Keberadaan Rohingya dinilai mengganggu pariwisata di Bangladesh.
Anak-anak pengungsi rohingya di Kuala Langsa. (REUTERS)
"Relokasi kamp-kamp Rohingya pasti akan dilakukan," kata Amit Kumar Baul, pejabat pemerintah Bangladesh yang dikutip Guardian pada Kamis, 28 Mei 2015. Rencana itu didukung oleh PM Sheikh Hasina.
Baul mengatakan, sejauh ini langkah-langkah informal sudah dilakukan, berdasarkan pada instruksi dari PM. Seorang pemimpin Rohingya, mendesak pemerintah Bangladesh mempertimbangkan kembali rencana itu.
Mohammad Islam, yang tinggal pada salah satu kamp Rohingya, mengatakan, relokasi akan membuat hidup pengungsi menjadi lebih buruk. "Kami ingin pemerintah dan internasional, menyelesaikan persoalan kami dari sini," ucapnya.
Terdapat tidak kurang dari 32.000 pengungsi Rohingya terdaftar di Bangladesh. Mereka ditempatkan pada dua kamp di distrik Cox's Bazar. Rohingya meninggalkan Myanmar, akibat diskriminasi yang terjadi di negara itu.
Badan pengungsi PBB yang membantu para pengungsi di kedua kamp, sejak 1991, mengatakan skema pemindahan pengungsi, harus dilakukan secara sukarela untuk mencapai hasil yang sukses.
"Kesuksesan rencana, akan tergantung dari apa yang menjadi tawaran di lokasi baru, dan apakah pengungsi akan suka berada di sana," kata juru bicara UNHCR, Onchita Shadman.
Onchita mengatakan, relokasi yang dipaksakan, bakal menjadi masalah yang kompleks dan kontroversial. Menurut Baul, relokasi dipicu kekhawatiran pada terganggunya pariwisata di Cox's Bazar, akibat adanya kamp Rohingya.
Wilayah itu disebut memiliki potensi pariwisata yang besar, dengan 125 kilometer pantai yang menjadi salah satu objek kunjungan turis. "Oleh karena itu, rencana merelokasi mereka ke wilayah yang terisolasi, akan dilakukan," kata Baul.
Rencana Bangladesh terungkap, hanya beberapa hari setelah Hasina mengecam warganya, yang menjadi migran ekonomi ke negara lain. Dia menyebut para migran itu sakit jiwa, menuduh mereka merusak citra negara.
Relokasi ke pulau belum diumumkan secara resmi, tapi para pejabat telah diminta mempersiapkannya. Pejabat pemerintah di Pulau Hatiya, Badre Firdaus, mengatakan, ada 200 hektare lahan yang cocok sebagai lokasi kamp baru.
Namun, rencana pemindahan itu, tidak akan menyertakan lebih dari 200.000 pengungsi Rohingya tidak terdaftar, yang tinggal dekat dua kamp Rohingya dalam satu dekade terakhir.
Mereka meninggalkan Myanmar dan masuk ke perbatasan Bangladesh, hidup di dekat kamp pengungsi Rohingya yang terdaftar, namun tidak memperoleh bantuan makanan atau bantuan lainnya.
Credit VIVA.co.id
