RAMALLAH
- Kepala Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Salim
al-Zanoun, mengancam akan menangguhkan pengakuan organisasi itu terhadap
Israel kecuali negara Zionis itu mau mengakui negara Palestina.
"Sudah waktunya untuk menangguhkan pengakuan kami terhadap Israel sampai yang terakhir mengakui negara Palestina," kata al-Zanoun pada pertemuan Dewan Pusat PLO di kota Tepi Barat, Ramallah, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (16/8/2018).
Al-Zanoun mengecam apa yang ia gambarkan sebagai upaya oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk memeras warga dan kepemimpinan Palestina.
Ia juga menekankan perlunya untuk mematuhi resolusi sebelumnya yang diadopsi oleh Dewan Nasional PLO dan Dewan Pusatnya untuk menghadapi kebijakan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Pada awal Mei, Dewan Nasional mengamanatkan Komite Eksekutif otoritatif PLO untuk mempertimbangkan menangguhkan pengakuan Israel sampai yang terakhir mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan pra-1967.
Al-Zanoun juga menyerukan Hamas, yang telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007, untuk mengizinkan pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah melaksanakan kewenangannya di daerah kantong pantai yang diblokir itu.
Pada hari Rabu, Dewan Pusat - yang didominasi oleh gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas - mengadakan pertemuan ke-29 di Ramallah, Ibu Kota administratif pemerintah Palestina.
Pertemuan itu diboikot oleh Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), dan Gerakan Inisiatif Nasional Palestina.
"Sudah waktunya untuk menangguhkan pengakuan kami terhadap Israel sampai yang terakhir mengakui negara Palestina," kata al-Zanoun pada pertemuan Dewan Pusat PLO di kota Tepi Barat, Ramallah, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (16/8/2018).
Al-Zanoun mengecam apa yang ia gambarkan sebagai upaya oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk memeras warga dan kepemimpinan Palestina.
Ia juga menekankan perlunya untuk mematuhi resolusi sebelumnya yang diadopsi oleh Dewan Nasional PLO dan Dewan Pusatnya untuk menghadapi kebijakan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Pada awal Mei, Dewan Nasional mengamanatkan Komite Eksekutif otoritatif PLO untuk mempertimbangkan menangguhkan pengakuan Israel sampai yang terakhir mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan pra-1967.
Al-Zanoun juga menyerukan Hamas, yang telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007, untuk mengizinkan pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah melaksanakan kewenangannya di daerah kantong pantai yang diblokir itu.
Pada hari Rabu, Dewan Pusat - yang didominasi oleh gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas - mengadakan pertemuan ke-29 di Ramallah, Ibu Kota administratif pemerintah Palestina.
Pertemuan itu diboikot oleh Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), dan Gerakan Inisiatif Nasional Palestina.
Credit sindonews.com
