Boneka Narapidana Koruptor (ilustrasi).
CB, RIYADH -- Jaksa Agung Arab Saudi Sheikh Saud
Al Mojeb menyebut penangkapan terhadap puluhan tokoh kerajaan Arab
Saudi, menteri, mantan menteri dan pengusaha, baru awal dari upaya
pemberantasan korupsi. Menurutnya, masih banyak pejabat lain yang
melakukan hal serupa di luar sana.
"Penahanan tersebut juga hanya awal dari sebuah proses penting untuk
membasmi korupsi dimanapun berada," ujar Jaksa Agung seperti dilansir BBC News pada Senin (6/11).
Adapun pembersihan praktik korupsi dalam bisnis dan politik Arab Saudi muncul pada hari Ahad (6/11) lalu saat Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang membentuk badan anti-korupsi yang dipimpin oleh putra mahkota sendiri. Adapun putra mahkota melalui badan tersebut memerintahkan penahanan terhadap 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri, juga pebisnis miliarder internasional Al-Waleed bin Talal dilaporkan termasuk di antara yang ikut ditahan.
Ia juga mengungkap hari ini telah menginterogasi lengkap pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi. Tak hanya itu, pihaknya juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berasal dari puluhan orang mulai dari pihak kerajaan, menteri dan pengusaha yang ditangkap lembaga anti korupsi yang baru-baru ini dibentuk di Arab Saudi.
"Semua yang dicurigai saat ini, akan memiliki akses penuh terhadap sumber daya hukum, dan persidangan akan dilakukan secara tepat waktu dan terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan." kata dia.
Adapun pembersihan praktik korupsi dalam bisnis dan politik Arab Saudi muncul pada hari Ahad (6/11) lalu saat Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang membentuk badan anti-korupsi yang dipimpin oleh putra mahkota sendiri. Adapun putra mahkota melalui badan tersebut memerintahkan penahanan terhadap 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri, juga pebisnis miliarder internasional Al-Waleed bin Talal dilaporkan termasuk di antara yang ikut ditahan.
Ia juga mengungkap hari ini telah menginterogasi lengkap pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi. Tak hanya itu, pihaknya juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berasal dari puluhan orang mulai dari pihak kerajaan, menteri dan pengusaha yang ditangkap lembaga anti korupsi yang baru-baru ini dibentuk di Arab Saudi.
"Semua yang dicurigai saat ini, akan memiliki akses penuh terhadap sumber daya hukum, dan persidangan akan dilakukan secara tepat waktu dan terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan." kata dia.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Operasi Pembersihan Koruptor di Arab Saudi Terus Berlanjut
KHOBAR
- Dua perusahaan Arab Saudi mengatakan sejumlah anggota dewan
perusahaan mereka telah ditahan dalam sebuat sweeping penyelidikan anti
korupsi. Meski begitu mereka mengatakan tetap beroperasi secara normal.
Dalam sebuah pernyataan singkat, Saudi Aseer Trading, Tourism and Manufacturing 4080.SE mengatakan bahwa dua anggota dewan telah dilaporkan ditahan. Namun mereka tidak menyebutkan nama atau mengkonfirmasi bahwa mereka ditahan oleh pihak berwenang.
Media Saudi melaporkan sebelumnya bahwa ketua perusahaan Abdullah Saleh Kamel telah ditahan. Pejabat Saudi mengatakan bahwa anggota dewan Aseer lainnya, mantan direktur jenderal Arab Saudi Airlines Khalid al-Mulheim, juga ditahan seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).
Sementara itu, Red Sea International 4230.SE, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang property, mengatakan bahwa bisnisnya terus berlanjut meski ada laporan media bahwa chairman Amr al-Dabbagh telah ditahan.
Pejabat Saudi mengatakan bahwa Dabbagh, mantan gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi, ditahan.
Para bangsawan, menteri, dan pengusaha Saudi termasuk di antara mereka yang terkena pembersihan anti-korupsi terbesar dari elit kerajaan yang makmur dalam sejarah modernnya.
Penangkapan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian langkah dramatis oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menegaskan pengaruh Saudi secara internasional dan memusatkan kekuatannya sendiri dalam sistem penguasa turun-temurun.
Di antara pengusaha yang ditahan lainnya adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, ketua perusahaan investasi Kingdom Holding 4280.SE. Al Tayyar Travel 1810.SE mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya terus beroperasi setelah media lokal melaporkan pendiri Nasser bin Aqeel al-Tayyar ditahan.
Dalam sebuah pernyataan singkat, Saudi Aseer Trading, Tourism and Manufacturing 4080.SE mengatakan bahwa dua anggota dewan telah dilaporkan ditahan. Namun mereka tidak menyebutkan nama atau mengkonfirmasi bahwa mereka ditahan oleh pihak berwenang.
Media Saudi melaporkan sebelumnya bahwa ketua perusahaan Abdullah Saleh Kamel telah ditahan. Pejabat Saudi mengatakan bahwa anggota dewan Aseer lainnya, mantan direktur jenderal Arab Saudi Airlines Khalid al-Mulheim, juga ditahan seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).
Sementara itu, Red Sea International 4230.SE, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang property, mengatakan bahwa bisnisnya terus berlanjut meski ada laporan media bahwa chairman Amr al-Dabbagh telah ditahan.
