CB, Beijing – Pemerintah Cina
mengkritik balik pemerintah Amerika menggunakan istilah yang tidak
biasanya keras dengan menyebut kebebasan pers yang buruk, sikap rasis,
dan prasangka ideologis.
Ini setelah kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mengecam catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pemerintah Cina termasuk perlakuannya terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.
“Kami juga menyarankan kepada Amerika Serikat untuk melihat dengan serius catatan pelanggaran HAM domestik dan pertama-tama untuk mengurus urusannya sendiri,” kata Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 14 Maret 2019.
Lu Kang menuding catatan laporan HAM tahunan yang dilansir AS, seperti biasanya, penuh dengan prasangka indeologi, dan tuduhan tak berdasar. Cina sudah mengajukan komplain soal ini. Dia mengklaim Cina telah menjaga HAM secara penuh dan membuat banyak capaian di bidang ini.
Lu Kang menanggapi laporan HAM tahunan yang dibacakan Menlu AS, Mike Pompeo, berjudul “Country Reports on Human Rights Practices”. Menurut laporan ini, Pompeo mengatakan, ada sejumlah pelanggaran HAM di Sudan selatan, Iran, Nikaragua, dan Cina. “Tapi Cina berada di liga tersendiri kalau terkait soal pelanggaran HAM,” kata Pompeo kepada media.
Michael Kozak, kepala Biro HAM dan Demokrasi di Kemenlu AS, mengatakan perlakuan buruk Cina terhadap warga etnis minoritas Uighur di Xinjiang saat ini belum pernah terjadi sejak 1930an. Ini sepertinya merujuk pada kebijakan persekusi Hitler di Jerman dan Stalin di Uni Sovyet pada era itu terhadap kelompok minoritas.
Cina menuding Amerika menerapkan standar HAM yang berbeda. “Ada standar ganda HAM yang dilakukan dan itu jelas,” kata Dewan Negara Cina atau Kabinet menyoal rekam jejak HAM AS.
“Kebebasan media mendapat serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kabinet merujuk kasus jurnalis ditangkap dan dilarang melakukan tugasnya.
“Pemerintah AS juga terus menerus menuding media dan jurnalis secara terbuka telah menyebarkan ‘berita bohong’ dan menciptakan atmosfer intimidasi serta sikap bermusuhan,” begitu pernyataan dari kabinet.
Saat ini, Amerika dan Cina, seperti dilansir CNN dan SCMP, sedang menghadapi masalah bilateral menyangkut perang dagang, yang masih dalam negosiasi penyelesaian, Taiwan yang ingin merdeka, dan kebebasan Tibet. Proses negosiasi terkait perang dagang masih berlangsung alot meskipun kedua pihak membuat kemajuan. Lalu, Taiwan memborong sejumlah jet tempur F-26 dan F-35 ke AS meskipun Cina merasa keberatan. AS juga mendesak Cina membuka aksess ke Tibet, yang dikuasai saat ini dan penuh dengan kekayaan alam.
Ini setelah kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mengecam catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pemerintah Cina termasuk perlakuannya terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.
“Kami juga menyarankan kepada Amerika Serikat untuk melihat dengan serius catatan pelanggaran HAM domestik dan pertama-tama untuk mengurus urusannya sendiri,” kata Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 14 Maret 2019.
Lu Kang menuding catatan laporan HAM tahunan yang dilansir AS, seperti biasanya, penuh dengan prasangka indeologi, dan tuduhan tak berdasar. Cina sudah mengajukan komplain soal ini. Dia mengklaim Cina telah menjaga HAM secara penuh dan membuat banyak capaian di bidang ini.
Lu Kang menanggapi laporan HAM tahunan yang dibacakan Menlu AS, Mike Pompeo, berjudul “Country Reports on Human Rights Practices”. Menurut laporan ini, Pompeo mengatakan, ada sejumlah pelanggaran HAM di Sudan selatan, Iran, Nikaragua, dan Cina. “Tapi Cina berada di liga tersendiri kalau terkait soal pelanggaran HAM,” kata Pompeo kepada media.
Michael Kozak, kepala Biro HAM dan Demokrasi di Kemenlu AS, mengatakan perlakuan buruk Cina terhadap warga etnis minoritas Uighur di Xinjiang saat ini belum pernah terjadi sejak 1930an. Ini sepertinya merujuk pada kebijakan persekusi Hitler di Jerman dan Stalin di Uni Sovyet pada era itu terhadap kelompok minoritas.
Cina menuding Amerika menerapkan standar HAM yang berbeda. “Ada standar ganda HAM yang dilakukan dan itu jelas,” kata Dewan Negara Cina atau Kabinet menyoal rekam jejak HAM AS.
“Kebebasan media mendapat serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kabinet merujuk kasus jurnalis ditangkap dan dilarang melakukan tugasnya.
“Pemerintah AS juga terus menerus menuding media dan jurnalis secara terbuka telah menyebarkan ‘berita bohong’ dan menciptakan atmosfer intimidasi serta sikap bermusuhan,” begitu pernyataan dari kabinet.
Saat ini, Amerika dan Cina, seperti dilansir CNN dan SCMP, sedang menghadapi masalah bilateral menyangkut perang dagang, yang masih dalam negosiasi penyelesaian, Taiwan yang ingin merdeka, dan kebebasan Tibet. Proses negosiasi terkait perang dagang masih berlangsung alot meskipun kedua pihak membuat kemajuan. Lalu, Taiwan memborong sejumlah jet tempur F-26 dan F-35 ke AS meskipun Cina merasa keberatan. AS juga mendesak Cina membuka aksess ke Tibet, yang dikuasai saat ini dan penuh dengan kekayaan alam.
Credit tempo.co
