Rabu, 31 Januari 2018

Pesawat Militer Cina Dicegat 8 Jet Tempur Korea Selatan

CB, Jakarta - Pesawat militer Cina tanpa izin telah terbang ke zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIZ di dekat Pulau Ieo. Delapan jet tempur Korea Selatan dengan cepat langsung mencegatnya.
Seperti yang dilansir Chosun Ilbo pada 30 Januari 2018, ini pelanggaran kedua pesawat Cina memasuki KADIZ dalam kurun waktu sekitar 40 hari.

Pesawat militer Cina itu memasuki zona tersebut dari barat daya Pulau Ieo pada Senin, 29 Januari 2018, sekitar pukul 9.30 pagi Senin, 29 Januari 2018.

Jet tersebut meninggalkan zona tersebut 25 menit kemudian dan memasuki ADIZ Jepang. Jaraknya mencapai sekitar 120 kilometer arah selatan Pulau Ulleung, sebelum berbelok dan terbang ke selatan ke arah Cina.
Jet militer Cina itu rupanya pesawat patroli atau pesawat perang elektronik yang direnovasi dari pesawat transport Y-8.

Angkatan Udara Korea segera menerbangkan secara acak delapan pesawat F-15K dan KF-16 untuk mengawasi pesawat Cina.
Pada 18 Desember tahun lalu, lima pesawat militer Cina, dua pembom strategis H-6, dua pesawat tempur J-11 dan pesawat pengintai TU-154, juga melanggar KADIZ di dekat Pulau Ieo.

Cina memiliki desain teritorial berdasarkan pada batuan yang terendam, namun badan internasional tidak mengenal pulau-pulau yang tidak terlihat di atas air. Zona identifikasi pertahanan udara bukan wilayah udara teritorial, namun pesawat yang memasuki mereka wajib mengidentifikasi diri mereka ke negara yang mengklaim zona tersebut.
Namun zona Korea, Cina dan Jepang tumpang tindih di dekat Ieo karena masing-masing negara mengklaim sepihak sebagai wilayahnya.

Credit TEMPO.CO

Cina Terbitkan Visa Khusus Etnis Cina di Seluruh Dunia

CB, Jakarta - Warga asing keturunan Cina diizinkan untuk mengajukan visa khusus untuk tinggal di Cina selama lima tahun atau memasuki negara tersebut beberapa kali selama periode tersebut setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Kebijakan baru, yang berlaku mulai Kamis, 1 Februari 2018, adalah perbaikan pada visa multiple-entry satu tahun untuk etnis Cina di seluruh dunia.

Seperti yang dilaporkan South China Morning Post pada 30 Januari 2018, perubahan yang diumumkan oleh Kementerian Keamanan Publik pekan lalu, diperkirakan akan menarik lebih banyak etnis Tionghoa untuk melakukan bisnis atau bahkan tinggal di Cina.

Menurut definisi resmi Cina, orang asing asal Cina merujuk pada eks warga Cina yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, atau keturunan warga Cina saat ini. Pemohon hanya perlu memiliki satu orang tua, kakek nenek atau leluhur yang merupakan warga negara Cina. Tidak ada batasan jumlah generasi.
Tapi sementara kebijakan tersebut terbuka untuk semua orang asing tersebut, menurut kementerian tersebut, pemohon diminta untuk membuktikan asal Cina mereka. Ini berarti menyerahkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina atau pihak berwenang di negara tempat pemohon mengajukan permohonan.

Dokumen yang membuktikan asal Cina termasuk salinan paspor Cina atau kartu identitas orang-orang Cina atau paspor kerabat mereka.
Menurut Kantor Urusan Luar Negeri Cina di Shanghai, sertifikat dari pemerintah luar negeri juga akan diterima setelah dinilai oleh Kedutaan Besar Cina atau konsulat di negara asal pemohon. Kebijakan baru ini juga mempermudah pemohon dengan tidak memberlakukan pembatasan atas alasan kunjungan mereka.
"Visa semacam itu dapat diberikan kepada orang-orang etnis Tionghoa di luar negeri jika mereka perlu mengunjungi keluarga mereka, melakukan pertukaran bisnis atau budaya, atau menangani masalah pribadi di Cina," demikian pernyataan kementerian tersebut.
Baca: Fantastis, Rakyat Cina Habiskan Rp 7.800 Triliun untuk Jajan
Sementara mereka yang ingin tinggal lebih lama untuk alasan pekerjaan, studi atau hal-hal lain dapat mengajukan permohonan izin tinggal lima tahun.
"Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang Tionghoa perantauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Cina," kata Qu Yunhai, Kepala biro administrasi keluar dan masuk Cina.

Credit TEMPO.CO

UNICEF: Sanksi Sebabkan 60 Ribu Anak-anak di Korut Terancam Kelaparan

JENEWA - Badan PBB yang menangani kesejahteraan anak, UNICEF menyatakan, sanksi yang diterapkan terhadap Korea Utara (Korut) membuat anak-anak di negara tersebut terancam mengalami kelaparan. UNICEF memperkirakan ada 60 ribu anak yang akan terdampak sanksi ini.

Kekuatan dunia telah memberlakukan sanksi yang terus meningkat terhadap Korut, karena program rudal nuklir dan balistiknya. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi baru terhadap sembilan entitas, 16 orang dan enam kapal Korut yang dituduh membantu program senjata tersebut.

UNICEF menuturkan, meski sanksi tersebut mengecualikan pasokan atau bantuan kemanusiaan ke Korut, tapi tetap saja ada potensi besar kelaparan terhadap anak-anak di negara paling terisolsasi di dunia itu.

"Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, pasokan atau operasi kemanusiaan dikecualikan dari sanksi. Tapi apa yang terjadi adalah tentu saja bank, perusahaan yang menyediakan barang atau kapal sangat berhati-hati. Mereka tidak mau mengambil risiko nantinya terkait dan dianggap melanggar sanksi," kata Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Omar Abdi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).

"Itulah yang membuat lebih sulit bagi kita untuk membawa barang, jadi dibutuhkan sedikit lebih lama, terutama untuk mendapatkan uang ke negara ini, tapi juga mengirim barang ke DPRK Tidak banyak jalur pelayaran yang beroperasi di daerah itu," sambungnya.

UNICEF sendiri adalah satu dari sedikit lembaga bantuan yang memiliki akses ke negara terpencil tersebut, yang menderita kelaparan serius pada pertengahan tahun 1990-an yang menewaskan hingga tiga juta orang.

Credit sindonews.com

Putin: 'Kremlin Report' Buat Hubungan dengan AS Semakin Sulit

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin angkat bicara mengenai dirilisnya daftar tokoh Rusia yang mungkin akan dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat (AS) oleh Washington, yang disebut juga dengan "Kremlin Report". Putin menyatakan perilisan daftar ini semakin mempersulit hubungan dengan AS.

"Ini tentu saja tindakan yang tidak bersahabat, akan mempersulit situasi sulit hubungan Rusia-Amerika yang memang sudah sulit, dan tentu saja membahayakan hubungan internasional secara keseluruhan," kata Putin, seperti dilansir Reuters pada Selasa (30/1).

Putin kemudian mengatakan bahwa "bodoh" untuk memperlakukan Rusia dengan cara yang sama seperti Korea Utara (Korut) dan Iran, sementara AS turut meminta Moskow untuk membantu memonitor kesepakatan damai di semenanjung Korea.

Namun, pemimpin Rusia tersebut mengatakan bahwa dia masih ingin memperbaiki hubungan dengan AS dan akan menahan diri dari mengeluarkan tindakan balasan.

"Kami menunggu daftar ini, dan saya tidak akan menyembunyikannya, bahwa kami siap untuk melakukan langkah pembalasan, tindakan serius, yang akan mengurangi hubungan kita menjadi nol. Untuk saat ini, kita akan menahan diri dari langkah-langkah ini, tapi kita akan hati-hati melihat bagaimana situasinya berkembang," tukasnya.

Seperti diketahui, dalam daftar tersebut terdapat 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin. Beberapa pejabat tersebut adalah Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.

Credit sindonews.com

Gelombang Teror Taliban Adalah Jawaban Terhadap Strategi Militer AS

Dalam delapan hari terkahir, tiga serangan hebat kelompok ekstrimis mengguncang Kabul. Lebih 130 tewas dan lebih 200 lainnya luka-luka. Serangan pertama terjadi di Hotel Continental pada hari Sabtu, 21 Januari. Seminggu kemudian, Sabtu 28 Januari, terjadi serangan bom bunuh diri dekat Kementerian Dalam Negeri. Dua hari kemudian, Senin 29 Januari, terjadi serangan hebat ke akademi militer.

Di samping tiga serangan besar itu, masih ada serangan-serangan lain, misalnya ke kantor organisasi bantuan Save The Children di Jalalabad dan serangan militan ke selatan Kandahar. Menurut keterangan resmi, tujuh prang tewas dalam serangan itu.

Pengamat keamanan Afghanistan, eks Brigjen Mohammad Arif mengatakan kepada DW, grelombang serangan teror ini adalah jawaban atas strategi baru pasukan AS di negara itu, antara lain di provinsi Helmand, Nagarhar dan Kundus.

"Biasanya Taliban memulai rangkaian serangannya setelah musim dingin, tapi sekarang kelihatannya mereka mempercepat serangan itu, sebagai reaksi atas strategi baru militer AS. Mereka ingin menunjukkan, bahwa mereka belum terkalahkan," kata Mohammad Arif.

Tekanan AS pada Pakistan tak membawa hasil?

