Senin, 18 Mei 2015

Vietnam Tolak Larangan Tangkap Ikan di Laut Cina Selatan


Vietnam Tolak Larangan Tangkap Ikan di Laut Cina Selatan  
Anggota Pasukan Penjaga Pantai Vietnam bertugas mengawasi wilayah negara itu di Laut Cina Selatan. (Reuters/Martin Petty)
 
 
Hanoi, CB -- Vietnam menentang keras larangan pengambilan ikan sementara yang diterapkan Tiongkok di sebagian area Teluk Tonkin, wilayah laut yang dimiliki oleh kedua negara.

Langkah Tiongkok ini diambil ketika kedua negara berupaya memperbaiki hubungan setelah terjadi pertikaian bilateral pada Mei tahun lalu, ketika Tiongkok mengerahkan anjungan minyak lepas pantai di wilayah perairan yang diklaim milik Vietnam.

Insiden ini menyebabkan konfrontasi antara kapal laut kedua negara, dan juga protes anti-Tiongkok yang diwarnai dengan kekerasan di Vietnam.


Kementerian luar negeri Vietnam mengunggah pernyatan di situsnya bahwa larangan seluruh kegiatan penangkapan ikan antara 16 Mei dan 1 Agustus itu melanggar hukum internasional, hak-hak kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam.

Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua mengatakan, Tiongkok menerapkan larangan penangkapan ikan tahunan sejak 1999 “untuk mempromosikan perkembangan berkesinambungan bagi industri perikanan di Laut Cina Selatan, dan melindungi kepentingan mendasar para nelayan”.

Pihak berwenang Tiongkok mengancam akan menghukum pelaku pelanggaran aturan ini dengan denda, pencabutan ijin, penyitaan kapal dan kemungkinan dakwaan pidana.

Tiongkok dan Vietnam sama-sama mengklaim memiliki sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dan sejumlah pulau terpencil dan batu karang.

Ketegangan kedua negara meningkat pada 2012 dan 2014 setelah Beijing menahan sejumlah nelayan Vietnam karena mencari ikan di perairan yang diperebutkan. Kedua negara sama-sama menuduh masing-masing pihak melakukan intimidasi dan aksi menabrak kapal dengan sengaja.

Harian China Daily melaporkan bahwa pada Minggu (17/5), Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan mengatakan kepada mitranya dari Vietnam Phung Quang Thanh bahwa kedua negara memiliki “kebijakan dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kelautan”.

Pertemuan pertama kedua menteri pertahanan ini diadakan di provinsi Yunnan, Tiongkok.

Beijing mengklaim lebih dari 90 persen wilayah Laut Cina Selatan yang berpotensi kaya akan energi, berdasarkan peta resmi wilayah yang memperlihatkan garis cakupan wilayah Tiongkok yang mencapai hingga wilayah Asia Tenggara.

Negera itu baru-baru ini mempercepat kegiatan membangun satu pulau di deretan karang dangkal di wilayah yang diperebutkan.

Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei juga memiliki klaim atas wilayah Laut Cina Selatan.



Credit  CNN Indonesia