran informasi dan berbagai hal, dan koordinasi aksi kami di apa yang disebut medan perang," tutur Putin.

Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius, juga mengatakan bahwa Rusia meminta negaranya untuk menggambarkan peta pasukan yang membedakan tentara bukan teroris dan ISIS.

"Mereka berkomitmen tidak akan mengebom tempat itu jika kami sudah memberikan petanya," kata Fabius.

Menunjukkan keseriusannya untuk bekerja sama dengan negara-negara Barat, Putin pun mengatakan bahwa ia sudah memberikan detail rencana terbang jet yang ditembak jatuh oleh Turki pekan ini.

"Mengapa kami memberikan informasi ini kepada Amerika? Agar dapat terlihat, apakah mereka tidak mengontrol apa yang diperbuat oleh sekutunya, atau mereka akan menyebarkan informasi ini ke segala pihak," katanya.

Credit  CNN Indonesia

EU tawari Turki dana, dukungan jadi anggota terkait penanganan migran

Presiden Turki Tayyip Erdogan (kiri) melihat ke depan saat ia bersama Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz (tak terlihat) menjelang sidang di Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin (5/10). Erdogan sepertinya mengejek tawaran Uni Eropa untuk membantu krisis migrasi mereka saat tiba dalam kunjungan kenegaraan yang ditunggu-tunggu ke Brussels dan serangkaian pertemuan dengan pemimpin Uni Eropa yang dimulai kemarin. (REUTERS/Francois Lenoir)

 

Brussel (CB) - Para pemimpin Uni Eropa (EU) pada pertemuan puncak, Minggu, akan menawarkan kepada Turki dana tunai serta dukungan menjadi anggota kelompok itu sebagai imbalan atas kerja sama yang diberikan Turki dalam krisis migran.

Namun, para pejabat memperingatkan bahwa kesepakatan akhir akan diwarnai dengan perundingan "alot", lapor AFP.

Uni Eropa diperkirakan akan menyetujui paket bantuan senilai tiga miliar euro (Rp43,9 triliun) bagi Turki guna membantu negara itu menghentikan aliran pengungsi ke Eropa dari konflik di Suriah. Sebanya 2,2 juta pengungsi Suriah saat ini berada di Turki.

Perdana Menteri Ahmet Davutoglu juga diperkirakan akan mencapai kesepakatan untuk membuka babak baru perundingan, yang sebelumnya terhenti, soal penerimaan Turki sebagai anggota Uni Eropa pada Desember.

Namun, kedua belah pihak tampaknya sama-sama akan mengajukan syarat.

Penembakan sebuah pesawat jet Rusia oleh Turki di perbatasan Suriah pada Selasa juga akan menambah ketegangan terhadap hubungan rumit Brussel dengan Ankara.

"Pertemuan ini akan memberikan momentum pada hubungan (EU dan Turki, red). (Pertemuan puncak) memiliki begitu banyak aspek penting karena ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan antara EU dan Turki dalam 11 tahun terakhir," kata Davutoglu kepada para wartawan di bandar udara Ankara ketika ia akan berangkat menuju Brussel.

"Sudah diputuskan bahwa Turki jangan sampai menanggung masalah migran ini sendirian. Rencana aksi bersama sudah disepakati."

Davutoglu, yang akan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Senin, meminta para pemimpin Eropa untuk mendukung Turki dalam perseteruannya dengan Rusia.

Rusia telah menjatuhkan sanksi terhadap Turki terkait insiden pesawatnya yang ditembak jatuh.

"Menurut saya, adanya pandangan bersama Turki dan EU akan memberikan arti bagi perdamaian dunia," tambahnya.

Sudah sekitar 850.000 warga Suriah, yang dipicu karena perang, memasuki Uni Eropa tahun ini dan lebih dari 3.500 di antaranya tewas atau hilang dalam krisis pengungsi terburuk yang pernah dihadapi Eropa sejak Perang Dunia II itu.

Turki merupakan gerbang utama bagi para migran dan pengungsi untuk mencapai Eropa.

