Barcelona, ibu kota Catalonia, Spanyol. (Reuters)
Jakarta (CB) - Parlemen daerah Catalonia Rabu waktu
setempat meloloskan UU yang meretas jalan ke referendum kemerdekaan 1
Oktober yang ditentang habis-habisan pemerintahan pusat di Madrid. Jika
itu terjadi, Spanyol berada di ambang krisis politik paling akut dalam
beberapa dekade terakhir.
Langkah parlemen Catalonia ini diambil tiga pekan setelah ISIS menyerang Barcelona, ibu kota Catalonia, dan sebuah kota di tepi pantai, yang menewaskan 16 orang dan melukai lebih dari 120 orang.
UU ini didukung oleh 72 suara wakil rakyat dan 11 abstain setelah 12 jam berdebat di dewan perwakilan daerah itu. Para wakil rakyat yang menentang kemerdekaan daerah timur laut Spanyol yang kaya raya itu memboikot pemungutan suara dengan meninggalkan gedung parlemen.
Setelah UU itu lolos, para wakil rakyat pendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol yang mayoritas di parlemen, menyanyikan lagu nasional Catalan, "Els Segadors", yang mengingatkan kepada pemberontakan 1640 terhadap monarki Spanyol.
Namun langkah mereka kemungkinan dijegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol Februari tahun depan yang kemungkinan besar akan menganggapnya tidak konstitusional.
Segera setelah UU itu lolos, Presiden Catalonia Carles Puigdemont dan kabinetnya menandatangani dekrit referendum kemerdekaan, kendati bakal dilawan habis-habisan oleh Madrid lewat gugatan hukum yang menyatakan plebisit itu ilegal.
Bahkan, Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria, sebelum UU itu lolos, sudah meminta mahkamah konstitusi membatalkan kesepakatan apa pun yang dibuat parlemen Catalonia.
Catalonia yang berpenduduk 7,5 juta orang dengan bahasa dan budaya sendiri, menguasai satu per lima kekuatan ekonomi Spanyol, selain menjadi kekuatan utama dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan Spanyol.
Perasaan bahwa Catalanio terlalu memberi banyak kepada pemerintahan pusat, namun di sisi lain diabaikan, telah membuat rakyat provinsi ini menuntut berpisah dari Spanyol.
Pada 2010 mahkamah konstitusi membatalkan tuntutan kemerdekaan karena dianggap menyalahi traktat otonomi 2006 di mana Catalonia dianggap sebagai "sebuah bangsa".
Kemudian Pemilu September 2015 membangkitkan lagi sentimen kemerdekaan setelah prokemerdekaan menjadi mayoritas di arlemen berkursi total 135 itu yang untuk pertama kalinya terjadi. Setelah itu pemerintah daerah Catalonia bersumpah untuk memulai proses pemisahan diri dari Spanyol.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy merepons parlemen Catalonia ini dengan menjanjikan investasi baru di Catalonia dan akan secara reguler mengirimkan pejabatnya ke daerah itu, demikian Reuters.
Langkah parlemen Catalonia ini diambil tiga pekan setelah ISIS menyerang Barcelona, ibu kota Catalonia, dan sebuah kota di tepi pantai, yang menewaskan 16 orang dan melukai lebih dari 120 orang.
UU ini didukung oleh 72 suara wakil rakyat dan 11 abstain setelah 12 jam berdebat di dewan perwakilan daerah itu. Para wakil rakyat yang menentang kemerdekaan daerah timur laut Spanyol yang kaya raya itu memboikot pemungutan suara dengan meninggalkan gedung parlemen.
Setelah UU itu lolos, para wakil rakyat pendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol yang mayoritas di parlemen, menyanyikan lagu nasional Catalan, "Els Segadors", yang mengingatkan kepada pemberontakan 1640 terhadap monarki Spanyol.
Namun langkah mereka kemungkinan dijegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol Februari tahun depan yang kemungkinan besar akan menganggapnya tidak konstitusional.
Segera setelah UU itu lolos, Presiden Catalonia Carles Puigdemont dan kabinetnya menandatangani dekrit referendum kemerdekaan, kendati bakal dilawan habis-habisan oleh Madrid lewat gugatan hukum yang menyatakan plebisit itu ilegal.
Bahkan, Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria, sebelum UU itu lolos, sudah meminta mahkamah konstitusi membatalkan kesepakatan apa pun yang dibuat parlemen Catalonia.
Catalonia yang berpenduduk 7,5 juta orang dengan bahasa dan budaya sendiri, menguasai satu per lima kekuatan ekonomi Spanyol, selain menjadi kekuatan utama dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan Spanyol.
Perasaan bahwa Catalanio terlalu memberi banyak kepada pemerintahan pusat, namun di sisi lain diabaikan, telah membuat rakyat provinsi ini menuntut berpisah dari Spanyol.
Pada 2010 mahkamah konstitusi membatalkan tuntutan kemerdekaan karena dianggap menyalahi traktat otonomi 2006 di mana Catalonia dianggap sebagai "sebuah bangsa".
Kemudian Pemilu September 2015 membangkitkan lagi sentimen kemerdekaan setelah prokemerdekaan menjadi mayoritas di arlemen berkursi total 135 itu yang untuk pertama kalinya terjadi. Setelah itu pemerintah daerah Catalonia bersumpah untuk memulai proses pemisahan diri dari Spanyol.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy merepons parlemen Catalonia ini dengan menjanjikan investasi baru di Catalonia dan akan secara reguler mengirimkan pejabatnya ke daerah itu, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
