HANOI
- Dang Thi Ngoc Thinh mencatatkan sejarah di Vietnam sebagai Presiden
wanita pertama negara tersebut. Dang Thi, yang sebelumnya menjabat
sebagai Wakil Presiden ditunjuk untuk menggantikan Tran Dai Quang, yang
meninggal dunia pada pekan lalu.
Wanita yang lahir pada tahun 1959 dan memiliki gelar sarjana hukum dan gelar master dalam pembangunan partai ini disumpah pada hari Minggu kemarin sebagai Presiden sementara Vietnam.
Namun, penunjukan Dang Thi ternyata tidak mendapat sambutan positif dari kelompok pemantau dan juga aktivis perempuan dah HAM di negara komunis tersebut.
"Saya pikir penunjukan Dang Thi menjadi Presiden sementara secara simbolis penting, arti yang lebih luas terbatas pada beberapa wanita yang adalah anggota Partai Komunis," kata aktivis terkemukan Vietnam, Do Nguyen Mai Khoi.
Wanita yang lahir pada tahun 1959 dan memiliki gelar sarjana hukum dan gelar master dalam pembangunan partai ini disumpah pada hari Minggu kemarin sebagai Presiden sementara Vietnam.
Namun, penunjukan Dang Thi ternyata tidak mendapat sambutan positif dari kelompok pemantau dan juga aktivis perempuan dah HAM di negara komunis tersebut.
"Saya pikir penunjukan Dang Thi menjadi Presiden sementara secara simbolis penting, arti yang lebih luas terbatas pada beberapa wanita yang adalah anggota Partai Komunis," kata aktivis terkemukan Vietnam, Do Nguyen Mai Khoi.
"Namun
harus diingat, bahwa sebagai pemimpin terpilih yang tidak bertanggung
jawab kepada publik, penunjukan ini tidak mungkin memperbaiki kondisi
bagi sebagian besar wanita di Vietnam," sambungnya, seperti dilansir
Reuters pada Senin (24/9).
Sementara itu, Federasi HAM Internasional menyatakan, penunjukan Dang Thi tidak ada kaitannya dengan gender dan tidak berpengaruh pada posisi perempuan dalam politik di Vietnam. Menurut badan yang berbasis di Paris itu, penunjukan Dang Thi hanyalah urusan internal partai.
"Penunjukan seorang wanita sebagai Presiden Vietnam mungkin bersejarah, tetapi itu lebih berkaitan dengan politik partai internal daripada gender," kata Andrea Giorgetta, direktur Asia untuk Federasi HAM Internasional.
"Kenyataannya adalah, jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkat politik di Vietnam masih rendah dan mencerminkan stereotip gender yang mengakar kuat tentang peran perempuan dalam masyarakat negara itu," ungkapnya.
Vietnam sendiri sejatinya tidak memiliki penguasa penting dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni Presiden, Perdana Menteri, kepala Partai Komunis dan ketua Dewan Nasional. Presiden di Vietnam dianggap memiliki peran yang lebih seremonial.
Sementara itu, Federasi HAM Internasional menyatakan, penunjukan Dang Thi tidak ada kaitannya dengan gender dan tidak berpengaruh pada posisi perempuan dalam politik di Vietnam. Menurut badan yang berbasis di Paris itu, penunjukan Dang Thi hanyalah urusan internal partai.
"Penunjukan seorang wanita sebagai Presiden Vietnam mungkin bersejarah, tetapi itu lebih berkaitan dengan politik partai internal daripada gender," kata Andrea Giorgetta, direktur Asia untuk Federasi HAM Internasional.
"Kenyataannya adalah, jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkat politik di Vietnam masih rendah dan mencerminkan stereotip gender yang mengakar kuat tentang peran perempuan dalam masyarakat negara itu," ungkapnya.
Vietnam sendiri sejatinya tidak memiliki penguasa penting dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni Presiden, Perdana Menteri, kepala Partai Komunis dan ketua Dewan Nasional. Presiden di Vietnam dianggap memiliki peran yang lebih seremonial.
Credit sindonews.com