Jerman adalah pihak yang mendorong terselenggaranya pertemuan puncak karena negara itu menjadi tujuan utama bagi sebagian besar migran yang tiba di wilayah Eropa.

credit  ANTARA News

Jerman berencana kerahkan 1.200 tentara lawan ISIS

Tentara bersenjata pasukan Jerman dengan batalion infanteri ke 371 mengambil posisi dengan peluncur roket anti tank MILAN saat hari media di barak Marienberg, Selasa (10/3). Balation Infanteri ke 371 merupakan bagian dari Pasukan Tanggap NATO (NRF) dan Satuan Tugas Gabungan Kesiapan Sangat Tinggi (VJTF). (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Dari sudut pandang militer, sekitar 1.200 tentara diperlukan untuk menjalankan pesawat dan kapal. Pengerahan pasukan akan dilakukan segera setelah amanat diperoleh."

Berlin (CB) - Jerman berencana mengerahkan 1.200 tentara untuk membantu Prancis memerangi kelompok bersenjata Negara Islam (ISIS), yang akan menjadi penempatan militer terbesarnya di luar negeri.

"Dari sudut pandang militer, sekitar 1.200 tentara diperlukan untuk menjalankan pesawat dan kapal. Pengerahan pasukan akan dilakukan segera setelah amanat diperoleh," kata kepala militer Jerman Jenderal Volker Wieker kepada harian "Bild am Sonntag", lapor AFP.

"Pemerintah akan memberikan amanat pada tahun ini," kata dia.

Pada Kamis, Berlin menawarkan bantuan kepada Prancis berupa jet pengintai Tornado, pengisian bahan bakar, dan citra satelit dalam pertempuran melawan IS.

Sekitar empat hingga lima jet Tornado akan dikerahkan untuk mengirim foto daratan, bahkan dalam cuaca buruk dan saat malam hari, kata Wieker.

Saat ditanya mengapa Jerman tidak ikut dalam serangan udara langsung, Wieker menjawab bahwa koalisi telah memiliki kekuatan cukup berarti terkait pertempuran.

"Yang diperlukan adalah pengintaian di tanah, sehingga pasukan dapat ditempatkan secara efektif. Jet Tornado kami dapat sangat membantu dalam hal itu," kata dia.

Pembicaraan dengan Turki dan Yordania sedang berlangsung terkait penempatan pesawat di Incirlik, yang seperti Amman, menjadi markas jet Amerika Serikat.

Wieker membantah keras kritik yang menyatakan bahwa Jerman memilih tugas paling tidak berbahaya.

"Tuduhan itu tidak bisa dibenarkan. Apa bedanya ketika anda menerbangkan pesawat pengebom atau pesawat pengintai di wilayah yang sama? Tingkat ancaman dan bahayanya sama," katanya.

Jerman pascaperang enggan mengirim pasukan ke luar negeri meskipun bergabung dengan tugas pimpinan PBB di Balkan dan NATO di Afghanistan.

Jerman tidak ambil bagian dalam serangan udara terhadap IS di Suriah dan Irak, yang sebagian besar telah dilakukan penerbang-penerbang AS dan Prancis.

Setelah pekan lalu Prancis meminta sebuah klausul yang mengharuskan negara-negara anggota Uni Eropa memberikan bantuan militer usai serangan di Paris, Jerman segera mengumumkan keikutsertaannya dalam pertempuran di Suriah.

Credit  ANTARA News

Kamerun juga diserang bom bunuh diri, lima tewas

Pasukan Kamerun ditempatkan di Dabanga untuk memerangi Boko Haram (AFP/Reinnier Kaze)

 

 

Yaounde (CB) - Lima orang tewas Sabtu waktu setempat akibat dua serangan bom bunuh diri yang dilakukan dua perempuan di wilayah utara Kamerun.

