WASHINGTON
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) merespons tuduhan dari Korea Utara
(Korut) bahwa Washington sebagai pihak pertama yang menyatakan perang
terhadap Pyongyang. Gedung Putih mengatakan, tuduhan berbahaya seperti
itu tidak masuk akal.
”Kami belum mengumumkan perang terhadap Korut. Terus terang, saran itu tidak masuk akal,” kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, kepada wartawan.
Pernyataan Gedung Putih itu merupakan jawaban atas komentar Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho yang menyatakan bahwa Washington sebagai pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Pyongyang.
Menurut Ri, konsekuensinya, Pyongyang berhak menembak jatuh pesawat pembom strategis Washington, bahkan jika tak berada di wilayah udara Korut.
”Kami belum mengumumkan perang terhadap Korut. Terus terang, saran itu tidak masuk akal,” kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, kepada wartawan.
Pernyataan Gedung Putih itu merupakan jawaban atas komentar Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho yang menyatakan bahwa Washington sebagai pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Pyongyang.
Menurut Ri, konsekuensinya, Pyongyang berhak menembak jatuh pesawat pembom strategis Washington, bahkan jika tak berada di wilayah udara Korut.
Tuduhan
Ri itu mengacu pada pernyataan Presiden AS Donald Trump yang
mengumumkan semua opsi ada di meja untuk melawan pemerintah Kim Jong-un.
Pengumuman Trump itulah yang dianggap Ri sebagai deklarasi perang.
”Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS yang pertama kali mengumumkan perang terhadap negara kami,” katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (26/9/2017).
”Sejak AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami memiliki hak untuk melakukan penanggulangan, termasuk hak untuk menembak jatuh pembom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami,” papar Ri.
”Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS yang pertama kali mengumumkan perang terhadap negara kami,” katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (26/9/2017).
”Sejak AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami memiliki hak untuk melakukan penanggulangan, termasuk hak untuk menembak jatuh pembom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami,” papar Ri.
Credit sindonews.com
Menkeu AS: Trump Tak Ingin Perang Nuklir dengan Korut
WASHINGTON
- Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin
mengatakan, Presiden Donald Trump tidak menginginkan perang nuklir
dengan Korea Utara (Korut). Menurutnya, pemerintah Trump akan melakukan
segalanya untuk menghentikan hal buruk itu terjadi.
”Saya dapat meyakinkan Anda bahwa prioritas utama presiden adalah keamanan rakyat Amerika dan sekutu kami,” kata Mnuchin dalam sebuah wawancara di stasiun televisi ABC.
”Presiden tidak ingin berada dalam perang nuklir. Dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” katanya lagi, yang dilansir Reuters, Senin (25/9/2017).
Mnuchin menolak berkomentar ketika ditanya bagaimana AS harus menanggapi jika rezim Kim Jong-un benar-benar meledakkan bom hidrogen di Pasifik.
”Presiden mengatakan semua pilihan ada di meja,” katanya. ”Presiden memiliki banyak alternatif yang telah dipresentasikan kepadanya, dan dia akan mengambil keputusan saat itu.”
Pada Kamis pekan lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memblokir orang-orang, entitas maupun bank asing yang melakukan bisnis dengan Korut. Mereka yang diblokir tidak akan bisa mengakses sistem keuangan Washington.
Perintah tersebut, kata Mnuchin, memungkinkan dia untuk mengeluarkan sanksi paling kuat yang pernah dilakukan.
Sementara itu, Senator Cory Gardner dalam wawancaranya dengan CBS, mengatakan bahwa ada ruang untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi lagi kepada rezim Pyongyang.
“Kami memiliki banyak cara untuk terus meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara dan negara-negara penggiat Korea Utara,” katanya. Menurutnya, rezim Pyongyang merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima sanksi.
”Saya dapat meyakinkan Anda bahwa prioritas utama presiden adalah keamanan rakyat Amerika dan sekutu kami,” kata Mnuchin dalam sebuah wawancara di stasiun televisi ABC.
”Presiden tidak ingin berada dalam perang nuklir. Dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan hal itu tidak terjadi,” katanya lagi, yang dilansir Reuters, Senin (25/9/2017).
Mnuchin menolak berkomentar ketika ditanya bagaimana AS harus menanggapi jika rezim Kim Jong-un benar-benar meledakkan bom hidrogen di Pasifik.
”Presiden mengatakan semua pilihan ada di meja,” katanya. ”Presiden memiliki banyak alternatif yang telah dipresentasikan kepadanya, dan dia akan mengambil keputusan saat itu.”
Pada Kamis pekan lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memblokir orang-orang, entitas maupun bank asing yang melakukan bisnis dengan Korut. Mereka yang diblokir tidak akan bisa mengakses sistem keuangan Washington.
Perintah tersebut, kata Mnuchin, memungkinkan dia untuk mengeluarkan sanksi paling kuat yang pernah dilakukan.
Sementara itu, Senator Cory Gardner dalam wawancaranya dengan CBS, mengatakan bahwa ada ruang untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi lagi kepada rezim Pyongyang.
“Kami memiliki banyak cara untuk terus meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara dan negara-negara penggiat Korea Utara,” katanya. Menurutnya, rezim Pyongyang merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima sanksi.
Credit sindonews.com
