Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres,
telah menerima notifikasi resmi dari Makedonia untuk mengubah nama
negara mereka menjadi Republik Makedonia Utara. (Reuters/Rafael
Marchante)
Guterres pada Rabu (13/2) menyambut baik perkembangan yang diharapkan mengakhiri perselisihan antara Yunani dan Makedonia tersebut.
Melalui sebuah pernyataan, Guterres memuji para pemimpin Makedonia dan Yunani atas "visi ke depan" mereka dan mendesak organisasi regional dan mitra internasional untuk mendukung langkah bersejarah tersebut.
Guterres mengatakan bahwa penyelesaian ini menunjukkan bahwa "masalah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan dapat diselesaikan melalui dialog serta kemauan dari para pemangku kepentingan."
Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa notifikasi ini kemudian akan dikirim ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan.
Nama ini baru mulai berlaku pada Selasa (12/2), setelah perubahan konstitusi diterbitkan dalam lembaran resmi. Selama ini, di PBB, negara itu dikenal sebagai Republik Makedonia Bekas Yugoslavia (FYROM).
Sejak 1991, Athena keberatan negara tetangganya disebut Makedonia karena Yunani memiliki sebuah provinsi bersejarah di bagian utara negaranya dengan nama yang sama. Yunani memblokir integrasi NATO dan UE di Makedonia hingga negara itu mengubah namanya.
Sengketa 27 tahun itu akhirnya diselesaikan pada bulan Juni melalui pembicaraan yang diperantarai oleh PBB.
Credit cnnindonesia.com