"Dua orang perempuan meledakkan diri sekitar pukul 6.00 malam (00.00 WIB) di kota Dabanga," kata gubernur wilayah utara jauh Kamerun Midjiyawa Bakary kepada AFP. "Korban tewas sebenarnya ada tujuh, termasuk dua pelaku bom bunuh diri."

Dua serdadu yang ditempatkan untuk memerangi kelompok militan ekstremis Nigeria, Boko Haram, menderita luka parah, sambung dia.

Pembom bunuh diri pertama meledakkan diri di dalam sebuah rumah, sedangkan pembom kedua meledakkan diri dekat toko las, kata Midjiyawa.

Ini kali pertama pembom bunuh diri menyerang Dabanga, kota kecil ke arah pos perbatasan Kousseri, yang berbatasan dengan Nigeria.

Kawasan ini biasa menjadi target Boko Haram, kelompok militan ekstremis Sunni yang bercita-cita mendirikan negara Islam di Nigeria timur laut.

Sepekan lalu, empat pelaku bom bunuh diri meledakkan diri dekat Fotokol di kawasan yang sama dengan menewaskan lima orang termasuk seorang kepala suku.

Total sekitar 100 orang tewas di kawasan utara jauh Kamerun akibat 20 serangan bom bunuh diri Boko Haram sejak Juli silam.

Pemberontakan Boko Haram sudah berlangsung enam tahun dan telah merenggut 17.000 nyawa serta membuat 2,6 juta orang mengungsi dari rumahnya, demikian AFP.

Credit  ANTARA News

AS setujui penjualan pesawat nirawak ke Jepang

Washington (CB) - Amerika Serikat, Jumat, menyetujui penjualan tiga pesawat mata-mata nirawak Global Hawk ke Jepang sebagaimana perubahan kebijakan militer Tokyo dalam menghadapi napsu kelautan Tiongkok.

Jika Kongres tidak ikut campur dengan menangguhkan kesepakatan anggaran sebulan sebesar 1,2 miliar dolar AS, perusahaan raksasa pertahanan AS Northrop Grumman akan memasok pesawat tanpa pilot itu dan sensor satuan tempurnya.

Badan Kerja Sama Keamanan dan Pertahanan AS mengatakan bahwa penjualan pesawat nirawak jenis RQ-4, yang secara luas sudah digunakan pasukan AS, tidak akan mengubah keseimbangan militer di kawasan itu.

Namun, itu memungkinkan sebagian besar sekutu AS lebih baik dalam melakukan ronda udara.

"Persetujuan penjualan RQ-4 secara signifikan akan menambah kemampuan Jepang dalam hal intelijen, pengawasan, dan pengintaian serta membantu menjamin kemampuan Jepang dalam melanjutkan pengawasan dan mengurangi ancamana di kawasan," katanya.

Di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang membangun Pasukan Bela Diri untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok dan memainkan peran yang lebih bagus sebagai sekutu AS.

Negara tersebut secara resmi pasif sejak kekalahannya dalam Perang Dunia II dan hanya pada bulan September ketika Tokyo mengesahkan undang-undang tentang pengerahan pasukan melawan pihak asing.

Banyak masyarakat Jepang gelisah dengan perubahan tersebut, namun pekan ini pemerintahan Abe kembali memperkuat kebijakannya yang mendapat reaksi keras dari publik atas dukungan kebijakan AS mengerahkan kapal perangnya di perairan di Laut Tiongkok Selatan, meskipun masih dalam sengketa. Demikian laporan AFP.

Credit  ANTARA News

Tes peluru kendali Korea Utara gagal total

(wikipedia)

 

Seoul (CB) - Korea Utara Sabtu ini melakukan uji tembak peluru kendali balistiknya yang diluncurkan dari kapal selam, di Laut Jepang, namun tes ini gagal, lapor Kantor Berita Yonhap Korea Selatan.

Mengutip seorang pejabat pemerintah, Yonhap melaporkan bahwa peluru kendali KN-11 telah ditembakkan antara pukul 14.20 waktu setempat (12.20 WIB) dan 14.40.