AS dan militer Afghanistan memang sudah lebih dulu melancarkan serangannya ke kubu-kubu militan, tanpa menunggu musim dingin berlalu. Ini adalah strategi militer baru yang dicanangkan Presiden Donald Trump pada Agustus 2017.

Trump menegaskan, ia akan menambah jumlah pasukan yang dikerahkan ke Afghanistan untuk membantu aparat keamanan lokal. Dia juga menyatakan, pasukan AS akan tinggal di negara itu selama dibutuhkan. Pada saat yang sama, Trump menyalahkan Pakistan yang dinilainya masih mendukung Taliban, sehingga situasi keamanan di Afghanistan tak kunjung membaik.

Untuk menekan Pakistan, Presiden Trump mengumumkan pembekuan bantuan dana AS untuk Pakistan, sampai Pakistan menutup kawasan-kawasan yang kini jadi tempat berlinduing para militan.

Harapan untuk perdamaian makin sirna

Pengamat Afghanistan Nicole Birtsch daru yayasan penelitian politik Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) menyatakan, serangan teror akhir-akhir ini merupakan reaksi terhadap pemboman dan operasi militer yang sedang dilancarkan militer AS bersama tentara Afghanistan.

Birtsch juga mempertanyakan efektivitas tekanan AS pada Pakistan. Karena dengan cara itu, tidak terjadi konsultasi yang setara antara AS, Afghanistan dan Pakistan. Untuk waktu dekat, tidak ada perspektif baik bagi Afghanistan, kata Britsch.

Dia memperkirakan, pada minggu-minggu mendatang, spiral kekerasan masih akan terus berlanjut. "Saya khawatir, arena banyaknya aksi kekerasan ini banyak orang, terutama di Kabul, yang sudah mengubur harapan tentang masa depan yang stabil. Mereka sekarang hanya berusaha bertahan untuk terus hidup.”

Credit sindonews.com

Trudeau menyeru warganya melawan Islamofobia

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Quebec City, Kanada (CB) - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyeru warganya melawan Islamofobia dan diskriminasi saat dia memberikan penghormatan bagi enam muslim yang tewas dalam serangan di sebuah masjid di Quebec setahun lalu.

Trudeau menyayangkan tindakan kebencian dan diskriminasi sudah menjadi hal "yang lumrah" atau "bahkan ditoleransi", mengatakan di parlemen bahwa "itu seharusnya tidak mencapai titik ini."

“Kita tidak bisa menghidupkan mereka yang sudah meninggal dunia, tapi kita berutang kepada mereka untuk melawan sentimen yang menyebabkan kematian mereka. Kita berutang kepada mereka untuk angkat suara dan bersikap berani dan secara eksplisit melawan Islamofobia dan diskriminasi dalam segala bentuknya,” katanya pada Senin waktu setempat.

Pada 29 Januari 2017, tepat setelah salat isya pada Minggu, seorang bersenjata masuk ke masjid di kawasan perumahan di Quebec City dan melepaskan tembakan ke arah para jemaah.

Selain menewaskan enam orang, ada empat korban yang mengalami cacat permanen akibat salah satu serangan paling mematikan di tempat ibadah umat Islam di negara Barat itu.

Setelah insiden itu, ribuan orang, termasuk Trudeau, berkumpul di Quebec City untuk menyampaikan dukungan mereka kepada komunitas muslim.

Tersangka penembakan, Alexandre Bissonnette, didakwa pada Oktober atas pembunuhan enam orang dan percobaan pembunuhan terhadap 35 jemaah lainnya di masjid tersebut. Pengadilannya dijadwalkan dimulai pada akhir Maret, demikian siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

AS Cabut Larangan Masuk bagi Pengungsi dari 11 Negara

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen Nielsen, mengatakan bahwa meski larangan masuk itu dicabut, para pengungsi harus menjalani proses pemeriksaan lebih ketat sebelum dapat masuk ke negaranya. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Setelah berbagai kecaman, Amerika Serikat mencabut larangan masuk bagi pengungsi dari 11 negara yang disebut berisiko tinggi.

Diberitakan Reuters, pemerintah AS tak menjabarkan sebelas negara yang dimaksud dalam regulasi baru tersebut. Namun sebelumnya, AS melarang masuk pengungsi dari 10 negara mayoritas Muslim, juga Korut.

Meski larangan masuk itu dicabut, para pengungsi harus menjalani proses pemeriksaan lebih ketat sebelum dapat masuk ke AS.

"Sangat penting mengetahui siapa yang memasuki AS. Aturan keamanan ini akan membuat pelaku kejahatan tak bisa mengeksploitasi program pengungsi kami, dan aturan ini menjamin pendekatan yang lebih berdasarakan kepada risiko, demi melindungi negara," ujar Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristjen Nielsen.

Kementerian Dalam Negeri AS juga tak menjabarkan proses pemeriksaan tambahan dalam regulasi ini. Namun, semua pengungsi akan ditanyai lebih banyak mengenai latar belakang dan bukti aktivitas mereka sebelumnya.

Melalui aturan ini, AS juga dapat meminta akses perangkat elektronik dan akun jejaring sosial bagi pengungsi yang ingin masuk ke negara itu.

Sejak menjabat, Trump berupaya memperketat aturan imigrasi negaranya. Jika pada pemerintahan Barack Obama, AS dapat menerima 110 ribu pengungsi, Trump memangkasnya menjadi hanya 53 ribu untuk tahun fiskal 2017, kemudian dipotong lagi menjadi 45 ribu pada 2018.

Aturan ini merupakan bagian dari program besar Trump yang disebut-sebut oleh kritikus dapat mengurangi kedatangan pengungsi hingga 50 persen dalam satu tahun.

Selain aturan pengetatan ini, Trump juga mengajukan pembatasan anggota keluarga yang diizinkan masuk, yaitu hanya pasangan dan anak kecil. Saat ini, aturan imigrasi AS masih mengizinkan imigran membawa serta orang tua hingga keluarga besar.

Trump mengatakan, aturan ini sangat penting untuk melindungi AS dari ancaman teror dan kejahatan lintas batas yang selama ini marak di negaranya.

Sebagai gantingya, Trump menawarkan aturan yang mengizinkan 1,8 juta pemuda imigran dalam program "Dreamers" untuk mendapatkan kewarganegaraan dalam jangka waktu 10-12 tahun.

Kini, Partai Demokrat dan Republik sudah memulai negosiasi atas usulan tersebut, bersamaan dengan pembahasan mengenai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Credit cnnindonesia.com

Jenderal AS: Korut Tak Tunjukkan Semua Komponen ICBM

AS menyebut Korea Utara belum menunjukkan seluruh komponen ICBM. (Reuters/KCNA)

Jakarta, CB -- Program nuklir Korea Utara menunjukkan kemajuan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, wakil kepala staf gabungan Amerika Serikat menyebut negara tersebut belum menunjukkan semua komponen rudal balistik antarbenua (ICBM), termasuk proyektil yang bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dengan utuh.

Pernyataan Jenderal Angkatan Udara Paul Selva mengonfirmasi peninjauan Menteri Pertahanan James Mattis pada Desember lalu, yang menyimpulkan ICBM Korea Utara tidak akan mengancam Amerika Serikat dalam waktu dekat.

"Apa yang belum dia tunjukkan adalah fusi dan teknologi penentuan sasaran dan proyektil yang bisa masuk kembali ke atmosfer bumi dengan utuh," kata Selva pada Selasa (30/1), merujuk kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Bisa jadi dia sudah mencapai titik tersebut, jadi kita harus menganggap dia sudah mencapainya, tapi dia belum menunjukkannya," kata jenderal tertinggi keduda di Amerika itu, dikutip Reuters.

Pada November, Korea Utara menyatakan telah berhasil menguji coba ICBM tipe baru yang bisa mencapai seluruh daratan utama AS dan Korea Selatan. Sejumlah pakar yang berbasis di Amerika mengatakan data terakhir tampaknya mendukung klaim tersebut.

Selva mengatakan Amerika Serikat mungkin tidak akan bisa mendapat indikasi dini yang menunjukkan Korea Utara telah meluncurkan rudalnya, seandainya konflik pecah suatu hari nanti.

"Sepertinya tidak mungkin dalam situasi taktis, kita bisa mendapatkan indikasi dan peringatan lebih dulu daripada peluncuran, kecuali kita beruntung dan melihat pergerakan mekanisme peluncuran ke platform peluncurannya," kata Selva.

Dia mengatakan waktu peringatan bagi Amerika Serikat berkurang dari satu jam hingga hanya puluhan menit dengan adanya kemungkinan Korut menggunakan peluncur rudal yang bisa berpindah-pindah.

Selva menambahkan bahwa dia yakin Amerika Serikat bakal bisa menghancurkan sebagian besar infrastruktur rudal Korea Utara, jika dibutuhkan. Dia menolak menyatakan berapa persen rudal Korut yang bisa ditembak oleh AS.

Credit cnnindonesia.com

Diusik China, Taiwan Latihan Tembak Hadapi Invasi

Tentara Taiwan menggelar latihan tembak besar-besaran untuk menghadap invasi di tengah ketegangan dengan China akibat perkara rute jalur udara. (Reuters/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Tentara Taiwan menggelar latihan tembak besar-besaran untuk menghadap invasi, Selasa (30/1), di tengah ketegangan dengan China yang terus meningkat akibat perkara rute jalur udara.

Sejak pagi hari, militer mulai mengerahkan pesawat pengintai untuk memantau simulasi kedatangan kapal. Tank-tank kemudian mulai menembaki "musuh" yang mendarat di timur pelabuhan Hualien.

