CB, Jakarta - Media Korea Utara
kembali menuntut permintaan maaf dan kompensasi Jepang atas
penjajahannya terhadap wilayah semenanjung Korea selama Perang Dunia II.
Dilaporkan United Press International pada 26 September 2018, Rodong Sinmun, surat kabar Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, melakukan seruan di tengah pembicaraan yang berkembang tentang rencana pertemuan Kim Jong Un dan Shinzo Abe yang bertujuan meningkatkan hubungan bilateral.
"Orang-orang kami belum melupakan dosa masa lalu yang dilakukan oleh Jepang bahkan untuk sesaat," kata surat kabar itu.
"Tanpa pertobatan, permintaan maaf dan kompensasi untuk dosa masa lalu, (Jepang) tidak akan dapat hidup dengan percaya diri di komunitas internasional," jelas laporan Rodong Sinmun.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan). Reuters via Nikkei Asian Review
Surat kabar itu juga menyuarakan ketidaknyamanan atas niat Jepang untuk memperbarui persenjataan yang lebih berat yang menurut para pengamat ditujukan untuk melawan ancaman militer Korea Utara.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengisyaratkan kesediaannya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk membahas masalah lama, yakni warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara.
"Untuk menyelesaikan masalah penculikan, saya juga siap untuk memecahkan cengkeraman ketidakpercayaan bersama dengan Korea Utara, memulai dengan awal yang baru dan bertemu langsung dengan Ketua Kim Jong Un," kata Abe saat berpidato di sidang umum PBB, dikutip dari France24.
"Tetapi jika kita ingin memilikinya, maka saya memutuskan bahwa itu harus berkontribusi pada resolusi masalah penculikan," lanjut Abe.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, berpidato selama sidang ke-73 Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa 25 September 2018. [REUTERS]
Korea Utara menculik sejumlah warga Jepang pada 1970-an dan 1980-an untuk melatih mata-mata Korea Utara mempelajari bahasa dan budaya Jepang.
Perdana Menteri Jepang saat itu, Junichiro Koizumi melakukan perjalanan ke Pyongyang pada 2002 dan 2004 untuk memulihkan hubungan dengan ayah Kim Jong Un, Kim Jong Il, dan diberitahu oleh Korea Utara bahwa korban penculikan yang tersisa telah meninggal, namun klaim ini ditolak oleh anggota keluarga dan aktivis Jepang.
Media Pyongyang berpendapat bahwa Tokyo pertama-tama harus mengambil langkah untuk sepenuhnya menebus kesalahan masa lalu dan membuat kompensasi. Jepang menjajah semenanjung Korea dari 1910-1945.
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, saat ini berada di New York untuk sidang Majelis Umum PBB. Diyakni ia akan bertemu dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, selama di New York.
Dilaporkan United Press International pada 26 September 2018, Rodong Sinmun, surat kabar Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, melakukan seruan di tengah pembicaraan yang berkembang tentang rencana pertemuan Kim Jong Un dan Shinzo Abe yang bertujuan meningkatkan hubungan bilateral.
"Orang-orang kami belum melupakan dosa masa lalu yang dilakukan oleh Jepang bahkan untuk sesaat," kata surat kabar itu.
"Tanpa pertobatan, permintaan maaf dan kompensasi untuk dosa masa lalu, (Jepang) tidak akan dapat hidup dengan percaya diri di komunitas internasional," jelas laporan Rodong Sinmun.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan). Reuters via Nikkei Asian Review
Surat kabar itu juga menyuarakan ketidaknyamanan atas niat Jepang untuk memperbarui persenjataan yang lebih berat yang menurut para pengamat ditujukan untuk melawan ancaman militer Korea Utara.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengisyaratkan kesediaannya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk membahas masalah lama, yakni warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara.
"Untuk menyelesaikan masalah penculikan, saya juga siap untuk memecahkan cengkeraman ketidakpercayaan bersama dengan Korea Utara, memulai dengan awal yang baru dan bertemu langsung dengan Ketua Kim Jong Un," kata Abe saat berpidato di sidang umum PBB, dikutip dari France24.
"Tetapi jika kita ingin memilikinya, maka saya memutuskan bahwa itu harus berkontribusi pada resolusi masalah penculikan," lanjut Abe.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, berpidato selama sidang ke-73 Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa 25 September 2018. [REUTERS]
Korea Utara menculik sejumlah warga Jepang pada 1970-an dan 1980-an untuk melatih mata-mata Korea Utara mempelajari bahasa dan budaya Jepang.
Perdana Menteri Jepang saat itu, Junichiro Koizumi melakukan perjalanan ke Pyongyang pada 2002 dan 2004 untuk memulihkan hubungan dengan ayah Kim Jong Un, Kim Jong Il, dan diberitahu oleh Korea Utara bahwa korban penculikan yang tersisa telah meninggal, namun klaim ini ditolak oleh anggota keluarga dan aktivis Jepang.
Media Pyongyang berpendapat bahwa Tokyo pertama-tama harus mengambil langkah untuk sepenuhnya menebus kesalahan masa lalu dan membuat kompensasi. Jepang menjajah semenanjung Korea dari 1910-1945.
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, saat ini berada di New York untuk sidang Majelis Umum PBB. Diyakni ia akan bertemu dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, selama di New York.
Credit tempo.co
