Perdana Menteri Australia, Scott Morrison,
menuding 'satu negara canggih' meretas sistem komputer partai-partai
politik utama dan parlemen negaranya. (Reuters/David Gray)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia,
Scott Morrison, menuding "satu negara canggih" meretas sistem komputer
partai-partai politik utama dan parlemen negaranya.
Morrison mengatakan sejumlah anggota parlemen "juga menyadari bahwa jaringan beberapa partai politik utama seperti Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional juga ikut terpengaruh" peretasan.
"Pakar siber kami meyakini satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya," ucap Morrison kepada wartawan di Sydney pada Minggu (17/2).
Morrison mengatakan sejumlah anggota parlemen "juga menyadari bahwa jaringan beberapa partai politik utama seperti Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional juga ikut terpengaruh" peretasan.
"Pakar siber kami meyakini satu aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Agen keamanan kami telah mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk meresponsnya," ucap Morrison kepada wartawan di Sydney pada Minggu (17/2).
Namun, Morrison tak menyebut secara spesifik negara yang ia tuduh meretas sistem komputer pemerintahannya itu.
Awal bulan ini, aparat Australia melaporkan "insiden keamanan terjadi pada jaringan komputer parlemen" yang memaksa pengguna, termasuk PM dan kabinet, mengubah kata sandi akun mereka dan mengambil sejumlah tindakan keamanan lainnya.
The Australian Signals Directorate mengonfirmasi pihaknya tengah berkoordinasi dengan parlemen dalam merespons serangan itu. Badan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa "aktor-aktor canggih" berada di balik serangan itu.
Sejumlah pihak berspekulasi bahwa China yang menjadi otak serangan siber tersebut. Meski begitu, sampai saat ini tak ada pejabat Australia yang secara resmi menuding Beijing terkait insiden itu.
Insiden ini terjadi beberapa minggu menjelang pemilihan umum federal berlangsung pada Mei mendatang. Dugaan peretasan ini pun semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa para hackers berupaya mempengaruhi pemungutan suara.
Namun, Morrison mengatakan sejauh ini "tidak ada bukti campur tangan asing dalam pemilu."
"Kami telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan integritas sistem pemilihan kami," katanya seperti dikutip AFP.
Morrison menuturkan Pusat Keamanan Dunia Maya Australia siap membantu partai politik dan lembaga pemilihan lainnya yang membutuhkan bantuan terkait pengamanan sistem.
"Mereka telah memberi pengarahan kepada Komisi Pemilu dan mereka yang bertanggung jawab atas keamanan siber semua negara bagian dan wilayah lainnya di Australia," ucapnya.
Credit cnnindonesia.com