Menyambut cepat, helikopter militer langsung melontarkan tembakan, disusul simulasi serangan dari jet tempur F-16 dari udara.

"[Latihan ini dilakukan untuk] menunjukkan determinasi jaminan perdamaian di Selat Taiwan dan keamanan nasional," demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Taiwan, sebagaimana dikutip AFP.

Tank-tank mulai dikerahkan untuk menembaki "musuh" yang mendarat di timur pelabuhan Hualien. (Reuters/Tyrone Siu)

Selat Taiwan adalah perairan yang memisahkan China dan Taiwan, daerah yang dianggap Beijing sebagai bagian negaranya sesuai dengan prinsip "Satu China".

Bulan lalu, Presiden Tsai Ing-wen mengingatkan bahaya kemungkinan ekspansi militer China setelah melihat sejumlah gejala, termasuk peningkatan latihan pasukan udara dan laut Beijing di sekitar Taiwan sejak ia menjabat.

Semenjak masa kampanye, Tsai memang sudah menarik perhatian China karena sangat vokal menuntut kemerdekaan Taiwan dari kekuasaan Beijing.

Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak bulan ini, ketika China mulai mengoperasikan rute terbang baru di Selat Taiwan tanpa berkonsultasi dengan pemerintahan setempat.

Taiwan menganggap tindakan itu tak bertanggung jawab dan bermotif politik. Mereka mengatakan, sikap China mengancam keamanan Taiwan dan membahayakan keselamatan penerbangan lainnya.

Taipei pun balas dendam dengan menolak permintaan pengoperasian 176 penerbangan tambahan antara Taiwan dan China oleh dua maskapai China selama Imlek, salah satu hari raya paling penting bagi kedua negara.

China Eastern Airlines dan Xiamen Air pun menyebut keputusan Tapiei ini sebagai "gangguan tak beralasan" bagi para pebisnis dan siswa Taiwan yang ingin pulang ketika dari China saat Imlek.

Selain itu, China juga mengerahkan kapal induk mereka melintasi Selat Taiwan hingga dua kali pada bulan ini. Kementerian Pertahanan China meminta Taiwan agar tidak khawatir akan pengerahan ini, tapi sejumlah pihak menganggap keputusan Beijing itu sebagai cara untuk pamer kekuatan.

Credit cnnindonesia.com

Pentagon Disebut Sembunyikan Data Perang Afghanistan

Ilustrasi perang Afghanistan. (Reuters/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Organisasi pengawas isu Afghanistan menyebut Pentagon membatasi rilis informasi kritis terkait kemajuan dalam perang di negara tersebut. Langkah itu dinilai mengganggu transparansi.

Selama bertahun-tahun, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction atau SIGAR telah mempublikasikan laporan triwulanan, termasuk data jumlah wilayah yang dikuasai Taliban atau pemerintah.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada Senin (29/1), SIGAR menyatakan tidak diperbolehkan merilis informasi tersebut. Militer juga disebut merahasiakan jumlah pasukan dan laju penekanan yang dilakukan Pasukan Keamanan dan Pertahanan Nasional Afghanistan, untuk pertama kalinya sejak 2009.

"Implikasinya adalah saya pikir rata-rata warga Amerika yang membacara laporan-laporan kami, atau membaca artikel berita Anda soal ini, tidak mempunyai kemampuan yang berarti untuk menganalisis bagaimana uang mereka dihabiskan di Afghanistan," kata John Sopko, pemimpin organisasi tersebut, kepada Reuters.

Pentagon berupaya menepis tudingan terkait keputusan yang membatasi jumlah informasi publik seputar konflik 16 tahun alias perang terlama Amerika Serikat ini.

Kementerian Pertahanan menyatakan tidak meminta SIGAR untuk menahan data, tapi keputusan itu dibuat oleh koalisi misi dukungan NATO untuk Afghanistan.

Pentagon juga menyatakan tidak punya otoritas untuk melanggar klasifikasi yang dibuat koalisi NATO, yang dipimpin Jenderal AS John Nicholson.

"Departemen terus bekerja sama dengan SIGAR, Pasukan AS-Afghanistan, dan koalisi NATO untuk menyelesaikan kekhawatiran terkait pembatasan informasi yang sebelumnya tidak dirahasiakan," kata Letnan Kolonel Michael Andrews.

Sejumlah mantan pejabat dan para pakar mengatakan bahwa, terlepas dari siapa yang merahasiakan informasi, hal ini mengkhawatirkan karena pejabat Afghanistan dan AS sudah menetapkan standar publik yang sulit diukur.

Jenderal tertinggi AS di Afghanistan menargetkan untuk memukul mundur 80 persen Taliban dalam waktu dua tahun, per November lalu.

Dalam laporan terbarunya, SIGAR menyatakan 43 persen distrik Afghanistan berada dalam kendali Taliban atau masih diperebutkan.

Sopko mengatakan warga akan langsung mengambil kesimpulan bahwa informasi itu disembunyikan karena tidak ada kemajuan yang tercapai, meski mungkin kenyataannya tak seperti itu.

Credit cnnindonesia.com

Sanksi AS Bidik Sederet Pejabat Kremlin Termasuk PM Rusia

MOSKOW - Perdana Menteri (PM) Dmitry Medvedev dan sejumlah pejabat top Kremlin muncul dalam daftar target sanksi yang dirancang Departemen Keungan Amerika Serikat (AS). Daftar itu muncul dalam laporan pemerintah AS yang ditujukan ke Kongres.

Moskow mengecam keras laporan tentang rancangan sanksi terhadap Rusia. Tindakan itu, dinilai Moskow bisa meruntuhkan hubungan kedua negara.

Laporan pemerintah AS kepada Kongres tentang Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017 itu mencantumkan 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin, dalam daftar target sanksi.

Selain PM Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga jadi target.

Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.

Menurut laporan tersebut, orang-orang yang masuk dalam daftar dipilih berdasarkan posisi resmi “individu” dalam hal tokoh politik senior, atau pun memiliki kekayaan bersih sebesar USD1 miliar atau lebih untuk kepentingan oligarki.

Dokumen atau laporan tersebut merupakan bagian dari undang-undang sanksi yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Agustus lalu. Sanksi terhadap Rusia itu sebagai pembalasan atas dugaan campur tangan Moksow dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. Namun, dugaan itu hingga kini belum memiliki bukti yang akurat.

Meski demikian, dokumen itu cukup membingungkan karena tidak secara tegas menyebut 114 tokoh politik Rusia yang tercantum di dalamnya sebagai target sanksi.

“Ini bukan daftar sanksi, dan penyertaan individu atau entitas dalam laporan ini tidak dan sama sekali tidak boleh ditafsirkan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu atau entitas tersebut,” bunyi dokumen itu yang dikutip Selasa (30/1/2018).

“Laporan ini tidak menciptakan batasan, larangan, atau batasan lain untuk berurusan dengan orang-orang tersebut oleh orang AS atau orang asing,” lanjut dokumen tersebut.

Senator Rusia Vladimir Dzhabarov mengecam daftar yang dibuat Departemen Keuangan AS. Dia menganggap daftar itu bisa memengaruhi hubungan bilateral.

”Secara formal negara kita memiliki hubungan, tapi memasukkan dalam daftar sanksi hampir semua kepemimpinan negara kita berarti bahwa hubungan tersebut secara otomatis rusak,” katanya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (30/1/2018).

AS Ungkap Daftar Oligarki Pengusaha di Lingkaran Putin

Pemerintahan Donald Trump (kiri) mengungkap daftar oligarki yang berisi nama-nama pengusaha besar Rusia di lingkaran Vladimir Putin (kanan). (AFP PHOTO/SPUTNIK /Mikhail Klimentyev)

Jakarta, CB -- Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengungkap "daftar oligarki" berisi nama-nama pengusaha Rusia yang dekat dengan Kremlin, termasuk kepala dua bank terbesar, miliarder logam dan bos monopoli bahan bakar negara tersebut.

Daftar yang disusun sebagai bagian dari paket sanksi ini tidak langsung memastikan mereka akan dijatuhi hukuman. Namun, setidaknya orang-orang kaya Rusia itu kini hidup dalam bayang-bayang.

Lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin kini sudah menjadi subjek sanksi yang bersifat pribadi. Hukuman itu dijatuhkan karena Rusia mencaplok kawasan Crimea dari Ukraina.

Sementara itu, "daftar oligarki" yang dipublikasikan pada Selasa (30/1) dipicu oleh dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum presiden AS pada 2016 lalu, di mana Hillary Clinton dikalahkan oleh Presiden Donald Trump.

Dalam pernyataan pers yang menyertai pengumuman daftar tersebut, Kemenkeu menyatakan orang-orang dimasukkan ke dalam daftar itu berdasarkan jumlah kekayaan dan "kedekatannya dengan rezim Rusia."

Kemenkeu juga menyatakan penyertaan nama pada daftar tidak menunjukkan apakah seseorang menjadi subjek sanksi atau pembatasan lainnya, atau apakah mereka terlibat dalam aktivitas menyimpang.

German Gref, CEO Sberbank yang merupakan peminjam dana terbesar di Rusia; dan Andrey Kostin, kepala eksekutif peminjam dana terbesar kedua, VTB; adalah dua di antara pengusaha yang masuk dalam daftar.

Alexei Miller, CEO monopoli eksportir bahan bakar Gazprom, juga ada di antara pengusaha yang disebutkan namanya.

Selain itu, ada pula Alexei Mordashov, pemilik salah satu produsen logam terbesar Rusia, Severstal; dan Leonid Mikhelson, pemilik produsen bahan bakar swasta Novatek.

