Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (REUTERS/Czar Dancel)
Mereka selalu menyebut soal pembunuhan ekstra judisial untuk mempengaruhi pendapat warga."
Manila (CB) - Hampir 90 persen warga Filipina mendukung
perang anti-narkoba dari Presiden Rodrigo Duterte, meski dua pertiga di
antara mereka meyakini adanya pembunuhan di luar jalur hukum dalam
kebijakan tersebut, demikian sebuah jajak pendapat menunjukkan pada
Senin.
Ribuan warga Filipina tewas dalam kebijakan perang anti-narkoba Duterte sehingga memicu kecaman keras dari komunitas internasional. Para aktivis hak asasi manusia (HAM) menuding kepolisian telah membunuh orang-orang yang diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba tanpa proses pengadilan.
Kepolisian menolak tudingan itu dan mengatakan bahwa lebih dari 3.900 korban dalam operasi anti-narkoba yang mereka jalankan terbunuh karena melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap, demikian laporan kantor berita Reuters.
Sebanyak 88 persen dari 1.200 responden jajak pendapat yang digelar bulan lalu oleh Pulse Asia mengatakan bahwa mereka mendukung kebijakan keras Duterte, dan hanya dua persen yang dengan tegas menolak. Sementara sembilan persen sisanya mengaku belum bisa memutuskan.
Namun, sejumlah 73 persen responden juga meyakini adanya pembunuhan ekstra judisial, atau naik dari 67 persen dari jajak pendapat yang sama pada Juni lalu.
Sekitar seperlima responden yakin semua pembunuhan sudah dijalankan sesuai prosedur hukum, atau turun dari 29 persen dari bulan Juni.
Pembunuhan ekstra judisial adalah persoalan politik yang diperdebatkan dengan hangat di Filipina. Banyak pihak mendefinisikan konsep tersebut berbeda dengan yang sering digunakan oleh organisasi internasional ataupun kelompok pembela hak asasi manusia.
Pulse Asia dalam surveinya mendefinisikan konsep tersebut sebagai "pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang punya otoritas, seperti polisi atau tentara, yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku."
Kepala kepolisian nasional Ronald dela Rosa mengatakan bahwa para pengkritik itu terlalu fokus pada tudingan pembunuhan di luar jalur hukum sehingga mempengaruhi persepsi publik Filipina terhadap kebijakan presiden.
"Mereka selalu menyebut soal pembunuhan ekstra judisial untuk mempengaruhi pendapat warga," katanya.
Juru bicara presiden Ernesto Abella mengatakan bahwa jajak pendapat Pulse Asia menunjukkan bahwa warga Filipina sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk menghancurkan jaringan narkoba di negara tersebut.
Dia mengatakan bahwa Duterte sudah bersikap tegas terhadap pembunuhan yang tidak sesuai dengan hukum, dan sudah "menjelaskan bahwa mencabut nyawa para terduga yang tidak bersenjata dan tidak melawan penangkapan tidak akan dibiarkan dan akan mendapatkan hukuman."
Sementara itu, pengamat politik Ramon Casiple mengatakan bahwa jajak pendapat itu menunjukkan dukungan dari warga yang merasa tingkat kriminalitas menurun. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh pihak yang terdampak oleh perang anti-narkoba.
"Masyarakat yang anggotanya tewas, yang biasanya berasal dari komunitas miskin kota, semakin memprotes pembunuhan ini," ujarnya menambahkan.
Ribuan warga Filipina tewas dalam kebijakan perang anti-narkoba Duterte sehingga memicu kecaman keras dari komunitas internasional. Para aktivis hak asasi manusia (HAM) menuding kepolisian telah membunuh orang-orang yang diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba tanpa proses pengadilan.
Kepolisian menolak tudingan itu dan mengatakan bahwa lebih dari 3.900 korban dalam operasi anti-narkoba yang mereka jalankan terbunuh karena melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap, demikian laporan kantor berita Reuters.
Sebanyak 88 persen dari 1.200 responden jajak pendapat yang digelar bulan lalu oleh Pulse Asia mengatakan bahwa mereka mendukung kebijakan keras Duterte, dan hanya dua persen yang dengan tegas menolak. Sementara sembilan persen sisanya mengaku belum bisa memutuskan.
Namun, sejumlah 73 persen responden juga meyakini adanya pembunuhan ekstra judisial, atau naik dari 67 persen dari jajak pendapat yang sama pada Juni lalu.
Sekitar seperlima responden yakin semua pembunuhan sudah dijalankan sesuai prosedur hukum, atau turun dari 29 persen dari bulan Juni.
Pembunuhan ekstra judisial adalah persoalan politik yang diperdebatkan dengan hangat di Filipina. Banyak pihak mendefinisikan konsep tersebut berbeda dengan yang sering digunakan oleh organisasi internasional ataupun kelompok pembela hak asasi manusia.
Pulse Asia dalam surveinya mendefinisikan konsep tersebut sebagai "pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang punya otoritas, seperti polisi atau tentara, yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku."
Kepala kepolisian nasional Ronald dela Rosa mengatakan bahwa para pengkritik itu terlalu fokus pada tudingan pembunuhan di luar jalur hukum sehingga mempengaruhi persepsi publik Filipina terhadap kebijakan presiden.
"Mereka selalu menyebut soal pembunuhan ekstra judisial untuk mempengaruhi pendapat warga," katanya.
Juru bicara presiden Ernesto Abella mengatakan bahwa jajak pendapat Pulse Asia menunjukkan bahwa warga Filipina sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk menghancurkan jaringan narkoba di negara tersebut.
Dia mengatakan bahwa Duterte sudah bersikap tegas terhadap pembunuhan yang tidak sesuai dengan hukum, dan sudah "menjelaskan bahwa mencabut nyawa para terduga yang tidak bersenjata dan tidak melawan penangkapan tidak akan dibiarkan dan akan mendapatkan hukuman."
Sementara itu, pengamat politik Ramon Casiple mengatakan bahwa jajak pendapat itu menunjukkan dukungan dari warga yang merasa tingkat kriminalitas menurun. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh pihak yang terdampak oleh perang anti-narkoba.
"Masyarakat yang anggotanya tewas, yang biasanya berasal dari komunitas miskin kota, semakin memprotes pembunuhan ini," ujarnya menambahkan.
Credit antaranews.com