"Utara tampaknya gagal pada peluncuran ini," kata sang pejabat. "Peluru kendali itu tidak terlihat terbang di udara, hanya puing-puing penutupnya yang terlihat."

Ini tes pertama Korea Utara sejak Mei. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un lalu mengawasi tes peluncuran yang diduga berhasil itu yang diklaim Korea Utara sebagai peluru kendali balistik strategis kapal selam.

Peluru kendali ini hanya naik 100 atau 150 meter dari permukaan air laut, namun kementerian pertahanan Korea Selatan menggambarkan peluncuran ini sebagai sangat serius dan mengerikan.

Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB, Korea Utara yang menguasai senjata nuklir dilarang melakukan uji apa pun yang menggunakan teknologi peluru kendali balistik, demikian AFP.

Credit  ANTARA News

AL Tiongkok-NATO gelar latihan gabungan anti-perompakan

Beijing (CB) - Angkatan Laut Tiongkok yang terlibat dalam patroli anti-perompakan di Teluk Aden menggelar latihan gabungan pertama dengan kapal-kapal NATO yang menjalankan misi sama, kata Kementerian Pertahanan Tiongkok, Jumat, di saat negara tersebut berupaya mencari peran lebih besar dalam keamanan global.

Latihan tersebut dilakukan pada Rabu, kata Kemenhan dalam sebuah pernyataan, dan menampilkan foto-foto pasukan NATO dan Tiongkok berbincang di atas anjungan kapal dan mensimulasikan serbuan komando.

Latihan tersebut akan membantu meningkatkan komunikasi antara kapal-kapal yang menjalankan tugas anti-perompak, sehingga Tiongkok dan NATO bisa bersama-sama menjaga keamanan maritim dan stabilitas di Teluk Aden, imbuh kementerian. Namun mereka tidak memberikan informasi lebih lanjut.

Tiongkok sangat antusias untuk berpartisipasi dalam patroli anti-pembajakan karena kapal-kapal dagang dan tanker mereka banyak menggunakan perairan Yaman dan Somalia.

Sebelumnya pada tahun ini, kapal perang Tiongkok di kawasan itu menolong evakuasi warga dari perang sipil Yaman, seperti diberitakan Reuters.

Tiongkok mencoba membuat kebijakan keamanan luar negeri yang lebih proaktif, karena mereka berupaya mendapatkan peran global yang lebih besar, sepadan dengan posisinya sebagai ekonomi terbesar kedua dunia.

Pekan ini, Tiongkok mengatakan tengah berbicara dengan Djibouti, negara di Tanduk Afrika, untuk membangun fasilitas logistik bagi mendukung misi penjaga perdamaian dan anti-perompakan Tiongkok.

Dalam upaya menenangkan kekhawatiran mengenai rencana Tiongkok, terkait militernya yang semakin modern dan percaya diri, Beijing berulangkali mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan pangkalan militer di luar negeri.

Meski demikian para pakar mengatakan satu saat Tiongkok harus mengatasi ketidaknyamanannya mengenai pangkalan militer di luar negeri, karena pasukannya dilibatkan untuk menjaga kepentingannya di luar negeri yang semakin meningkat.



Credit  ANTARA News

RI akan Negosiasi dengan Singapura soal Kendali Ruang Udara

 

 Ilustrasi. (ANTARA/Fadlansyah)

 

Jakarta, CB -- Indonesia akan tetap berupaya mengambil alih kendali ruang udara atau flight information region (FIR) di atas Kepulauan Riau dari Singapura meski Negeri Singa belum menyepakati soal itu.

“Kami (RI-Singapura) masih bicarakan itu. Nanti tim Singapura dengan tim Indonesia bicara,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (27/11).

Menurut Luhut, nantinya Indonesia, Singapura, juga Malaysia yang berbatasan wilayah dengan Indonesia dan Singapura, akan saling bicara secara terbuka soal FIR. Pembahasan pun akan dibawa ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

“Itu (negosiasi) tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat,” ujar Luhut.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan, nantinya kemungkinan ada satu periode waktu di mana Singapura tetap memberikan supervisi kepada Indonesia soal pengelolaan FIR.