Miliarder logam yang mempunyai saham di klub sepak bola Inggris Arsenal, Alisher Usmanov; serta Eugene Kaspersky, CEO perusahaan keamanan siber di Moskow; juga masuk dalam daftar.

Credit cnnindonesia.com

PLO: Tidak Ada Lagi Negosiasi Kecuali Trump Tarik Ucapannya

Yerusalem

Pengakuan Trump dinilai mengubah jalannya negosiasi.

CB, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sekaligus Juru Runding rakyat Palestina, Saeb Erekat mengatakan, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah bagian dari era Amerika baru yang bergerak dari negosiasi ke diktator.
Menurut Erekat, orang-orang Palestina dihadapkan pada apa yang mereka lihat bahwa pemerintah AS bertujuan mengadakan sebuah konferensi internasional dalam upaya untuk menunjukkan dukungan global bagi solusi dua negara terhadap konflik tersebut.

"Begitu ada orang Palestina yang pergi dan bertemu dengan pejabat Amerika, ini adalah penerimaan keputusan mereka. Sekarang mereka mengancam kita dengan uang, dengan bantuan. Mereka berjanji untuk tidak memaksakan solusi apa pun, dan sekarang mereka menginginkan pertemuan demi pertemuan tersebut," kata Erekat dilansir scmp.com, Rabu (31/1)

Erekat mengatakan, seolah-olah AS mengajak orang-orang Palestina, "Kemarilah, Nak, kami tahu apa yang baik untukmu."

Status Yerusalem barangkali merupakan isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Israel melihat seluruh kota sebagai ibukota yang tak terbagi, sementara Palestina menginginkan sektor timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Israel menduduki Yerusalem timur dalam Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mencaploknya. Tindakan itu tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Pengakuan sepihak Trump pecah dengan konsensus internasional selama puluhan tahun bahwa status kota harus dinegosiasikan antara kedua belah pihak. Pemimpin AS itu mengatakan dia masih bermaksud untuk mencapai apa yang dia sebut "kesepakatan akhir" atau perdamaian Israel-Palestina, namun presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menyebut upayanya itu sebagai "tamparan abad ini".

Pemerintahan Trump juga menyerang Abbas pekan lalu, dengan duta besar PBB Nikki Haley yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki keberanian yang dibutuhkan untuk kesepakatan damai. Sementara itu, menjawab komentar Haley dengan sebuah seruan, "kudeta".

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Abbas akan Bertemu Putin di Rusia

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Abbas akan mengingatkan Putin soal konferensi internasional yang harusnya digelar

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas direncanakan bertolak ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin pada pertengahan Februari mendatang. Menteri Luar Negeri dan Warga Asing Palestina Riyad Malki mengatakan, Abbas akan terbang ke Moskow pada 12 Februari mendatang untuk mendengar pandangan Putin terkait kesiapan Rusia untuk ikut berperan dalam konferensi perdamaian antara Palestina dengan Israel. Demikian dilansir kantor berita Palestina, Wafa, Selasa (30/1).

Malki menyatakan, Abbas akan mengingatkan Putin soal konferensi internasional yang harusnya digelar di Moskow tersebut akan menghadirkan berbagai perwakilan tinggi dari berbagai negara termasuk AS dan Israel. Abbas juga rencananya akan mendiskusikan finalisasi rencana kegiatan itu.

Finalisasi terkait apakah akan menjadi konferensi perdamaian Moskow atau konferensi perdamaian lain. Juga apakah konferensi ini akan mengadopsi Konferensi Perdamaian Paris pada 2016 atau International Quartet namun dalam format berbeda.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Dana bantuan Palestina dapat suntikan baru setelah dipangkas Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jenewa (CB) - Belasan negara setuju mendahulukan sumbangan tahunan mereka kepada badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pengungsi Palestina (UNRWA) setelah Amerika Serikat memangkas sebagian sumbangannya, kata kepala badan PBB tersebut.

Pemangkasan yang dilakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump itu dilihat terkait dengan pemungutan suara di PBB, yang menolak pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata kepala UNRWA Pierre Kraehenbuehl.

Amerika Serikat mengatakan bulan ini akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar sumbangan yang telah direncanakan kepada UNRWA.

Badan PBB itu sendiri bertugas menjalankan kegiatan sekolah dan klinik bagi 5,3 juta warga Palestina di seluruh Timur Tengah, termasuk di Gaza dan Tepi Barat.

"Sangat jelas bahwa keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat itu tidak terkait dengan kinerja kami," kata Kraehenbuehl dalam acara jumpa pers, mengacu pada pertemuan antara dirinya dan sejumlah pejabat tinggi AS di Washington pada November, yang dikatakannya berlangsung "dengan sangat baik".

"(Keputusan pemangkasan bantuan, red) ini tampaknya berkaitan dengan debat yang berlangsung menyangkut Yerusalem, pemungutan suara soal Yerusalem di Majelis Umum PBB.

"Dan bisa saya katakan lagi di sini bahwa pendanaan untuk kemanusiaan harus dijaga dari pertimbangan politis," tambahnya.

Sebelas negara sudah setuju mendahulukan sumbangan mereka untuk mendanai program-program UNRWA dalam beberapa bulan ke depan, kata Kraehenbuehl setelah ia bertemu dengan perwakilan negara-negara donor.

Menurut Kraehenbuehl, tujuh negara, yaitu Swiss, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Jerman dan Rusia, sudah mentransfer sumbangan awal. Adapun empat negara lainnya, yaitu Belgia, Kuwait, Belanda dan Irlandia, telah menyatakan janji mereka untuk melakukan langkah serupa dalam waktu dekat.

Kraehenbuehl telah meluncurkan permohonan bantuan dana sekitar 800 juta dolar AS untuk membantu para pengungsi Palestina di Suriah, Lebanon, Jordania dan wilayah-wilayah Palestina tahun ini.

Ia mengatakan bahwa UNRWA telah menerima sumbangan sebesar 360 juta dolar dari AS tahun lalu namun Washington hanya menyediakan 60 juta dolar untuk 2018. Kraehenbuehl menyebut pemangkasan oleh AS itu sebagai "perubahan yang sangat fatal dan dramatik".

Credit antaranews.com

Koalisi Saudi serukan gencatan senjata segera di Aden, Yaman

Arsip Foto. Seorang perempuan yang setia kepada pergerakan Houthi menggunakan telepon seluler saat ia hadir dengan rekan perempuan lainnya dalam sebuah perkumpulan untuk memperlihatkan dukungan kepada pergerakan di Sanaa, Yaman, Senin (15/1/2018). (REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Riyadh (CB) – Koalisi pimpinan Arab Saudi pada Selasa menyerukan gencatan senjata segera di ibu kota sementara Yaman, Aden, tempat pertikaian sengit terjadi antara tentara pemerintah dengan separatis selatan.

"Koalisi memperbarui seruannya kepada semua pihak untuk segera melakukan gencatan senjata dan mengakhiri semua bentuk konflik bersenjata," kata koalisi dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Arab Saudi, SPA.

"Koalisi menegaskan bahwa ini akan membutuhkan semua langkah yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas di Aden" menurut pernyataan tersebut.

Koalisi menyatakan menyayangkan pihak-pihak yang bertikai tidak merespons seruan sebelumnya untuk menahan diri dan tetap tenang.

Komite Internasional Palang Merah (International Committee for the Red Cross/ICRC) pada Senin malam mengatakan bahwa sedikitnya 36 orang tewas dan 185 lainnya terluka dalam pertempuran selama dua hari di Aden.

Pertempuran makin sengit pada Senin setelah pihak yang berperang menggunakna tank dan senjata api artileri sementara kota pelabuhan itu tetap lumpuh.

Pertarungan itu terjadi antara pasukan yang setia dengan pemerintahan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi, yang berbasis di Riyadh, dan pasukan keamanan yang setia dengan separatis selatan yang dilatih dan didukung oleh Uni Emirat Arab.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bermitra dalam koalisi yang memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran yang mengambil alih ibu kota Yaman, Sanaa, pada September 2014, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump

Bendera Uni Eropa (REUTERS/Paul Hackett/File Phot)

Jakarta (CB) - Perang dagang Uni Eropa dengan Donald Trump mencetak titik paling mendidih setelah Uni Eropa bersumpah untuk menjawab dengan cepat dan sepantasnya atas ancaman Presiden Amerika Serikat itu akan membatasi impor dari Eropa.

Juru Bicara Komisi Eropa Margaritas Schinas mengatakan blok Eropa ini siap membalas jika Trump menyerang Uni Eropa atas "kebijakan perdagangan yang tidak sangat tidak adil" kepada Amerika Serikat.

Dalam wawancara dengan Piers Morgan dari ITV, Trump memperingatkan bahwa perlakuan tidak adil Uni Eropa terhadap para eksportir AS akan "berbalik menjadi sesuatu yang amat besar dan "berbalik menjadi kerugian sangat besar bagi Uni Eropa."

Menjawab tantangan Trump itu, Schinas berkata, "Bagi kami kebijakan perdagangan adalah bukan 'zero sum game' (sama-sama kalah). Ini bukan soal menang dan kalah."

"Kami di sini di Uni Eropa yakin perdagangan itu bisa dan seharusnya sama-sama menang. Kami juga percaya bahwa selain harus terbuka dan adil, perdagangan juga harus didasarkan kepada aturan," sambung dia.

Dalam laman The Express, akhirnya dia berkata, "Uni Eropa siap sedia menjawab dengan cepat dan sepantasnya jika ekspor kami terpengaruh oleh aturan-aturan perdagangan yang membatasi dari Amerika Serikat."

