![Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua China, personel keamanan mengamankan Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama serangan drone ketika dia berpidato di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Xinhua via AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/05/id_723930/723930_720.jpg)
CB, Caracas – Menteri Luar Negeri Venezuela,
Jorge Arreaza, menuduh pemerintah Amerika Serikat berupaya melakukan
intervensi dan mendukung konspirasi kelompok militer, yang berupaya
melakukan kudeta.
Arreaza mengatakan ini menanggapi berita yang dilansir media New York Times pada Sabtu pekan lalu bahwa beberapa pejabat AS berhubungan dengan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang merencanakan plot kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Kami mengecam rencana intervensi dan dukungan pemerintah AS untuk konspirator militer melawan Venezuela,” kata Jorge Arreaza dalam cuitan di Twitter lewat akun @jaarreaza pada Sabtu, 8 September 2018 waktu setempat.
Menurut media NY Times, hubungan antara pejabat AS dengan bekas komandan militer Venezuela itu berlangsung selama setahun terakhir. Penjelasan soal adanya kontak kedua pihak ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan bekas komandan militer Venezuela tadi, yang ikut dalam proses pembicaraan.
Hubungan lewat jalur bawah tanah antara pejabat AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena adanya latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.
Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang Dingin.
Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.
Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
“Preferensi kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Pada 2017, Presiden Trump mengatakan AS mempertimbangkan semua opsi termasuk opsi militer terhadap Venezuela. Komentar ini memunculkan kutukan dari berbagai negara di kawasan itu termasuk musuh politik Maduro.
Ekonomi Venezuela mengalami kebangkrutan di bawah pemerintahan Maduro dengan inflasi hingga 200 ribu persen. Bahan makanan pokok dan obat-obatan dasar semakin sulit diperoleh. Banyak warga Venezuela yang mengungsi ke negara tetangga seperti Kolombia, Ekuador dan Peru.
Maduro menuding Venezuela menjadi korban dari perang ekonomi yang dipimpin barisan politikus oposisi dan didukung pemerintahan Trump. AS telah mengenakan sejumlah sanksi terhadap pemerintahan Venezuela.
Arreaza mengatakan ini menanggapi berita yang dilansir media New York Times pada Sabtu pekan lalu bahwa beberapa pejabat AS berhubungan dengan seorang bekas komandan militer Venezuela, yang merencanakan plot kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Kami mengecam rencana intervensi dan dukungan pemerintah AS untuk konspirator militer melawan Venezuela,” kata Jorge Arreaza dalam cuitan di Twitter lewat akun @jaarreaza pada Sabtu, 8 September 2018 waktu setempat.
Menurut media NY Times, hubungan antara pejabat AS dengan bekas komandan militer Venezuela itu berlangsung selama setahun terakhir. Penjelasan soal adanya kontak kedua pihak ini berasal dari sejumlah pejabat AS dan bekas komandan militer Venezuela tadi, yang ikut dalam proses pembicaraan.
Hubungan lewat jalur bawah tanah antara pejabat AS dengan kelompok perancang kudeta Venezuela merupakan perjudian besar bagi Washington karena adanya latar belakang sejarah intervensi rahasia AS di Amerika Latin.
Banyak pihak di kawasan ini masih merasakan penolakan yang mendalam terhadap AS karena mendukung berbagai upaya pemberontakan, kudeta, plot di negara-negara seperti Kuba, Nikaragua, dan Chile. AS juga disebut sengaja menutup mata terhadap berbagai pelanggaran HAM oleh rezim militer yang berkuasa di kawasan Amerika Latin ini selama era Perang Dingin.
Gedung Putih menolak menjawab detil pertanyaan NY Times soal pertemuan-pertemuan rahasia itu. Namun, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa penting untuk terlibat dalam dialog dengan semua orang Venezuela, yang menunjukkan keinginan untuk demokrasi. “Ini untuk membawa perubahan positif ke sebuah negara yang telah sangat menderita di bawah Maduro,” begitu pernyataan Gedung Putih seperti dilansir dari NY Times.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune
Menurut media ini, salah satu komandan militer Venezuela yang terlibat dalam pembicaraan ini sulit disebut sebagai figur ideal untuk mengembalikan demokrasi ke negara itu. Komandan militer Venezuela itu termasuk dalam daftar pejabat korup yang dikeluarkan pemerintah AS.
Washington telah menuduh komandan militer Venezuela itu dan sejumlah aparat keamanan lainnya sebelum ini terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ini termasuk menyiksa para tokoh kritis, memenjarakan ratusan orang sebagai tahanan politik, melukai ribuan warga sipil, terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang, dan berkolaborasi dengan organisasi FARC, yang merupakan pasukan bersenjata di Kolombia dan dianggap teroris oleh AS.
Pada akhirnya, pejabat AS memutuskan menolak membantu komplotan kudeta ini sehingga rencana mereka terhenti.
Soal ini, media Politico melansir Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump berupaya mengembalikan demokrasi yang damai dan teratur di Venezuela.
“Preferensi kebijakan AS untuk upaya pemulihan demokrasi di Venezuela secara damai dan teratur tetap tidak berubah,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Garrett Marquis, dalam pernyataannya.
Pada 2017, Presiden Trump mengatakan AS mempertimbangkan semua opsi termasuk opsi militer terhadap Venezuela. Komentar ini memunculkan kutukan dari berbagai negara di kawasan itu termasuk musuh politik Maduro.
Ekonomi Venezuela mengalami kebangkrutan di bawah pemerintahan Maduro dengan inflasi hingga 200 ribu persen. Bahan makanan pokok dan obat-obatan dasar semakin sulit diperoleh. Banyak warga Venezuela yang mengungsi ke negara tetangga seperti Kolombia, Ekuador dan Peru.
Maduro menuding Venezuela menjadi korban dari perang ekonomi yang dipimpin barisan politikus oposisi dan didukung pemerintahan Trump. AS telah mengenakan sejumlah sanksi terhadap pemerintahan Venezuela.
Credit tempo.co