Saat ini Indonesia telah menyerahkan roadmap ke Singapura dan Malaysia soal rencana pengalihan FIR itu.

“Nanti kami atur lagi. Pertemuan-pertemuan teknis antarpejabat negara akan diurus Kementerian Luar Negeri,” kata Luhut.

Kemarin, Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan belum sepakat dengan rencana Indonesia mengambil alih kontrol ruang udara di Kepulauan Riau yang selama ini dipegang Singapura.

“Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean tidak setuju dengan hal itu. Pembicaraan soal FIR mengemuka pada jamuan makan malam yang digelar Menkopolhukam Luhut Pandjaitan pada 23 November. Teo belum, dan tidak dapat menyetujui isu sebesar itu dibicarakan dalam diskusi informal singkat semalam makan malam,” demikian rilis Kementerian Luar Negeri Singapura.
Rencana Indonesia mengambil alih kendali ruang udara Kepulauan Riau dari Singapura mencuat awal September ketika Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memodernisasi peralatan dan meningkatkan kemampuan personel agar dapat mengelola FIR secara mandiri.

Jokowi memberi waktu tiga-empat tahun bagi Kementerian Perhubungan dan TNI untuk berbenah.

Sengkarut ruang udara dua negara

Ruang udara Kepulauan Riau jatuh ke Singapura sejak 69 tahun lalu, satu tahun sejak Indonesia merdeka. Singapura menguasai sekitar 100 mil laut wilayah udara Indonesia.

Kuasa Singapura atas langit Indonesia itu ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, Maret 1946. Saat keputusan dibuat, delegasi Indonesia tak hadir. Saat itu pun Singapura masih dikuasai oleh Inggris.

Situasi tersebut membuat peserta pertemuan di forum ICAO menyerahkan kendali ruang udara kepada otoritas yang dianggap terdekat, yakni Singapura. “Terdekat” di sini dalam arti lebih dekat ke barat, lokasi digelarnya pertemuan ICAO kala itu.

Kontrol ruang udara di atas Kepulauan Riau. (Dok. Chappy Hakim/Red & White Publishing)

Di kemudian hari pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Singapura di Bali, Januari 2012, tercapai kesepakatan bahwa kendali ruang udara di Kepulauan Riau yang dipegang Singapura akan dikembalikan ke Indonesia.

Dasar hukum pengambilalihan FIR itu ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 5 Bab IV soal Kedaulatan Atas Wilayah Udara dalam UU tersebut berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.”

Acuan hukum berikutnya, masih pada UU Penerbangan, tercantum pada Pasal 458 Bab XXIV Ketentuan Penutup yang berbunyi, “Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.”

Berdasarkan UU Penerbangan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Januari 2009 itu, jelas bahwa ruang udara Indonesia yang dikendalikan asing harus berada dalam kontrol Indonesia paling lambat tahun 2024.

Selain UU Penerbangan sebagai payung hukum, Pasal 1 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Konvensi Chicago 1944) berbunyi serupa. “Every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”
Upaya mengambil alih kedaulatan udara Kepulauan Riau dari Singapura sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1993 dalam pertemuan Navigasi Udara Regional yang digelar ICAO di Bangkok, Thailand.

Sayangnya dalam pertemuan sepenting itu pemerintah Indonesia hanya mengirim pejabat operasional, tak sebanding dengan Singapura yang mengirim para pejabat tingginya, mulai Jaksa Agung, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, serta para penasihat hukum laut internasional asal Negeri Singa.

Dengan komposisi delegasi kedua negara yang tak seimbang, Indonesia tak memperoleh apa-apa. Soal ruang udara Kepulauan Riau dikembalikan ke Indonesia dan Singapura untuk diputuskan secara bilateral.

Hingga kini, kedua negara belum mencapai kata sepakat.

