Rabu, 01 April 2015

Tiongkok Perintahkan Barak Militer Dibangun dengan Sederhana


Tiongkok Perintahkan Barak Militer Dibangun dengan Sederhana  
Pemerintah Tiongkok memerintahkan pembangunan barak militer sesederhana dan seekonomis mungkin demi mencegah praktik suap dan korupsi pejabat. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
 
 
Beijing, CB -- Pemerintah Tiongkok memerintahkan pembangunan barak militer sesederhana dan seekonomis mungkin demi mencegah praktik suap dan korupsi pejabat. Bahkan jika bisa, bahan bangunan memakai buatan dalam negeri, bukan impor.

Diberitakan Reuters, Selasa (31/3), hal ini disampaikan Kementerian Pertahanan Tiongkok dalam pernyataan di situsnya. Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa perintah pembangunan barak sederhana ini sejalan dengan tuntutan agar militer dapat berhemat dan tidak hidup mewah.

Dalam peraturan itu diatur juga soal warna barak yang diperbolehkan, yaitu polos dan pucat, sesuai dengan seragam. Barak baru juga harus terkoneksi dengan internet dan hemat energi.

"Bahan yang digunakan harus ekonomis, tahan lama, tampak bagus dan bisa digunakan. Penggunaan bahan konstruksi yang mewah dan mutakhir dilarang; utamakan menggunakan produk Tiongkok, dan produk mewah dari luar negeri dilarang," ujar pernyataan Kemhan.

Angkatan bersenjata Tiongkok, merupakan yang terbesar di dunia, telah menjadi salah satu fokus utama pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Biasanya tindak korupsi terhadap pejabat militer berupa suap dan pemberian barang-barang mewah atau pengeluaran yang berlebihan.

Seorang pejabat tinggi militer Tiongkok, Jenderal Gu Junshan, dipecat dengan tidak hormat tahun 2012 dan diadili akibat tuduhan korupsi, penyuapan, penggelapan uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan menyita seluruh aset Gu dan keluarganya. Media Tiongkok memberitakan, Gu terobsesi pada emas.

Tiongkok mulai meningkatkan pemberantasan korupsi di kemiliteran pada akhir 1990-an, melarang semua anggota Tentara Pembebasan Rakyat terlibat dalam bisnis. Namun menurut pengamat, militer Tiongkok beberapa tahun terakhir terlibat transaksi senjata karena kurangnya pengawasan.



Credit  CNN Indonesia