"Kami akan tetap menggunakan rute penerbangan sesuai dengan hukum internasional dari berbagai konvesi yang kami sepakati," kata Aquino kepada sejumlah wartawan saat ditanya sikap Filipina terkait ancaman dari Tiongkok.
Pada pekan lalu, pihak militer Tiongkok meminta pesawat mata-mata P-8 Poseidon milik Amerika Serikat untuk keluar dari wilayah udara yang status kepemilikannya masih disengketakan, yaitu kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan.
Pihak kementerian luar negeri Tiongkok kemudian menegaskan bahwa mereka mempunyai hak kedaulatan di perairan tersebut, termasuk kekayaan laut dan juga udara di atasnya.
Beijing memang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan--bahkan di tempat-tempat yang sangat dekat dengan garis pantai Filipina dan sejumlah negara lain di Asia Tenggara.
Baru baru ini, Tiongkok melakukan sejumlah tindakan yang dinilai mengkhawatirkan bagi negara-negara yang turut bersengketa.
Salah satunya adalah reklamasi besar-besaran di kepulauan Spratly--terletak di antara Filipina dan Vietnam--untuk mengubah wilayah terumbu karang menjadi pulau buatan.
Pulau buatan itu rencanya akan digunakan sebagai ladasan pesawat udara dan juga pembangunan fasilitas militer lainnya.
Mengenai peringatan Tiongkok untuk tidak terbang di wilayah sengketa, Aquino mengatakan bahwa Filipina tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada Beijing meski dia mengakui bahwa kekuatan militer kedua negara tidak berimbang.
"Kami akan mempertahankan hak kami di zona ekonomi eksklusif," kata dia.
"Kesimpulannya adalah, kami akan mempertahankan hak dengan segala kemampuan kami," katanya.
Di sisi lain, Aquino juga mengungkapkan bahwa negaranya tengah merundingkan sengketa wilayah tersebut dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat. Namun demikian, tidak tidak menjelaskan lebih jauh mengenai perundingan tersebut.
Selain Filipina, negara lain yang bersengketa dengan Tiongkok adalah Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darusalam.
Semua negara tersebut, kecuali Brunei, mempunyai fasilitas militer di kepulauan Spratly.
Credit ANTARA News