Credit  CNN Indonesia

Belanja Rp41 Triliun TNI AU: Heli VVIP ke Jet Tempur Siluman

 

 Jet tempur Sukhoi Su-35 masuk daftar belanja TNI Angkatan Udara. (Flickr via Wikimedia Commons/Aleksander Markin)

 

Jakarta, CB -- TNI Angkatan Udara mengantongi US$3,1 miliar atau sekitar Rp41 triliun untuk tahun 2015-2019. Anggaran itu akan mereka gunakan untuk memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) secara besar-besaran.

Angkatan yang memiliki slogan Swa Bhuwana Paksa atau Sayap Pelindung Tanah Airku itu telah menyusun daftar belanja alutsista. Di dalamnya termasuk 12 unit jet tempur siluman Sukhoi Su-35 buatan Rusia, empat unit pesawat pemadam Beriev Be-200 buatan Rusia, dan tiga unit helikopter VVIP AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris.

Pengadaan Sukhoi Su-35 sebagai pengganti skuadron F-5 Tiger yang telah uzur, menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna, telah disetujui oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
“Saya baca dokumen yang dikirim Kementerian Pertahanan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Yang sudah ditandatangani Menhan adalah Sukhoi Su-35,” kata Agus.

Sementara pesawat amfibi Beriev Be-200 dipandang TNI penting untuk keperluan pemadaman api, search and rescue (SAR), serta pemantauan wilayah. Pesawat ini makin dirasa perlu setelah belum lama ini kebakaran hutan hebat melanda Sumatra dan Kalimantan. Menurut Agus, Be-200 bisa menyedot 12 ton air dalam waktu 15 detik.

Terkait helikopter AW101, satu unit telah dipesan tahun lalu dan akan tiba di Indonesia tahun depan. Hingga akhir 2019, TNI AU berencana membeli total tiga unit AW101 sebagai kendaraan operasional presiden, wakil presiden, pejabat penting negara, dan tamu-tamu negara.
Di daftar belanja TNI AU berikutnya adalah misil dan radar untuk mempersenjatai satu skuadron pesawat latih supersonik T-50 Golden Eagle yang telah dimiliki Indonesia. Ini adalah pesawat yang dikembangkan industri penerbangan Korea Selatan bersama perusahaan penerbangan AS Lockheed Martin.

Penambahan misil dan radar juga akan diterapkan untuk 11 pesawat latih KAI KT-1 Woongbi yang saat ini telah dimiliki Indonesia.

TNI AU juga memasukkan pesawat angkut berat C-130 Hercules buatan Lockheed Martin Amerika Serikat ke dalam daftar belanja.

Radar pun akan dibeli karena saat ini Indonesia masih kekurangan radar untuk memantau wilayahnya yang terlampau luas. “Kami perlu radar untuk memenuhi blind spot yang ada saat ini," ujar Agus.
Berdasarkan data Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), wilayah udara RI yang tak tercakup radar ada beberapa titik di Kalimantan, uata dan selatan Maluku, Papua, serta Sumatra Barat.

Kondisi tersebut, menurut mantan Panglima Kohanudnas yang kini menjabat sebagai Wakil KSAU, Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja, berpotensi melemahkan pengawasan TNI AU terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia.

Berbagai alutsista itu masih belum semua. TNI AU juga berencana membeli helikopter serbu dan helikopter antikapal selam untuk memperkuat armadanya.

Menurut KSAU, modernisasi alutsista akan dipacu mulai tahun depan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Credit  CNN Indonesia

Rusia Siap Bantu Kamboja Bangun Fasilitas Tenaga Nuklir

Perusahaan nuklir Rusia Rosatom akan bantu Kamboja membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. (Foto: Reuters)

