![Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/05/id_723932/723932_720.jpg)
C, Washington – Pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika, Donald Trump, bertemu dengan sejumlah pejabat pemberontak Venezuela selama setahun terakhir untuk membicarakan rencana kudeta terhadap Presiden Nicolas Maduro.
Media New York Times melansir penjelasan soal ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang ikut dalam pembicaraan itu.
Hubungan jalur bawah tanah AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.
Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam
terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot
di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut
sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim
militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang
Dingin.
Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.
Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
“Preferensi
kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai
dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan
Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Menurut Marquis, pemerintah AS menerima keprihatinan dari berbagai kalangan di Venezuela seperti jutaan elemen masyarakat sipil, pejabat partai berkuasa, pejabat keamanan, hingga jutaan warga yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri.
“Mereka semua berbagi satu tujuan: membangun kembali demokrasi di Tanah Air mereka,” kata Maquis.
Solusi jangka panjang bagi krisis di Venezuela, Marquis menjelaskan, hanya dapat datang dari pemulihan pemerintahan dengan praktek-praktek demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap pondasi HAM dan kebebasan.
Media New York Times melansir penjelasan soal ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang ikut dalam pembicaraan itu.
Hubungan jalur bawah tanah AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.
Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.
Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
Menurut Marquis, pemerintah AS menerima keprihatinan dari berbagai kalangan di Venezuela seperti jutaan elemen masyarakat sipil, pejabat partai berkuasa, pejabat keamanan, hingga jutaan warga yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri.
“Mereka semua berbagi satu tujuan: membangun kembali demokrasi di Tanah Air mereka,” kata Maquis.
Solusi jangka panjang bagi krisis di Venezuela, Marquis menjelaskan, hanya dapat datang dari pemulihan pemerintahan dengan praktek-praktek demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap pondasi HAM dan kebebasan.
Credit tempo.co