Dalam wawancara dengan Morgan, Donald Trump mengkritik keras Uni Eropa yang disebutnya tidak adil terhadap Amerika Serikat.

"Kami tidak bisa memasukkan produk kami. Sulit, sulit sekali. Tapi sebaliknya mereka mengirimkan produk mereka ke kita, tanpa pajak, pajak yang rendah sekali. Sangat tidak adil."

Credit antaranews.com

AS Khawatir Persaingan Ekonomi Global

JAKARTA - Isi dokumen baru Strategi Keamanan Nasional (NSS) Amerika Serikat (AS) menunjukkan Washington tampak khawatir dengan persaingan ekonomi dunia.

Laporan yang terdiri atas empat pilar itu dipenuhi dengan nilai kompetisi dengan negara lain, bukan kerja sama. AS yang terkenal sebagai kapitalis justru cemas dengan globalisasi. Di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, dokumen NSS sangat gamblang menyebutkan nama-nama negara lengkap dengan ancamannya.

Korea Utara (Korut) misalnya disebut sebagai rogue regime (rezim penipu). Trump mengatakan akan mengerahkan dunia untuk melawan Korut dan Iran. Negara-negara lain yang tak luput dari perhatian Trump ialah Rusia, China, India, Iran, dan Pakistan.

Adapun belahan bumi lain seperti Indo-Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan serta Afrika di sebutkan secara umum. Ekonomi Rusia dan China yang te rus tumbuh dianggap sebagai ancaman serius. “Nada untuk Pakistan juga tampak menyudutkan,” ujar mantan Wamenlu (Juli-Okto ber 2014) Dino Patti Djalal di Mayapada Tower Jakarta kemarin. “Dalam dokumen itu banyak ditemukan kata compete (persaingan). Kenapa tidak cooperation (kerja sama),” tambah pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu. AS merupakan negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia, yakni USD18,57 triliun, pada 2016.

Adapun China USD11,2 triliun dan Rusia USD1,283 triliun. Para pakar menyebutkan bahwa hubungan diplomatik dan perdagangan antara AS-China dan AS-Rusia merupakan hubungan bilateral paling penting.

Menurut Djalal, Presiden Trump tampak terlalu percaya diri dan ambisius untuk memenangi kompetisi bisnis dan perdagangan demi mengukuhkan gelar sebagai negara adidaya. Dalam dokumen NSS, AS menyatakan akan menjadi pemimpin di panggung dunia. Namun di sisi lain AS sangat proteksionis. Keduanya sangat kontradiktif.

“Poin lainnya yang menjadi pertanyaan saya di dalam dokumen itu ialah AS menyebutkan China telah menyebarkan fitur sistem otoriternya, termasuk korupsi. Setahu saya, Pemerintah China sangat serius menangani isu korupsi. Bahkan koruptor di sana dieksekusi mati. China tidak pernah meny barkan hal itu,” ucap Djalal.

Berdasarkan observasi awal Djalal, AS sangat berorientasi pada kekuatan keras seperti kekuatan militer dan sangat merasa tidak aman. Dalam dokumen NSS, AS juga tidak menerangkan secara jelas langkah yang akan diambil dalam menangani rezim otoriter seperti Iran, gudang senjata nuklir, dan denuklirisasi di Korut.

Senada dengan Djalal, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Siswo Pramono juga mempertanyakan pengimplementasian sistem proteksionisme dan kebijakan Trump.

Apa yang akan terjadi jika kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan negara sahabat. Pada akhir tahun lalu, Trump mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun hal itu tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional, termasuk sekutu AS di Eropa. Dalam sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Pemerintah AS bahkan terpaksa me ngeluarkan hak veto.

China, kata Siswo, merupakan mitra perdagangan dan investasi terbesar AS dalam beberapa tahun ke belakang. Artinya jika AS memilih mengisolasi diri dari luar dan mempersempit akses bagi China, AS juga akan ikut menderita.

“Dalam kenyataannya, AS tidak akan sanggup menghindar dari fakta ini,” katanya. AS saat ini mengagungkan kekuatan militer yang di ba ngun dari kekuatan ekonomi. AS ingin menciptakan sistem ekonomi dunia yang menguntungkan AS. Namun sektor tersebut kini dikuasai China.

AS ingin mencegah perubahan konstelasi dunia. Dalam pandangan AS, Eropa kini dikuasai Rusia, sedangkan Indo-Pasifik oleh China. Dalam isu deradikalisasi, AS dapat belajar dari Indonesia yang sudah berpengalaman.

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan menerapkan Islam yang moderat. Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS (2002- 2005) Soemadi Brotodiningrat mengatakan, pilar yang disebutkan di dalam NSS tidak berbeda jauh dengan pilar di Indonesia. Pilar nomor dua yang berbunyi promote American prosperity juga dikenal di Indonesia dengan memajukan kesejahteraan umum.

“Apa yang dianggap adil oleh AS memang belum tentu dianggap adil oleh negara lain,” tandas Soemadi.

Pernyataan di dalam NSS tidak mengikat secara hukum. “Apa yang ditakutkan dari dokumen ini? Ketika Wakil Presiden AS ke Indonesia, AS lebih banyak berbicara tentang kooperasi daripada kompetisi,” lanjutnya.

Philips J Vermonte, Executive Director of Centre for Strategic and International Studies (CSIS), juga mengatakan Trump sepertinya akan sukses dalam menjalin hubungan dengan Asia Tenggara.

Credit sindonews.com

Selasa, 30 Januari 2018

Qatar Perluas Pangkalan Udara Terbesar AS di Timur Tengah

DOHA - Qatar berencana memperluas pangkalan udara terbesar Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah sebagai upaya untuk membuatnya menjadi pangkalan permanen. Sekitar 200 unit perumahan akan ditambahkan lagi ke Pangkalan Udara Al-Udeid.

Rencana itu disampaikan Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah. Menurutnya, perluasan itu akan membuat pasukan AS yang ditempatkan di sana bisa menjadi permanen dan dapat merasa berada “di rumah”.

Pangkalan Udara Al-Udeid merupakan fasilitas penting bagi operasi kontra-teroris koalisi yang dipimpin AS.

Attiyah mengatakan, Kerajaan Qatar sedang merenovasi pelabuhan angkatan lautnya sehingga Angkatan Laut AS dapat ditempatkan ke negara tersebut di samping sekitar 10.000 tentara AS yang telah ditempatkan di pangkalan udara Al-Udeid di dekat Doha.

Untuk memastikan fasilitas apa saja yang kurang untuk pasukan AS selama penempatan jangka panjang mereka, Qatar telah memutuskan segera untuk membangun 200 unit perumahan untuk petugas dan keluarga perwira. Sebuah sekolah baru juga dibangun di dalam kompleks tersebut.

”Ini akan segera menjadi tempat yang berorientasi keluarga bagi teman Amerika kami di sana. Kami ingin lebih banyak keluarga menjadi stabil dan merasa lebih nyaman saat tinggal di dalamnya,” kata Attiyah, saat berbicara di diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok think tank AS, Heritage Foundation.

Attiyah melanjutkan, Al-Udeid adalah sebuah ”kota yang penuh” dengan sendirinya.”Orang Amerika selalu diterima di negara ini, terlepas dari apa yang dipikirkan kawasan ini,” ujarnya.

Dia untuk pertama kalinya mengungkapkan sebuah rencana besar Qatar untuk membuat pangkalan udara Al-Udeid menjadi permanen.

”Rekan kerja di Departemen Pertahanan AS enggan menyebutkan kata permanen, tapi kami bekerja dari pihak kita untuk membuatnya permanen,” tegasnya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (30/1/2018).

Menteri Attiyah memperkirakan bahwa 80 persen pengisian bahan bakar udara di wilayah itu berasal dari Al-Udeid. Artinya, sebagian besar serangan udara AS di Irak dan Suriah tidak mungkin dilakukan jika tidak kerja sama dengan Qatar.

”Kami adalah orang-orang yang membuat burung Anda tetap terbang,” ujar Attiyah.

Pangkalan Al-Udeid telah menjadi rumah bagi Pusat Operasi Gabungan Udara AS untuk Timur Tengah sejak 2003. Fasilitas tersebut mendukung kepentingan militer AS sejak diluncurkannya operasi koalisi pimpinan AS dalam melawan kelompok Islamic State atau ISIS.

Kendati demikian, konflik diplomatik antara Qatar dengan tetangga Arabnya—Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir—telah membuat posisi AS menjadi canggung. Kedua kubu yang telah memutuskan hubungan diplomatik sejak Juni 2017 lalu itu sama-sama sekutu AS.

Perseteruan diplomatik itu terjadi setelah Qatar dituduh mendukung terorisme. Namun, Doha telah berulang kali menyangkalnya.

Presiden AS Donald Trump pada awal krisis Qatar sempat melabeli Doha sebagai “sponsor teroris tingkat tinggi”. Tapi, militer AS dan Qatar tidak menghentikan kerja sama dan bahkan mengadakan latihan perang gabungan.

Menurut Attiyah, terserah pada Trump untuk mengakhiri konflik yang ada di mana dia hanya perlu mengangkat telepon dan melakukan sejumlah panggilan.

”Saat ini, saya pikir satu-satunya orang yang bisa mengatasi krisis GCC (Dewan Kerja Sama Teluk) adalah Presiden Trump. Dan saya pikir dia bisa menyelesaikannya dalam sebuah panggilan telepon,” kata menteri Qatar itu.”Qatar dapat mendiskusikan apapun, (namun) tidak akan memenuhi syarat pra-kondisi dan tidak akan melepaskan kedaulatannya.”