MOSKOW – Pemerintah Rusia dilaporkan siap membantu Kamboja untuk membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai kesepakatan kedua negara yang ditandatangani pekan ini.
Laporan tersebut dibenarkan oleh Kepala Perusahaan Nuklir Rosatom, Sergei Kirienko, yang ikut terlibat dalam proyek kerjasama antara Rusia-Kamboja ini.
“Pemerintah Kamboja sedang mempertimbangkan konstruksi stasiun tenaga nuklir di masa depan. Karena itu, Rusia siap hadir dan membantu mewujudkan hal itu,” ujar Kirienko kepada wartawan di Moskow, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (27/11/2015).
“Kamboja hingga kini memang sangat bergantung pada bahan bakar dan listrik yang diimpor. Biaya listrik di negaranya bahkan termasuk yang paling mahal di Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi Kamboja untuk membangun fasilitasnya sendiri dan tidak impor lagi,” lanjutnya.
Kesepakatan antara Pemerintah Kamboja dan Rusia ini terjadi ketika Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev mengunjungi Kamboja pada pekan ini.
Menurut ketentuan kesepakatan tersebut, Rusia akan menyediakan tenaga ahli, para peneliti, dan menggelar pelatihan bagi pekerja-pekerja di Kamboja untuk mewujudkan stasiun tenaga nuklir itu.
“Mungkin yang paling baik adalah memulai dengan membangun reaktor riset dan pusat penelitian di Kamboja,” imbuh Kirienko.
“Semua negara berkembang sekarang sedang menghadapi isu utama, yaitu bagaimana membuat perkembangan untuk menciptakan sumber yang terpercaya, murah, dan jaminan sumber energi yang bagus,” tambahnya.

Credit okezone

Lima Senjata Turki yang Harus Diwaspadai Rusia

Jet tempur F-16 Turki. (Foto: Reuters)

SEJAK ditembak jatuhnya pesawat bomber Su-24 Rusia oleh jet tempur F-16 Turki di perbatasan Turki-Suriah, hubungan kedua negara semakin memanas. Banyak pihak khawatir kedua negara itu akan terlibat dalam perang terbuka.
Di atas kertas, kekuatan militer Rusia jauh mengungguli Turki. Kekuatan militer Negeri Beruang Merah menempati peringkat kedua menurut daftar yang dilansir Global Fire Power (GFP), sedangkan Turki hanya menduduki peringkat 10.
Meski begitu, di luar statusnya sebagai anggota NATO, Turki memiliki sederet kemampuan tempur dan persenjataan yang harus diwaspadai oleh Rusia. Berikut lima senjata paling berbahaya yang dimiliki Turki sebagaimana dilansir dari The National Interest, Kamis (26/11/2015).

1. Jet Tempur F-16 dan Rudal AIM-120
Dimulai dari andalan angkatan udara Turki (TuAF), F-16 “Fighting Falcon” merupakan jet tempur multiperan yang telah digunakan TuAF sejak pertengahan 1980-an.
Pesawat tempur generasi keempat ini dikenal dengan kemampuannya yang telah teruji selama bertahun-tahun. TuAF dilaporkan memiliki setidaknya 30 unit varian terbaru F-16 tipe Block50+ yang mereka produksi sendiri dengan lisensi dari Amerika Serikat (AS).
Dipasangkan dengan rudal air to air AIM-120 buatan AS, keduanya akan menjadi ancaman berbahaya bahkan di hadapan kekuatan militer Rusia. Kombinasi inilah yang menembak jatuh Su-24 Rusia di perbatasan Suriah baru-baru ini.

2. KORAL Radar Jammer
Radar jammer merupakan sebuah senjata yang berfungsi merupakan sistem persenjataan elektronik yang berfungsi untuk mengganggu sistem deteksi, mengacaukan, menipu radar musuh dan mengurangi kapabilitas persenjataan mereka. KORAL adalah sistem radar jammer yang dapat dipindah-pindah.
Sistem ini dilaporkan memiliki jarak efektif hingga 150 kilometer dan dapat mengacaukan sistem radar apa pun baik di darat, laut maupun udara. Kehilangan kemampuan radarnya dapat membuat militer Rusia menjadi tidak awas dan mudah diserang.

