Lima menteri dari pemerintahan sebelumnya tetap berada dalam posisi mereka. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Riyad al-Malki, Menteri Keuangan Shukri Bishara, Menteri Informasi Nabil Abu Rudeineh, Menteri Pariwisata Rola Maayaa dan Wakil Perdana Menteri Ziad Abu Amr. Sementara 17 menteri lainnya adalah orang baru.
Selain itu, tidak ada yang menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Agama. Keduanya dipegang oleh Shtayyeh.
Seperti dalam pemerintahan sebelumnya, hanya ada tiga menteri perempuan seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (14/4/2019).
Pemerintah baru Palestina dibentuk setelah Perdana Menteri sebelumnya, Rami Hamdallah, mengundurkan diri pada Januari lalu. Pengunduran dirinya terjadi setelah kegagalan pembicaraan rekonsiliasi antara Partai Fatah dan kelompok Hamas.
Pemerintah baru secara resmi menandai berakhirnya upaya rekonsiliasi yang terhenti antara kedua kelompok. Pemerintah Palestina hanya terdiri dari faksi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), terutama Fatah, dan mengecualikan kelompok Hamas serta kelompok Jihad Islam.
Faksi sekuler kiri radikal dari PLO, seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina, telah memboikot pemerintah baru. Keduanya beralasan pemerintahan itu akan meningkatkan perpecahan di antara rakyat Palestina.
Selain itu penunjukkan Mohammad Shtayyeh ini juga ditentang oleh kelompok Hamas.
Credit sindonews.com
