NEW YORK
- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, mengecam
tawaran Rusia untuk melindungi Iran dari inspeksi badan pengawas nuklir
PBB. Iran telah menyetujui kesepakatan nuklir dengan enam negara besar
sebagai ganti pencabutan sanksi.
Kepatuhan Iran terhadap pembatasan nuklir sedang diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berbasis di Wina. Terkait hal itu, Haley meminta IAEA untuk memperluas inspeksi dengan memasukkan lokasi militer. Permintaan ini membuat murka Teheran.
Sejumlah diplomat mengatakan Rusia telah berusaha untuk membatasi peran tersebut dengan alasan IAEA tidak memiliki wewenang untuk membuat bagian kesepakatan secara luas.
"Jika kesepakatan nuklir Iran memiliki makna, para pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratannya," kata Haley dalam sebuah pernyataan.
"Tampaknya beberapa negara berusaha melindungi Iran dari lebih banyak inspeksi. Tanpa inspeksi, kesepakatan Iran adalah sebuah janji kosong," tegas Haley seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).
Haley mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano kepada Reuters bahwa kekuatan utama diperlukan untuk mengklarifikasi bagian kesepakatan yang disengketakan. Ini terkait dengan teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan bom atom.
Bagian tersebut melarang kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan perangkat peledak nuklir. Ini berisi contoh-contoh seperti menggunakan model komputer yang mensimulasikan bom nuklir, atau merancang sistem peledak eksplosif multi-titik.
Tidak seperti banyak bagian lain dari kesepakatan, ketentuan, yang dikenal sebagai Bagian T, tidak menyebutkan IAEA atau spesifik tentang bagaimana hal itu akan diverifikasi. Rusia mengatakan bahwa berarti IAEA tidak memiliki kewenangan atasnya. Kekuatan Barat dan agensinya tidak sependapat.
Presiden AS Donald Trump telah menyebut kesepakatan nuklir Iran - yang dicapai oleh pendahulunya Barack Obama - "sebuah rasa malu kepada Amerika Serikat."
Trump telah mengisyaratkan bahwa dia mungkin tidak menyetujui kembali kesepakatan tersebut ketika akan ditinjau oleh tenggat waktu pertengahan Oktober. Selanjutnya, Kongres AS akan memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dikenal secara resmi sebagai Joint Comprehensive Rencana Aksi (JCPOA).
Kepatuhan Iran terhadap pembatasan nuklir sedang diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang berbasis di Wina. Terkait hal itu, Haley meminta IAEA untuk memperluas inspeksi dengan memasukkan lokasi militer. Permintaan ini membuat murka Teheran.
Sejumlah diplomat mengatakan Rusia telah berusaha untuk membatasi peran tersebut dengan alasan IAEA tidak memiliki wewenang untuk membuat bagian kesepakatan secara luas.
"Jika kesepakatan nuklir Iran memiliki makna, para pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratannya," kata Haley dalam sebuah pernyataan.
"Tampaknya beberapa negara berusaha melindungi Iran dari lebih banyak inspeksi. Tanpa inspeksi, kesepakatan Iran adalah sebuah janji kosong," tegas Haley seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).
Haley mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano kepada Reuters bahwa kekuatan utama diperlukan untuk mengklarifikasi bagian kesepakatan yang disengketakan. Ini terkait dengan teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan bom atom.
Bagian tersebut melarang kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan perangkat peledak nuklir. Ini berisi contoh-contoh seperti menggunakan model komputer yang mensimulasikan bom nuklir, atau merancang sistem peledak eksplosif multi-titik.
Tidak seperti banyak bagian lain dari kesepakatan, ketentuan, yang dikenal sebagai Bagian T, tidak menyebutkan IAEA atau spesifik tentang bagaimana hal itu akan diverifikasi. Rusia mengatakan bahwa berarti IAEA tidak memiliki kewenangan atasnya. Kekuatan Barat dan agensinya tidak sependapat.
Presiden AS Donald Trump telah menyebut kesepakatan nuklir Iran - yang dicapai oleh pendahulunya Barack Obama - "sebuah rasa malu kepada Amerika Serikat."
Trump telah mengisyaratkan bahwa dia mungkin tidak menyetujui kembali kesepakatan tersebut ketika akan ditinjau oleh tenggat waktu pertengahan Oktober. Selanjutnya, Kongres AS akan memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dikenal secara resmi sebagai Joint Comprehensive Rencana Aksi (JCPOA).
Credit sindonews.com