”Kami orang yang tangguh. Kami tidak menerima prasyarat. Tapi pada saat yang sama, kami sangat terbuka untuk membahas masalah yang membuat mereka khawatir,” tegas dia yang mencatat bahwa satu-satunya penerima manfaat dari krisis Teluk adalah teroris yang sebenarnya.

Credit sindonews.com

AS Bisa Hukum Turki karena Beli Sistem Rudal S-400 Rusia

WASHINGTON - Pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia oleh Turki bisa memicu sanksi sekunder Amerika Serikat (AS) terhadap Ankara. Kekhawatiran bahwa Washington akan menjatuhkan sanksi pada sekutunya itu disampaikan Turkish Heritage Organization dalam laporan mengenai hubungan kedua negara.

”Ada kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut dapat memicu sanksi AS pada 2018 di bawah ‘Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act’ (CAATSA) yang ditandatangani pada Agustus 2017,” bunyi laporan tersebut yang diterbitkan hari Senin.

Pada bulan Desember, Rusia dan Turki menandatangani sebuah kesepakatan di mana Moskow akan memasok sistem rudal pertahanan udara S-400 kepada Ankara.

Laporan organisasi yang dilansir Sputnik, Selasa (30/1/2018) itu juga mengulas masalah suplai gas alam Rusia kepada Turki. Dalam sebuah rencana soal proyek pipa gas alam, Ankara berpotensi akan meningkatkan ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia.

”Pada tahun 2017, lebih dari 50 persen impor gas alam Turki berasal dari Rusia. Meskipun keinginan Turki untuk melepaskan diri dari energi Rusia, kemajuan pada (proyek) pipa nasional Turk-Stream akan melakukan hal yang sebaliknya pada tahun 2018 dan bahkan dapat memicu sanksi AS,” lanjut laporan organisasi itu.

Laporan tersebut ikut menyinggung dukungan AS yang terus berlanjut kepada pasukan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi yang beroperasi di sebelah timur Sungai Efrat di Suriah. Hal itu mengindikasikan bahwa Washington dan Ankara akan mengalami ketegangan lanjutan pada tahun ini.

Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan pernah mengemukakan alasan mengapa membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Menurut Ankara, Turki tidak diberikan sistem pertahanan dengan kecanggihan serupa dari AS maupun sekutu NATO-nya yang lain.

Pemerintah Erdogan bahkan tidak peduli ketika Washington memprotes pembelian S-400 tersebut. Washington protes karena sistem pertahanan canggih Rusia itu bisa membongkar rahasia kecanggihan pesawat-pesawat jet tempur siluman AS yang dioperasikan Ankara. Jika itu terjadi, maka keuntungan besar akan diperoleh militer Rusia.

Kendati demikian, pemerintah Presiden Donald Trump belum mewacanakan penjatuhan sanksi atas tindakan Turki yang membeli sistem rudal canggih Rusia.

Credit sindonews.com

Bos CIA: Rusia Bakal Kembali Intervensi Pemilu AS

Direktur CIA Mike Pompeo menyebut Rusia masih akan ikut campur dalam pemilu AS. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) Mike Pompeo mengatakan intervensi Rusia dalam pemilihan umum masih belum berhenti dan Moskow diperkirakan akan kembali mencampuri pemilu Kongres AS 2018 ini.

"Saya belum melihat penurunan yang signifikan pada aktivitas mereka," kata Pompeo kepada BBC Rusia, dikutip AFP pada Selasa (30/1).

"Saya memperkirakan mereka akan terus mencoba melakukan itu, tapi saya yakin bahwa Amerika bisa melaksanakan pemilu bebas dan adil (dan) kami akan bertahan dengan cukup kuat sehingga dampak pada pemilu kami tidak akan besar."

Badan intelijen utama AS itu menyimpulkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi intelijen untuk memengaruhi pemilu AS akhir 2016 lalu, merugikan kandidat Demokrat, Hillary Clinton, dan mendukung Donald Trump yang akhirnya keluar sebagai pemenang.

Upaya itu termasuk meretas dan merilis surel serta sejumlah dokumen dari tim kampanye Clinton. Selain itu, Rusia juga diyakini memenuhi media sosial dengan "berita" yang bertujuan untuk mendiskreditkan istri Bill Clinton itu.

Trump berulang kali menepis tudingan yang menyebut Moskow membantunya memenangkan pilpres--dan dugaan tim kampanyenya berkolusi dengan Rusia--sebagai berita palsu.

Pompeo, yang ditunjuk Trump sebagai kepala badan intelijen AS, sejauh ini berhasil menghindari kontroversi tersebut sembari menegaskan dirinya menerima kesimpulan pendahulunya.

Pemilu 2018 akan melibatkan 435 anggota Dewan Perwakilan dan 33 Senator.

Dalam pemilu kali ini, Demokrat yang kini menjadi minoritas, akan berupaya merebut kuasa kedua kamar Kongres dari partai Trump.

Credit cnnindonesia.com

Afghanistan Diteror, Trump Tolak Berdamai dengan Taliban

Presiden AS Donald Trump menolak ide berdamai dengan Taliban. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak ide perundingan damai dengan Taliban menyusul serangkaian serangan mematikan di Afghanistan. Langkah itu bertentangan dengan strateginya mengakhiri perang panjang AS di luar negeri.

Trump mengecam kelompok militan tersebut atas pembantaian yang terjadi di Kabul dan bersumpah akan "mengakhiri apa yang mesti diakhiri."

Komentar Trump yang dikutip Reuters pada Selasa (30/1) itu menyiratkan niatnya merebut kemenangan militer atas Taliban. Hal tersebut tidak mungkin dicapai dengan anggaran dan sumber daya yang ada saat ini, kata para pejabat militer dan diplomat.

Ketika Trump mengumumkan penambahan jumlah tentara AS di Afghanistan pada Agustus lalu, para pejabat AS mengatakan langkah itu dilakukan untuk menekan Taliban agar menegosiasikan penyelesaian politis.

"Saya tidak melihat perundingan apapun," kata Trump kepada wartawan menjelang rapat di Gedung Putih bersama anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Saya pikir kita tidak siap berunding sekarang. Pertempurannya benar-benar berbeda. Mereka membunuh orang di mana-mana. Warga tak bersalah dibunuh di mana-mana."

Pada tahun lalu, Trump menambah jumlah pasukan, serangan udara dan bantuan lain kepada Afghanistan. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sempat mengatakan bahwa strategi itu berjalan dan kelompok bersenjata semakin dekat dengan meja perundingan.

Pernyataan itu diungkapkan sebelum bom bunuh diri mengguncang pusat Kabul dengan ambulans yang dipenuhi bahan peledak hingga menewaskan lebih dari 100 orang. Selain memakan korban jiwa, ratusan lainnya juga menderita luka akibat insiden ini.

Sebelumnya, Taliban juga menyerang Hotel Intercontinental dan sejumlah tindakan kekerasan lain. Sebanyak empat warga AS tewas dalam serangan ini.

Credit cnnindonesia.com

AS tak akan Tarik Pasukan dari Manbij Suriah

Pasukan Pembebasan Suriah (FSA) menggotong rekannya yang mengalami cedera dalam pertempuran melawan tentara Suriah loyalis Presiden Bashar Al Assad.

Foto: Reuters/Khalil Ashawi

Militer Turki peringatkan akan lakukan agresi.

CB, ISTANBUL -- Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan tidak akan menarik mundur pasukan yang berada di Manbij, Suriah Utara. Pasukan tetap akan dipertahankan di kota tersebut meski mendapat peringatan dari militer Turki yang tengah mengadakan agresi di kawasan tersebut.

"Menarik pasukan AS dari Manbij bukan sesatu yang akan kami lakukan," kata komandan militer AS Jendral Joseph Votel, Senin (29/1).

AS menempatkan sekitar 2.000 personel militer di Suriah Utara guna membantu pejuang Kurdi YPG memerangi militan negara islam Irak-Suriah (ISIS). Turki saat ini tengah memerangi kelompok YPG yang dinilai sebagai organisasi teroris.

Turki sebelumnya telah bertempur melawan milisi YPG di kota Afrin sebelum akhirnya memperluas operasi militer ke Manbij. Turki telah meminta AS untuk menarik pasukan yang saat ini berada di kota tersebut guna menghindari gesekan dengan militer Paman Sam.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, negaranya perlu memutus hubungan dengan organisasi teroris itu dan melucuti senjata mereka. Cavusoglu melanjutkan, Pemerintah Turki menuntut YPG menyerahkan senjata yang telah mereka berikan dan mundur dari Manbij sepenuhnya.

Credit republika.co.id

Separatis Duduki Ibu Kota Sementara Yaman di Aden

ADEN - Kelompok separatis yang berbasis di bagian selatan Yaman, Dewan Transisi Selatan (STC) dilaporkan telah melakukan serangan terhadap Ibu Kota sementara Yaman yang berada di Aden. Kelompok itu mendesak agar Presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi membubarkan kabinetnya.

Serangan itu diketahui menewaskan setidaknya 10 orang tentara Yaman dan melukai sekitar 30 tentara lainnya. Belum diketahui jumlah korban, baik luka ataupun tewas dari sisi separatis.

Perdana Menteri Yaman, Ahmed bin Dahr melalui laman Facebooknya kemudian meminta bantuan kepada negara-negara Arab untuk untuk turun tangan dan membantu menyelamatkan Aden dari kelompok separatis tersebut.

