RAMALLAH
- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan dia menolak keberadaan
kelompok bersenjata atau milisi di wilayah Gaza. Selain Hamas, saat ini
ada sejumlah kelompok yang beroperasi di Gaza yang memiliki sayap
militer.
"Palestina tidak ingin mengulangi model yang tidak berhasil yang memungkinkan milisi beroperasi di Gaza. Harus ada satu otoritas di Gaza: satu hukum dan satu senjata. Tidak ada tempat untuk kehadiran milisi," kata Abbas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (24/10).
Sejumlah sayap militer kelompok di Gaza yang paling terkenal adalah Brigade Ezzedine al-Qassam Hamas dan Brigade Al-Quds Jihad Islam. Hamas sendiri dalam beberapa kesempatan menyatakan mereka tidak akan menyerahkan senjata, karena menurut mereka senjata itu dibutuhkan untuk melawan penjajahan Israel.
Sementara itu, Abbas dalam pernyataanya mengatakan dia menolak semua campur tangan asing dalam urusan internal Palestina. Dia menyatakan hanya warga Palestina yang berhak menentukan masa depan Palestoina.
"Tidak ada yang harus mencampuri urusan dalam negeri kita karena kita tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kami meminta agar semua bantuan dari belahan dunia lain dikirim melalui Otoritas Palestina," ungkapnya.
Abbas kemudian melemparkan pujian terhadap kesepakatan rekonsiliasi baru-baru ini yang ditandatangani dengan Hamas. Dia menggambarkannya sebagai langkah maju bagi Palestina.
"Kesepakatan itu memiliki semua bahan untuk rekonsiliasi Sekarang kita pindah ke tahap implementasi. Perpecahan internal yang dimulai 10 tahun yang lalu setelah kudeta Hamas di Gaza telah sangat merugikan kepentingan Palestina," ungkapnya.
"Tapi sekarang kita bergerak menuju rekonsiliasi. Para menteri pemerintah dari Tepi Barat sedang mengunjungi Gaza dengan tujuan untuk bertanggung jawab atas daerah kantong di bawah kekuasaan satu negara," tukasnya.
"Palestina tidak ingin mengulangi model yang tidak berhasil yang memungkinkan milisi beroperasi di Gaza. Harus ada satu otoritas di Gaza: satu hukum dan satu senjata. Tidak ada tempat untuk kehadiran milisi," kata Abbas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (24/10).
Sejumlah sayap militer kelompok di Gaza yang paling terkenal adalah Brigade Ezzedine al-Qassam Hamas dan Brigade Al-Quds Jihad Islam. Hamas sendiri dalam beberapa kesempatan menyatakan mereka tidak akan menyerahkan senjata, karena menurut mereka senjata itu dibutuhkan untuk melawan penjajahan Israel.
Sementara itu, Abbas dalam pernyataanya mengatakan dia menolak semua campur tangan asing dalam urusan internal Palestina. Dia menyatakan hanya warga Palestina yang berhak menentukan masa depan Palestoina.
"Tidak ada yang harus mencampuri urusan dalam negeri kita karena kita tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kami meminta agar semua bantuan dari belahan dunia lain dikirim melalui Otoritas Palestina," ungkapnya.
Abbas kemudian melemparkan pujian terhadap kesepakatan rekonsiliasi baru-baru ini yang ditandatangani dengan Hamas. Dia menggambarkannya sebagai langkah maju bagi Palestina.
"Kesepakatan itu memiliki semua bahan untuk rekonsiliasi Sekarang kita pindah ke tahap implementasi. Perpecahan internal yang dimulai 10 tahun yang lalu setelah kudeta Hamas di Gaza telah sangat merugikan kepentingan Palestina," ungkapnya.
"Tapi sekarang kita bergerak menuju rekonsiliasi. Para menteri pemerintah dari Tepi Barat sedang mengunjungi Gaza dengan tujuan untuk bertanggung jawab atas daerah kantong di bawah kekuasaan satu negara," tukasnya.
Credit sindonews.com
