CB, Jakarta - Pemerintah Kuwait mengecam laporan BBC berbahasa Arab mengenai invasi Irak ke negara tersebut pada 1990. "Laporan tersebut direkasa dan palsu," tulis kantor berita Kuwait News Agency, KUNA.
Menurut laporan Asharq Al-Awsat, media berbasis di London, program televisi yang dibawakan oleh pembawa acara Rania Al-Attar itu mengatakan, Kuwait adalah bagian dari wilayah kedaulatan Irak hingga 1920.
Siluet seorang tentara Amerika Serikat di Kuwait. (KUWAITTIMES)
"Pernyataan ini membuat Kementerian Informasi Kuwait geram dan mengecam laporan tersebut," tulis Arabian Business.
"Laporan tersebut bohong dan kesalahan serius yang tak bisa diterima, khususnya datang dari media internasional yang dikenal profesional. Media ini seharusnya melakukan klarifikasi, bukan mendistorsi fakta," bunyi pernyataan Kementerian sebagaimana dikutip KUNA. Pernyataan itu menambahkan, Kementerian Informasi memiliki hak meminta pertanggungjawaban institusi yang mendistorsi sejarah.
Para tentara dari Brigade 3, Divisi Kavaleri 1 di dalam pesawat yang akan membawa mereka kembali dari Kuwait ke Fort Hood, AS (21/12). REUTERS/Lucas Jackson
Menanggapi reaksi Kementerian Informasi tersebut, menurut Kuwait Times, BBC menjelaskan, lembaganya selalu menurunkan berita berimbang, obyektif dan netral. "Semua unsur itu harus terpenuhi sebelum menurunkan berita."
Kecaman pemerintah terhadap BBC itu bermula dari laporan khusus media dari Inggris itu mengenai ulang tahun ke-28 invasi Irak ke Kuwait yang dikutuk komunitas internasional. Dalam laporan tersebut disinggung mengenai kepemimpinan Amerika Serikat melakukan operasi militer guna mengembalikan kedaulatan Kuwait pada Januari 1991.
Menurut laporan Asharq Al-Awsat, media berbasis di London, program televisi yang dibawakan oleh pembawa acara Rania Al-Attar itu mengatakan, Kuwait adalah bagian dari wilayah kedaulatan Irak hingga 1920.
Siluet seorang tentara Amerika Serikat di Kuwait. (KUWAITTIMES)
"Laporan tersebut bohong dan kesalahan serius yang tak bisa diterima, khususnya datang dari media internasional yang dikenal profesional. Media ini seharusnya melakukan klarifikasi, bukan mendistorsi fakta," bunyi pernyataan Kementerian sebagaimana dikutip KUNA. Pernyataan itu menambahkan, Kementerian Informasi memiliki hak meminta pertanggungjawaban institusi yang mendistorsi sejarah.
Para tentara dari Brigade 3, Divisi Kavaleri 1 di dalam pesawat yang akan membawa mereka kembali dari Kuwait ke Fort Hood, AS (21/12). REUTERS/Lucas Jackson
Menanggapi reaksi Kementerian Informasi tersebut, menurut Kuwait Times, BBC menjelaskan, lembaganya selalu menurunkan berita berimbang, obyektif dan netral. "Semua unsur itu harus terpenuhi sebelum menurunkan berita."
Kecaman pemerintah terhadap BBC itu bermula dari laporan khusus media dari Inggris itu mengenai ulang tahun ke-28 invasi Irak ke Kuwait yang dikutuk komunitas internasional. Dalam laporan tersebut disinggung mengenai kepemimpinan Amerika Serikat melakukan operasi militer guna mengembalikan kedaulatan Kuwait pada Januari 1991.
Credit tempo.co