"Mereka bergerak secara militer, mendirikan pos pemeriksaan militer baru dan menyerang kubu legitimasi (pemerintah)," kata Ahmed bin Dahr merujuk pada STC, kelompok yang di dukung oleh Uni Emirat Arab (UEA), seperti dilansir Reuters pada Senin (29/1).

"Ini adalah masalah serius dan koalisi dan orang-orang Arab secara keseluruhan harus bergerak untuk menyelamatkan situasi. Masalahnya ada di tangan mereka dan harapan, seperti yang kita lihat di pemerintahan, saat ini bergantung pada UEA," sambungnya.

Aden menjadi Ibu Kota sementara Yaman, tidak lama setelah Sanaa berhasil direbut oleh kelompok Houthi. Meski memiliki Ibu Kota sementara, Mansour Hadi sampai saat ini masih memimpin Yaman dari Arab Saudi

Credit sindonews.com

UEA Dukung Koalisi Saudi Berangus Separatis di Yaman Selatan

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan dukungan terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memberangus kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) di Yaman Selatan, yang saat ini menduduki Ibu Kota sementara Yaman, Aden. STC adalah kelompok yang memiliki hubungan baik dan mendapat dukungan dari UEA.

"Posisi UAE pada kejadian di Yaman selatan jelas dan berprinsip dalam mendukung aliansi Arab yang dipimpin Arab Suadi dan tidak ada pengecualian bagi mereka yang mencari penghasutan," kata Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (29/1).

Seperti diketahui, STC semalam melakukan serangan dan mulai menduduki Aden. Kelompok itu kemudian mendesak agar Presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi membubarkan kabinetnya.

Setidaknya 15 orang tewas dalam serangan itu, termasuk tentara Yaman dan juga warga sipil. Serangan itu juga diketahui melukai lebih dari 30 orang lainnya.

Perdana Menteri Yaman, Ahmed bin Dahr melalui laman Facebooknya kemudian meminta bantuan kepada negara-negara Arab untuk untuk turun tangan dan membantu menyelamatkan Aden dari kelompok separatis tersebut.

"Mereka bergerak secara militer, mendirikan pos pemeriksaan militer baru dan menyerang kubu legitimasi (pemerintah). Ini adalah masalah serius dan koalisi dan orang-orang Arab secara keseluruhan harus bergerak untuk menyelamatkan situasi. Masalahnya ada di tangan mereka dan harapan, seperti yang kita lihat di pemerintahan, saat ini bergantung pada UEA," kata Ahmed bin Dahr.

Credit sindonews.com

Sempat Ditahan, Alwaleed: Saya Dukung Raja dan Putra Mahkkota

CB, Riyadh -- Pangeran Alwaleed Bin Talal, yang merupakan konglomerat terkaya di Arab Saudi, menyatakan dukungannya kepada pemerintah kerajaan terkait program anti-korupsi dan reformasi yang sedang berjalan.
"Saya hanya dapat mengatakan saya mendukung Raja (Salman) dan Putra Mahkota (Mohammed Bin Salman) dalam semua usaha yang mereka lakukan untuk membangun Arab Saudi baru," kata Alwaleed kepada Reuters dalam wawancara pertamanya pada Sabtu, 27 Januari 2018, di Hotel Ritz Carlton, Riyadh, yang menjadi lokasi penahanan dirinya.

Miliarder Arab Saudi Pangeran Alwaleed bin Talal saat berada di kamar suite di Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi, 27 Januari 2018.Pangeran Alwaleed memiliki kekayaan hingga 17 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 226,13 triliun. REUTERS/Katie Paul

Alwaleed, 62, bersama sekitar 200 elit Saudi lainnya terjaring operasi anti-korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pimpinan putra mahkota pada 4 November 2017. Mereka yang tertangkap seperti pejabat, bekas pejabat, pangeran dan konglomerat Saudi.

KPK Saudi menahan mereka di Hotel Ritz Carlton, yang sengaja dikosongkan untuk menjadi tempat penahanan sementara. Pemerintah Saudi mengatakan banyak uang negara hilang akibat praktek korupsi, yang telah berlangsung puluhan tahun, dan nilainya dikabarkan mencapai sekitar US$100 miliar atau sekitar Rp1300 triliun.

Bangunan mewah hotel Ritz Carlton di Riyadh, Arab Saudi. Salah seorang yang ditahan di hotel tersebut sejak Minggu (05/11) adalah pebisnis Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal. ritzcarlton.com
Pemerintah Saudi meminta para tersangka untuk membuktikan dirinya bersih dari praktek korupsi. Jika tidak bisa, mereka diminta menyerahkan aset berupa uang tunai hingga kepemilikan saham minimal 30 persen dari total aset mereka.
Beberapa tokoh lainnya yang juga ditahan seperti Pangeran Miteb Bin Abdullah, yang dikabarkan membayar sekitar US$1 miliar atau sekitar Rp13 triliun agar bebas dari tuduhan terlibat praktek korupsi. Lainnya adalah Pangeran Turki Bin Nasser, yang pernah menjabat posisi strategis di bidang olahraga hingga militer.
Dalam pejagaannya, pemerintah Saudi dikabarkan melibatkan tentara bayaran dari Amerika Serikat dan pasukan khusus Saudi. Pasukan khusus ini ditaruh di bagian luar hotel. Sedangkan pasukan tentara bayaran menjaga interior hotel termasuk ikut menginterogasi para tahanan.
Ada kabar yang dilansir media Daily Mail bahwa pasukan tentara bayaran ini melakukan penyiksaan terhadap para tahanan agar mau mengakui perbuatan korupsinya. Ini misalnya berbentuk pemukulan hingga menggantu terbalik para tahanan agar mau bicara.

Salah ruangan kamar suite miliarder Arab Saudi Pangeran Alwaleed bin Talal ditahan di Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi, 27 Januari 2018. Pangeran Alwaleed ditahan bersama dengan puluhan anggota elite politik dan bisnis. Mereka di tahan di hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh. REUTERS/Katie Paul
Alwaleed sendiri ditangkap di istana pribadinya di Riyadh pada malam menjelang pertemuannya dengan Putra Mahkota Mohammed keesokan harinya. Pasukan khusus Saudi menyerbu kompleks istana Alwaleed dan melucuti para penjaga bersenjata.
Mereka lalu masuk ke kamar Alwaleed dan menangkapnya saat masih mengenakan piyama. Alwaleed lalu dibawa ke Hotel Ritz Carlton menggunakan mobil Mercedez Benz milik pemerintah.
Soal operasi anti-korupsi ini, Alwaleed mengatakan bisa memahaminya. Ini karena banyak praktek korupsi terjadi selama bertahun-tahun. "Dalam sepuluh tahun terakhir, ada banyak uang hilang percuma.. Sejumlah pejabat pemerintah terlibat praktek korupsi. Saya kira ini upaya yang sehat untuk mencabut mereka dan membuat Arab Saudi menjadi bersih dan murni," kata dia.
Dalam wawancara ini, Alwaleed ditanya apakah dia merasa penahanan dirinya karena sikap ayahnya yaitu Pangeran Talal yang dikabarkan tidak mendukung Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Menurut Alwaleed, penahanan dirinya,"Tidak terkait dengan isu politik, atau ekonomi atau korupsi." Menurut dia, penahanan dirinya karena ada sejumlah keraguan dari pemerintah Saudi terkait kegiatan bisnisnya, yang terdiri dari bisnis nasional, regional dan internasional.
"Maka saya harus menjelaskannya bahwa semuanya murni dan bersih," kata dia. "Saya ada di sini untuk membersihkan diri saya hingga 100 persen," kata Alwaleed, yang dibebaskan pada Sabtu pekan lalu.
Sumber di pemerintahan Saudi mengatakan Alwaleed dibebaskan karena telah mencapai penyelesaian finansial dengan Jaksa Agung Saudi. Saat ditanya soal ini, Alwaleed mengatakan,"Tidak harus seperti itu. Saya tidak bisa membuka kesepakatannya seperti apa karena ada dua pihak yang terlibat (dengan pemerintah Saudi)."
Menurut Alwaleed, tidak semua orang yang ditahan di hotel ini terbukti melakukan korupsi, termasuk dirinya. Ada sejumlah orang yang akhirnya dibebaskan. "Sebagian memang membayar skema penyelesaian secara finansial tapi itu urusan mereka dengan pemerintah," kata Alwaleed.
Menurut Alwaleed, dia merupakan orang yang anti-korupsi. "Sehingga disayangkan saya ada di sini untuk membersihkan diri saya," kata dia, yang mengaku sebenarnya telah diperbolehkan meninggalkan hotel tempat penahanan sejak beberapa hari sebelumnya. Namun dia memilih untuk tinggal dan menyelesaikan semua isu hingga kelar.
Alwaleed membantah jika dia diwajibkan membayar uang denda sekitar US$6 miliar atau sekitar Rp80 triliun agar bisa dilepaskan dari kasus dugaan korupsi ini. "Itu keliru," kata dia.
Menurut media Forbes, Alwaleed merupakan pengusaha terkaya di Saudi, yang juga pemilik Kingdom Holding. Dia memiliki sekitar 95 persen saham di induk perusahaan itu. Perusahaan induk ini memiliki sejumlah saham di perusahaan besar dunia seperti Citigroup, Lyft, Twitter dan Hotel George V di Perancis. Forbes menaksir nilai kekayaannya pada 2017 lalu mencapai sekitar Rp231,5 triliun.
Menurut Alwaleed, dia merasa sangat terganggu dengan berbagai berita keliru yang dilansir media. Ini misalnya soal dia dikabarkan menjalani penyiksaan selama ditahan di Hotel Ritz Carlton itu.
"Semua baik-baik saja seperti di rumah. Saya berolahraga di sini, melakukan perenggangan, berenang, dan menyantap makanan diet," kata dia. Namun, Reuters melaporkan Alwaleed terlihat lebih kurus dari biasanya. Selain itu, dia juga terlihat kurang bercukur.
Menurut Alwaleed, dia masih menjalankan bisnis selama ditahan sekitar dua bulan misalnya dengan memanggil eksekutif perusahaan ke hotel. Dia juga bisa menelpon keluarganya setiap hari. "Saya baru saja berbicara dengan anak lelaki dan perempuan saya dan juga cucu perempuan saya," kata dia.

