Pembangkit listrik tenaga nuklir di Cattenom, Perancis bagian timur,
merupakan salah satu dari tujuh pembangkit yang dilintasi drone
misterius.
Hasil survei Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada 2014
menyebutkan bahwa 73 persen masyarakat Indonesia mendukung pemanfaatan
nuklir untuk energi listrik. Sayangnya, dalam program kelistrikan 35.000
MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, pemanfaatan nuklir sama
sekali tidak disinggung.
Selain isu lingkungan dan keamanan, pemanfaatan nuklir untuk energi listrik diakui juga terkendala isu finansial. Sebenarnya, berapakah investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTN?
“Kalau PLTN didirikan di daerah yang memiliki resiko gempa tinggi, seperti di Jepang, maka investasinya bisa mencapai Rp 50 triliun per reaktor dengan kapasitas pembangkit 1.000-1.400 MW. Tapi, kalau didirikan di daerah yang relatif aman dari resiko gempa seperti Korea, investasinya antara Rp 25 triliun – Rp 30 triliun,” ujar Djarot S Wisnubroto, Kepala Batan, dalam sebuah diskusi, Minggu (12/4/2015).
Djarot bahkan memperkirakan, potensi cadangan bahan nuklir tidak hanya 50.000 ton, melainkan mencapai 70.000 ton. Namun, dia menegaskan diperlukan jalan panjang untuk memanfaatkan potensi sebesar itu. Yang jelas, kebutuhan untuk satu PLTN berukuran 1.000 MW ditaksir hanya sekitar 200 ton uranium per tahun. Artinya, dari cadangan uranium yang ada di Kalimantan Barat saja, yakni sebanyak 29.000 ton uranium, jika dimanfaatkan maka bisa untuk mencukupi kebutuhan pembangkit berkapasitas 1.000 MW hingga 145 tahun.
Djarot mengatakan, permintaan PLTN di dunia makin besar. Uni Emirate Arab akan membangun PLTN pada 2017, begitu juga dengan Turki, Vietna, Yordania, Bangladesh. “Pelopornya adalah Tiongkok yang membangun 28 PLTN,” imbuh Djarot.
Sementara itu, Indonesia baru bisa membangun 3 unit mini reaktor yakni di Serpong dengan kapasitas 30 MW (tahun 1983), Bandung yang awalnya dibangun 250 kilowatt (tahun 1965), dan Yogyakarta dengan kapasitas 100 kilowatt (tahun 1974).
Selain isu lingkungan dan keamanan, pemanfaatan nuklir untuk energi listrik diakui juga terkendala isu finansial. Sebenarnya, berapakah investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTN?
“Kalau PLTN didirikan di daerah yang memiliki resiko gempa tinggi, seperti di Jepang, maka investasinya bisa mencapai Rp 50 triliun per reaktor dengan kapasitas pembangkit 1.000-1.400 MW. Tapi, kalau didirikan di daerah yang relatif aman dari resiko gempa seperti Korea, investasinya antara Rp 25 triliun – Rp 30 triliun,” ujar Djarot S Wisnubroto, Kepala Batan, dalam sebuah diskusi, Minggu (12/4/2015).
Djarot bahkan memperkirakan, potensi cadangan bahan nuklir tidak hanya 50.000 ton, melainkan mencapai 70.000 ton. Namun, dia menegaskan diperlukan jalan panjang untuk memanfaatkan potensi sebesar itu. Yang jelas, kebutuhan untuk satu PLTN berukuran 1.000 MW ditaksir hanya sekitar 200 ton uranium per tahun. Artinya, dari cadangan uranium yang ada di Kalimantan Barat saja, yakni sebanyak 29.000 ton uranium, jika dimanfaatkan maka bisa untuk mencukupi kebutuhan pembangkit berkapasitas 1.000 MW hingga 145 tahun.
Djarot mengatakan, permintaan PLTN di dunia makin besar. Uni Emirate Arab akan membangun PLTN pada 2017, begitu juga dengan Turki, Vietna, Yordania, Bangladesh. “Pelopornya adalah Tiongkok yang membangun 28 PLTN,” imbuh Djarot.
Sementara itu, Indonesia baru bisa membangun 3 unit mini reaktor yakni di Serpong dengan kapasitas 30 MW (tahun 1983), Bandung yang awalnya dibangun 250 kilowatt (tahun 1965), dan Yogyakarta dengan kapasitas 100 kilowatt (tahun 1974).
Credit KOMPAS.com