3. Kapal Selam Kelas Gur
Turki memiliki empat unit kapal selam yang disebut-sebut sebagai kapal selam diesel listrik terbaik di dunia. Kapal selam kelas Gur didasarkan dari kapal selam Tipe 209 T2/1400. Dibekali dengan rudal Harpoon dan torpedo Tigerfish dan DM2A4 , dan sistem targeting dan deteksi yang handal, kapal selam ini menjadi kekuatan yang mengancam dari dasar laut, terutama jika ditempatkan di laut Mediterania dan Selat Bosphorus.

4. Kapal Korvet Siluman Kelas Ada 
Kekuatan angkatan laut lainnya milik Turki adalah kapal korvet kelas Ada yang memiliki kemampuan stealth yang membuatnya sulit dideteksi radar dan cocok untuk mendekati kapal-kapal perang Rusia. Kapal kelas Ada ini dilengkapi delapan rudal Harpoon Block 2, meriam OtoMelara 76mm, dan persenjataan lainnya.

5. Pasukan Komando Angkatan Laut SAT
Pasukan Sualtı Taarruz Timleri (Tim Serbu Bawah Air/SAT) adalah pasukan khusus terbaik dari angkatan bersenjata Turki yang terlatih untuk melakukan serangan ke wilayah lawan dari darat, laut, maupun udara. Mereka dikenal sebagai pasukan penyelam elit yang dapat dikerahkan untuk menyerang sasaran penting, seperti kapal dan pelabuhan terutama di wilayah Laut Mediterania dan perairan Suriah.
Dalam konflik terbuka dengan Rusia, Turki dipastikan akan bergantung pada senjata-senjata tersebut. Namun, tentu saja akan lebih baik jika situasi tegang yang terjadi saat ini tidak meningkat menjadi perang seperti yang dikhawatirkan.

Credit okezone

Kopilot Sukhoi yang Selamat Ingin Bikin Perhitungan

Pilot Sukhoi yang selamat tak sabar bikin perhitungan pasca-insiden penembakan di perbatasan Turki (Foto: Reuters)

MOSKVA – Masih tersisa dendam di lubuk hati Kapten Konstantin Murakhtin, terkait insiden-Sukhoi Su-24 milik Rusia yang sebelumnya ditembak jatuh F-16 Turki dan pilotnya, Letkol Oleg Peshkov ditembaki pemberontak Suriah saat tengah menyelamatkan diri dengan parasut.
Murakhtin, kopilot Sukhoi yang selamat dari insiden itu, ingin segera kembali ke kokpit pesawat dan membuat perhitungan, demi membalas kematian Peshkov yang juga komandannya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu Sukhoi Su-24 Rusia ditembak jatuh F-16 Turki, lantaran dianggap melanggar kedaulatan udara Turki.
Pilot dan kopilot sempat berusaha menyelamatkan diri dengan melontarkan diri dari kokpit dan melayang di udara dengan parasut.

Akan tetapi ketika masih di udara dengan parasutnya, mereka ditembaki dengan senapan mesin pemberontak Suriah. Peshkov tewas, sementara Murakhtin selamat.

“Saya tak sabar untuk kembali – saya masih punya utang untuk dipenuhi (balas dendam) kepada komandan (Peshkov),” seru Murahktin, seperti dikutip Daily Star, Jumat (27/11/2015).
Dalam kesempatan yang sama, Murakhtin juga membantah klaim Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di mana Angkatan Udaranya dikatakan sudah memberi 10 kali peringatan sebelum Sukhoi Rusia ditembak jatuh.
“Tidak ada peringatan, baik yang disampaikan (Turki) lewat radio maupun secara visual. Tak ada kontak sama sekali dari militer Turki. Kami juga tak melanggar wilayah Turki,” lanjutnya.
“Jika mereka ingin memperingatkan kami, semestinya jet mereka menampakkan diri dengan terbang di jalur paralel. Tapi tak ada kontak dan tiba-tiba sebuah misil mengenai ekor pesawat kami,” tandas Murakhtin.

Credit okezone