Credit TEMPO.CO

Duterte Izinkan Tentara Indonesia dan Malaysia Masuk Filipina

CB, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte secara resmi mengizinkan tentara Indonesia dan Malaysia untuk memasuki Filipina dalam mengejar teroris.
Presiden Duterte mengatakan yang perlu dilakukan Jakarta dan Kuala Lumpur adalah menginformasikan kepada Angkatan Bersenjata Filipina bahwa mereka mengejar teroris.

"Saya akan mengizinkan pasukan Indonesia dan Malaysia masuk jika mereka memimpin ... dan mereka akan berpikir bahwa mereka mampu (untuk mengalahkan teroris). Cukup informasikan saja kepada Angkatan Bersenjata tentang hal itu," kata Duterte.

Seperti yang dilansir media Inquirer pada 27 Januari 2018, Duterte juga mengatakan Filipina bahkan bersedia bergabung dengan pasukan operasi asing jika dibutuhkan. Berita ini juga dilansir oleh media Today Oline.
Duterte mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, bahwa pasukan mereka bebas untuk mengejar teroris di wilayah Filipina.
Keputusan itu dibuat karena kesabarannya telah habis, terutama tentang kegiatan Abu Sayyaf, yang telah menculik korban dari wilayah Malaysia atau Indonesia.
Kelompok teroris ini juga diketahui memenggal korban, yang kerabatnya tidak dapat membayar uang tebusan seperti dalam kasus Robert Hall dari Kanada pada Juni 2016, dan John Ridsdel dua bulan sebelumnya.
Ada juga kasus sandera Vietnam Pham Minh Tuan, yang terbunuh pada Desember, hampir sebulan setelah diculik di laut.
Duterte, yang baru-baru ini diancam akan dibunuh ISIS, mengatakan meledakkan teroris bukanlah masalah karena mereka menginginkan hal itu.

Credit TEMPO.CO

Afganistan: Pakistan Suplai Senjata ke Militan

CB, Jakarta - Duta besar Afganistan untuk Amerika Serikat, Majeed Qarar, Senin, 29 Januari 2018, mengatakan, Pakistan menyuplai peralatan militer ke militan Lashkat-e-Toiba di Kasmir dan Taliban di Afganistan.

Sejumlah saksi mata mengatakan, mereka mendengar sedikitnya tiga ledakan di pusat kota. [Al Jazeera]
Tuduhan tersebut disampaikan menyusul serangan ke Akademi Militer Afganistan di Kabul, Senin subuh, waktu setempat oleh kelompok bom bunuh diri. Akibat serangan tersebut, Afghanistan Times melaporkan, 15 orang tewas termasuk 11 anggota militer dan empat penyerang.

"Kami menemukan kaca mata untuk penglihatan malam hari milik Taliban di pangkalan militer Maiwand. Kaca mata ini standar militer produksi Angkatan Bersenjata Pakistan dari perusahaah Inggris dan disuplai untuk Lashkar-e-Tayyeba di Kashmir dan Taliban di Afganistan," katanya seperti dikutip India Times.
Tentara Afganistan tiba di dekat Akademi Militer Marsekal Fahim di Kabul, Senin, 29 Januari 2018. [REUTERSl]
Dia menambahkan, "Lashkar-e-Tayyeba adalah organisai teroris," kata Qarar melalui cuitan Twitter."

Sementara itu, Amerika Serikat mengakui bahwa Pakistan telah melindungi dan memberikan tempat berlindung yang aman bagi kelompok teroris Afganistan, tetapi bukan LeT yang melancarkan teror di Mumbai. Amerika Serikat memasukkan Saeed dan Let sebagai kelompok teroris, khususnya setelah serangan Mumbai pada 2008. Pakistan belum memberikan tanggapan.

Credit tempo.co

Tangkal Spionase Cina, AS Bangun Jaringan 5G

CB, Jakarta - Tim keamanan nasional Presiden Donald Trump tengah mengkaji opsi menghadang ancaman spionase Cina di Amerika Serikat, di antaranya dengan mempertimbangkan pembangunan jaringan nirkabel supercepat 5G.
Seperti dilansir SCMP dan Reuters, Senin 29 Januari 2018, hal ini diungkapkan seorang pejabat senior pemerintahan Trump setelah Cina dilaporkan memata-matai jaringan telepon pemerintah Amerika Serikat atau AS, selama bertahun-tahun.
Sumber tersebut mengatakan bahwa masalah tersebut sedang diperdebatkan di tingkat subordinat dan akan memakan waktu antara enam dan delapan bulan sebelum diputuskan oleh Trump.
Jaringan 5G merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi ancaman siber China terhadap keamanan dunia maya dan ekonomi AS.

Awal bulan ini, AT & T diperintahkan membatalkan rencana untuk memasok pelanggan mereka dengan ponsel merek Huawei buatan Cina, setelah beberapa anggota Kongres melobi menentang gagasan tersebut.
Pemerintah AS juga telah memblokir serangkaian akuisisi Cina mengenai masalah keamanan nasional, termasuk usulan pembelian Antially dari perusahaan transfer uang AS MoneyGram International Inc.

"Kami ingin membangun jaringan kami sendiri untuk mencegah Cina mendengar semua percakapan," kata sumber tersebut.
Operator nirkabel utama AS telah menghabiskan miliaran dolar untuk membeli spektrum untuk meluncurkan jaringan 5G, dan tidak jelas apakah pemerintah AS memiliki spektrum yang cukup untuk membangun jaringan 5G sendiri.
Tahun lalu, T-Mobile US Inc menghabiskan dan Dish Network Corp menghabiskan miliaran dollar untuk memenangkan sebagian besar spektrum siaran udara untuk dijual dalam lelang pemerintah, yang diselenggarakan oleh Komisi Komunikasi Federal AS.
Pilihan lain termasuk memiliki jaringan 5G yang dibangun oleh konsorsium atau operator nirkabel.
Perhatian yang tampak dalam presentasi adalah kehadiran Cina yang berkembang dalam pembuatan dan pengoperasian jaringan nirkabel.
Jaringan 5G AS diperkirakan akan menawarkan kecepatan yang jauh lebih cepat, kapasitas lebih banyak dan waktu respon yang lebih pendek, yang dapat digunakan untuk teknologi baru mulai dari mobil otomatis hingga operasi jarak jauh. Perusahaan telekomunikasi dan pemasok menganggapnya sebagai peluang pendapatan bernilai miliaran dolar.
Sejak mengambil alih kepemimpinan, Trump mengambil pendekatan lebih keras terhadap beberapa isu terkait Cina. Termasuk isu-isu mulai dari peran Beijing dalam mendukung Korea Utara hingga upaya Cina untuk memperoleh industri strategis AS.

Credit tempo.co

Wakil Direktur FBI Mendadak Mengundurkan Diri

Wakil Direktur FBI Andrew McCabe dilaporkan mendadak mengundurkan diri. (REUTERS/Eric Thayer)

Jakarta, CB -- Seorang sumber mengatakan bahwa Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) Andrew McCabe telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya secara mendadak.

McCabe mengutarakan hal tersebut kepada para staf FBI. Pengunduran diri itu efektif per Senin waktu setempat (29/1).

Dia memasuki masa pensiun pada Maret ini. Namun, dengan sisa cuti, dia bisa meninggalkan jabatannya lebih cepat.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada CNN bahwa Presiden Donald Trump mengetahui kabar pengunduran diri itu pada Senin pagi.

Trump sendiri tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait masalah ini.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan pihaknya dan Trump secara pribadi bukan alasan McCabe mengundurkan diri.

Sejumlah sumber mengatakan pengunduran diri McCabe merupakan keputusan bersama, sementara yang lain menyebut ada tekanan-tekanan.

Salah seorang sumber yang menerima penjelasan terkait masalah ini mengatakan McCabe mengumumkan keputusannya kepada para eksekutif senior dan menggambarkan langkah mengejutkan ini sebagai keputusannya sendiri.

Sumber tersebut menampik kabar yang menyebut McCabe disingkirkan.

Namun, seorang sumber yang dekat dengan masalah ini menyebut Direktur FBI Christopher Wray mengatakan kepada McCabe bahwa ia membentuk tim sendiri tanpa pendampingnya itu.

Menurut sumber tersebut, Wray menyerahkan kepada McCabe apakah akan tetap di FBI atau mengundurkan diri dihadapkan pada situasi tersebut.

Asisten Wakil Direktur FBI David Bowdich sementara ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas jabatan yang ditinggalkan McCabe.

Sebelumnya, Trump terus menerus menekan McCabe sejak dia menjabat sebagai plt Direktur FBI pada Mei lalu.

Pada Juli 2017, Trump bertanya mengapa Jaksa Agung Jeff Sessions tidak memecat McCabe.

"Mengapa JA Sessions tidak mengganti plt Direktur FBI Andrew MccCabe, seorang teman Comey (James, mantan direktur) yang bertugas menyelidiki Clinton (Hillary)," kata Trump melalui Twitter.

Credit cnnindonesia.com