Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah
akan melakukan perjalanan ke Jalur Gaza pada 2 Oktober sebagai bagian
dari upaya rekonsiliasi dengan Hamas, yang memerintah wilayah kantong
tersebut, menurut pernyataan pemerintah pada Senin.
Kunjungan itu dilakukan menyusul konsesi Hamas usai berdialog dengan Mesir, yang mendesak kelompok itu untuk mengambil langkah guna melakukan rekonsiliasi dengan Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Fatah dan Hamas berseteru selama satu dekade, dengan pemerintahan terpisah masing-masing di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
"Perdana Menteri Rami Hamdallah memutuskan setelah berkonsultasi dengan Presiden Mahmoud Abbas bahwa pemerintah akan menggelar rapat mingguan di Gaza pekan depan," kata juru bicara pemerintah Yusuf Al Mahmoud dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Palestina WAFA.
"Hamdallah dan para pejabat pemerintah akan tiba di Gaza pada Senin pekan depan untuk mulai mengambil alih tanggung jawab pemerintah setelah Hamas mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan komite administratif dan memungkinkan pemerintah mengambil alih tanggung jawab penuh."
Hamas mengumumkan sepekan lalu bahwa mereka sepakat mengambil kebijakan untuk mengatasi perpecahan dengan Fatah melalui pembubaran badan yang dianggap sebagai pemerintah tandingan yang dikenal dengan komite administratif dan bersedia menggelar pemilu menurut warta kantor berita
Kunjungan itu dilakukan menyusul konsesi Hamas usai berdialog dengan Mesir, yang mendesak kelompok itu untuk mengambil langkah guna melakukan rekonsiliasi dengan Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Fatah dan Hamas berseteru selama satu dekade, dengan pemerintahan terpisah masing-masing di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
"Perdana Menteri Rami Hamdallah memutuskan setelah berkonsultasi dengan Presiden Mahmoud Abbas bahwa pemerintah akan menggelar rapat mingguan di Gaza pekan depan," kata juru bicara pemerintah Yusuf Al Mahmoud dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Palestina WAFA.
"Hamdallah dan para pejabat pemerintah akan tiba di Gaza pada Senin pekan depan untuk mulai mengambil alih tanggung jawab pemerintah setelah Hamas mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan komite administratif dan memungkinkan pemerintah mengambil alih tanggung jawab penuh."
Hamas mengumumkan sepekan lalu bahwa mereka sepakat mengambil kebijakan untuk mengatasi perpecahan dengan Fatah melalui pembubaran badan yang dianggap sebagai pemerintah tandingan yang dikenal dengan komite administratif dan bersedia menggelar pemilu menurut warta kantor berita
Credit antaranews.com
Pemimpin Hamas tegaskan seruan rekonsiliasi
Arsip
Foto. Pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh menyapa warga saat merayakan
apa yang mereka sebut sebagai kemenangan atas Israel usai konflik
delapan hari di Kota Gaza, Kamis (22/11). (REUTERS/Suhaib Salem)
Rafah (CB) - Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh kembali
menegaskan kesiapan partainya untuk rekonsiliasi Palestina pada Selasa
(19/9), saat dia kembali dari Mesir ke Jalur Gaza.
Pada Minggu, partai Islamis yang mengendalikan Gaza itu mengumumkan kesediaannya memenuhi serangkaian tuntutan dari partai pesaing Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan mendukung rencana pemilihan umum baru.
Pemimpin di antara konsesi yang diperantarai Mesir membubarkan komite administratif yang dipandang sebagai pemerintah tandingan bagi pemerintah pimpinan Abbas di Tepi Barat.
"Komite administratif di Jalur Gaza tidak lagi berfungsi," kata Haniyeh dalam konferensi pers di perbatasan Rafah dengan Mesir.
"Kami sekarang siap menyambut pemerintah konsensus nasional di Jalur gaza."
Ia menambahkan partainya siap kembali ke Mesir untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Fatah mengenai langkah selanjutnya.
"Kami siap kembali ke Kairo dalam beberapa hari untuk melanjutkan dialog," katanya, menekankan bahwa dia "berkomitmen pada kesuksesan" rekonsiliasi.
Pada Senin, Haniyeh berbicara dengan Abbas untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, dan para pejabat Fatah mengatakan mereka berharap perdana menteri Rami Hamdallah mengunjungi Gaza dalam beberapa hari.
Hamas memaksa Fatah keluar dari Gaza dalam perang pada 2007, dan beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya gagal.
Jajak pendapat Selasa menunjukkan dua per tiga warga Palestina menginginkan Abbas lengser, dan hanya seperempat yang mendukung pemimpin 82 tahun itu.
Pemilihan presiden belum diselenggarakan sejak 2005, sementara pemilihan anggota parlemen terakhir terjadi tahun 2006.
Hasil jajak pendapat Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 67 persen warga Palestina ingin Abbas turun, naik dari 62 persen tiga bulan lalu.
Di Tepi Barat, tempat basis Abbas, 60 persen warganya juga menginginkan dia lengser sementara di Gaza 80 persen yang ingin dia mundur, demikian menurut siaran kantor berita AFP.
Pada Minggu, partai Islamis yang mengendalikan Gaza itu mengumumkan kesediaannya memenuhi serangkaian tuntutan dari partai pesaing Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan mendukung rencana pemilihan umum baru.
Pemimpin di antara konsesi yang diperantarai Mesir membubarkan komite administratif yang dipandang sebagai pemerintah tandingan bagi pemerintah pimpinan Abbas di Tepi Barat.
"Komite administratif di Jalur Gaza tidak lagi berfungsi," kata Haniyeh dalam konferensi pers di perbatasan Rafah dengan Mesir.
"Kami sekarang siap menyambut pemerintah konsensus nasional di Jalur gaza."
Ia menambahkan partainya siap kembali ke Mesir untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Fatah mengenai langkah selanjutnya.
"Kami siap kembali ke Kairo dalam beberapa hari untuk melanjutkan dialog," katanya, menekankan bahwa dia "berkomitmen pada kesuksesan" rekonsiliasi.
Pada Senin, Haniyeh berbicara dengan Abbas untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, dan para pejabat Fatah mengatakan mereka berharap perdana menteri Rami Hamdallah mengunjungi Gaza dalam beberapa hari.
Hamas memaksa Fatah keluar dari Gaza dalam perang pada 2007, dan beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya gagal.
Jajak pendapat Selasa menunjukkan dua per tiga warga Palestina menginginkan Abbas lengser, dan hanya seperempat yang mendukung pemimpin 82 tahun itu.
Pemilihan presiden belum diselenggarakan sejak 2005, sementara pemilihan anggota parlemen terakhir terjadi tahun 2006.
Hasil jajak pendapat Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 67 persen warga Palestina ingin Abbas turun, naik dari 62 persen tiga bulan lalu.
Di Tepi Barat, tempat basis Abbas, 60 persen warganya juga menginginkan dia lengser sementara di Gaza 80 persen yang ingin dia mundur, demikian menurut siaran kantor berita AFP.
Credit antaranews.com