Pejabat Saudi mengatakan bahwa Dabbagh, mantan gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi, ditahan.
Para bangsawan, menteri, dan pengusaha Saudi termasuk di antara mereka yang terkena pembersihan anti-korupsi terbesar dari elit kerajaan yang makmur dalam sejarah modernnya.
Penangkapan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian langkah dramatis oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menegaskan pengaruh Saudi secara internasional dan memusatkan kekuatannya sendiri dalam sistem penguasa turun-temurun.
Di antara pengusaha yang ditahan lainnya adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, ketua perusahaan investasi Kingdom Holding 4280.SE. Al Tayyar Travel 1810.SE mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya terus beroperasi setelah media lokal melaporkan pendiri Nasser bin Aqeel al-Tayyar ditahan.
Credit sindonews.com
Ulama Saudi Dukung Raja Salman Berantas Korupsi
Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al Saud dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
CB, RIYADH -- Sejak Muhammad bin Salman ditunjuk
sebagai putra mahkota pertengahan tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah
mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai progresif. Di antaranya
mengizinkan konser musik dan hiburan lainnya, mengizinkan perempuan
menonton pertandingan olahraga di dalam stadion, serta mencabut larangan
mengemudi untuk perempuan.
Pemerintah Arab Saudi juga menangkap ribuan ulama yang dinilai mengampanyekan ekstremisme Islam. Dalam pernyataannya akhir bulan lalu, Pangeran Muhammad menekankan akan mengembalikan Islam yang lebih moderat di Arab Saudi. Ia secara tegas mengatakan, kebijakan-kebijakan religius yang dijalankan Arab Saudi sepanjang 30 tahun belakangan tak normal dan merupakan reaksi atas radikalisme yang dipicu Revolusi Iran pada 1979.
Sejauh ini, dewan ulama resmi ulama menyatakan dukungan atas langkah komite antikorupsi. “Hukum Islam memerintahkan kita untuk melawan korupsi, sementara kepentingan nasional kita memang memerlukan hal tersebut,” demikian pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Arab Saudi, kemarin. Mereka juga menilai pembentukan komite antikorupsi sebagai langkah bijaksana Raja Salman.
Kendati demikian, sebagian ulama di Arab Saudi memandang dengan waswas tindakan pembersihan oleh Raja Salman dan Pangeran Muhammad. Terlebih bagi mereka yang memandang curiga agenda reformasi dan kampanye moderasi Islam sang Pangeran.
“Tentu hal itu (penangkapan) membuat saya tak nyaman,” kata seorang ulama negara di Buraida, seperti dilansir New York Times, kemarin.
Buraida adalah sebuah kota konservatif di bagian utara Riyadh. Ia menyatakan khawatir atas kebijakan-kebijakan kerajaan yang kian memberikan keleluasaan bagi kaum perempuan.
Sejauh ini, kerajaan mencoba membungkam sentimen-sentimen serupa dari para ulama dengan melakukan penangkapan dan pelarangan menyampaikan pendapat yang tak sesuai kebijakan kerajaan. “Mereka (kerajaan) melakukan aksi pendahuluan. Semua yang melawan kebijakan kerajaan akan ditangkap,” kata ulama tersebut.
Pemerintah Arab Saudi juga menangkap ribuan ulama yang dinilai mengampanyekan ekstremisme Islam. Dalam pernyataannya akhir bulan lalu, Pangeran Muhammad menekankan akan mengembalikan Islam yang lebih moderat di Arab Saudi. Ia secara tegas mengatakan, kebijakan-kebijakan religius yang dijalankan Arab Saudi sepanjang 30 tahun belakangan tak normal dan merupakan reaksi atas radikalisme yang dipicu Revolusi Iran pada 1979.
Sejauh ini, dewan ulama resmi ulama menyatakan dukungan atas langkah komite antikorupsi. “Hukum Islam memerintahkan kita untuk melawan korupsi, sementara kepentingan nasional kita memang memerlukan hal tersebut,” demikian pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Arab Saudi, kemarin. Mereka juga menilai pembentukan komite antikorupsi sebagai langkah bijaksana Raja Salman.
Kendati demikian, sebagian ulama di Arab Saudi memandang dengan waswas tindakan pembersihan oleh Raja Salman dan Pangeran Muhammad. Terlebih bagi mereka yang memandang curiga agenda reformasi dan kampanye moderasi Islam sang Pangeran.
“Tentu hal itu (penangkapan) membuat saya tak nyaman,” kata seorang ulama negara di Buraida, seperti dilansir New York Times, kemarin.
Buraida adalah sebuah kota konservatif di bagian utara Riyadh. Ia menyatakan khawatir atas kebijakan-kebijakan kerajaan yang kian memberikan keleluasaan bagi kaum perempuan.
Sejauh ini, kerajaan mencoba membungkam sentimen-sentimen serupa dari para ulama dengan melakukan penangkapan dan pelarangan menyampaikan pendapat yang tak sesuai kebijakan kerajaan. “Mereka (kerajaan) melakukan aksi pendahuluan. Semua yang melawan kebijakan kerajaan akan ditangkap,” kata ulama tersebut.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
